RADAR24.co.id – Ribuan warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, turun ke jalan menolak rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Aksi yang berlangsung sejak Selasa (19/8/2025) pagi itu berujung ricuh hingga malam hari dan memaksa pemerintah daerah mengambil langkah penundaan.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Tolak Pajak 300 Persen awalnya berkumpul di Lapangan Merdeka Watampone sebelum melakukan long march menuju Kantor Bupati Bone di Jalan Ahmad Yani. Mereka menilai kebijakan kenaikan pajak akan semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat.
Situasi memanas saat massa mendesak untuk bertemu langsung dengan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman. Tak kunjung ditemui, sejumlah demonstran merobohkan pagar kantor bupati. Aparat kepolisian kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Kericuhan tak terelakkan, bahkan beberapa anggota polisi dan Satpol PP dilaporkan mengalami luka-luka akibat lemparan batu.
Kepolisian setempat menyebut aksi tersebut sempat disusupi oleh kelompok luar daerah yang memprovokasi massa. Sejumlah orang diamankan untuk dimintai keterangan.
Di tengah tekanan publik, Pemerintah Kabupaten Bone akhirnya memutuskan menunda penerapan kenaikan PBB-P2. Pj Sekda Bone, Andi Saharuddin, menegaskan penyesuaian tarif sebesar 65 persen—yang disebut publik sebagai kenaikan 300 persen—akan dikaji ulang.
“Pemkab akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memberi penyesuaian bagi masyarakat yang sudah telanjur membayar,” ujarnya.
Keputusan penundaan ini diharapkan meredakan ketegangan, meski sebagian massa masih bertahan di beberapa titik hingga larut malam.
