RADAR24.co.id –– Ratusan wartawan dari berbagai media cetak, online, dan elektronik akan menggelar Aksi Damai Media pada Senin, 8 September 2025, di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Aksi ini dipicu kekecewaan mendalam terhadap dugaan kurangnya transparansi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfo) setempat dalam pengelolaan anggaran publikasi yang bersumber dari APBD.
Aksi ini mencerminkan tekad insan pers untuk tidak tinggal diam. Mereka bersatu menyuarakan aspirasi demi keterbukaan informasi dan keadilan dalam pengelolaan dana publikasi. Koordinator lapangan aksi, Rico Rivaldi, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan akan dimulai pagi hari dengan agenda sebagai berikut:
– Pukul 09.00 WIB: Peserta berkumpul di Simpang Tiga Panaragan untuk registrasi dan absensi.
– Pukul 10.00 WIB: Rombongan bergerak menuju Kantor Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat.
Setelah aksi, para wartawan akan menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada lima warga kurang mampu sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.
Untuk menjaga profesionalitas, peserta diwajibkan mengenakan pakaian media masing-masing atau busana rapi dan sopan, serta membawa Kartu Tanda Anggota (KTA). Penggunaan pakaian organisasi dilarang dalam aksi ini.
Dalam orasi damai, sejumlah poin penting akan disampaikan, yaitu:
1. Mendesak Bupati Tulang Bawang Barat mengevaluasi dan mengganti pejabat Dinas Kominfo yang dinilai tidak transparan.
2. Meminta Kejaksaan Negeri dan Tipikor Polres Tulang Bawang Barat mengaudit serta mengusut penggunaan anggaran Kominfo pada APBD 2024–2025.
3. Menuntut pengelolaan anggaran Kominfo secara transparan, adil, dan merata untuk mendukung kerjasama dengan media.
4. Meminta pengembalian anggaran publikasi ke SKPD masing-masing jika Kominfo tidak mampu mengelola kerjasama media dengan baik.
5. Menghapus aturan rumit dalam kerjasama media oleh Dinas Kominfo.
Aksi ini bukan sekadar protes, melainkan wujud keprihatinan insan pers terhadap kurangnya keterbukaan informasi di daerah. Media, yang seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah, justru merasa diperlakukan tidak adil.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi tentang marwah media dan hak publik atas informasi yang jelas. Kami berharap pemerintah mendengar dan segera bertindak,” ujar Rico melalui WhatsApp, Minggu (7/9/2025).
Dengan aksi damai ini, insan pers berharap keadilan dan transparansi segera terwujud, sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan media dapat kembali harmonis.
