Oleh: Ahmad Novriwan, S.Ag (Ketua JMSI Lampung)
GELOMBANG aksi mahasiswa, pengemudi ojek online, dan berbagai elemen masyarakat yang belakangan muncul di Lampung maupun di daerah lain sesungguhnya bukan sekadar peristiwa rutin dalam kehidupan demokrasi kita. Aksi itu adalah tanda, bahwa ada keresahan nyata di tengah rakyat. Persoalan kesenjangan ekonomi, beban hidup yang kian berat, hingga rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, menjadi bahan bakar yang mendorong mereka turun ke jalan.
Demonstrasi, sepanjang dilakukan dengan damai, merupakan cara rakyat menyuarakan kegelisahannya. Di sinilah pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dituntut untuk hadir bukan dengan telinga yang tertutup, melainkan dengan hati yang terbuka. Sebab, rakyat tidak butuh arogansi kekuasaan. Mereka butuh empati, solusi, dan sikap komunikatif.
Sayangnya, di tengah jerit rakyat, kita masih melihat potret kehidupan sebagian elit yang justru menampilkan gaya hedonis. Inilah yang menambah luka sosial. Sementara banyak masyarakat harus berhemat untuk sekadar membeli beras atau membayar ongkos sekolah anak, di sisi lain ada pejabat yang tanpa rasa sungkan mempertontonkan kemewahan. Ketidakadilan rasa inilah yang memicu gelombang kekecewaan.
Karena itu, anggaran negara maupun daerah harus digunakan dengan arif dan bijaksana. Setiap rupiah berasal dari keringat rakyat, maka sudah sepantasnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai salah kelola anggaran justru menambah jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Namun, di sisi lain, kita juga perlu mengingat bahwa aksi protes tidak boleh mengarah pada pengrusakan fasilitas umum. Sebab, infrastruktur yang dirusak justru akan menambah beban anggaran negara untuk perbaikan. Akhirnya, rakyat juga yang akan menanggung akibatnya.
Dialog adalah jalan terbaik. Konstitusi kita menjamin ruang itu. Dengan dialog, keresahan rakyat bisa tersampaikan, dan pemerintah bisa menjawab dengan solusi konkret. Inilah demokrasi yang sehat, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pembiaran, melainkan dengan komunikasi yang jujur dan terbuka.
Saya melihat, khusus di Lampung, Gubernur dan DPRD sudah berupaya keras menghadapi situasi sulit dengan melakukan efisiensi anggaran. Tentu masih ada banyak tantangan. Tetapi dengan sinergi, keterbukaan, dan niat baik, kita bisa keluar dari persoalan rumit hari ini.
Harapan kita semua sama yakni rakyat hidup lebih layak, pemerintah bekerja lebih transparan, dan Indonesia semakin kokoh dalam kebersamaan. Semoga suara-suara yang muncul dari jalanan bisa menjadi alarm bagi semua pihak, agar kita kembali mengingat bahwa esensi kekuasaan adalah mengabdi, bukan sekadar menikmati fasilitas.
