RADAR24.co.id – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Media Tubaba Bersatu menggelar aksi damai di depan kantor pemerintah daerah, Senin (8/9/2025). Dengan penuh kekecewaan namun tetap berharap, mereka melangkah sambil mengangkat poster-poster bertuliskan aspirasi. Meski sederhana, tulisan di karton putih itu mencerminkan kekecewaan mendalam insan pers yang merasa keadilan semakin sulit diraih.
Aksi ini merupakan luapan kekecewaan wartawan atas pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di bawah terik matahari, mereka menyuarakan aspirasi melalui poster bertuliskan “Kami Minta APH Audit Anggaran Kominfo 2023–2025” dan “Ganti Pejabat Kominfo yang Gagal”. Aksi ini bukan hanya unjuk rasa, tetapi juga jeritan hati para wartawan yang merasa hak mereka diabaikan.
Wartawan menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
1. Evaluasi kinerja Dinas Kominfo dan penggantian pejabat yang dianggap tidak kompeten.
2. Audit anggaran Kominfo tahun 2024–2025 oleh Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kejaksaan Negeri dan Tipikor Polres Tubaba.
3. Transparansi dan pemerataan anggaran publikasi untuk seluruh media tanpa diskriminasi.
Aksi damai ini mendapat respons dari Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah, yang didampingi Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, dan Penjabat Sekretaris Daerah, Perana Putra. Dalam dialog terbuka, Nadirsyah berjanji menindaklanjuti aspirasi wartawan.
“Saya minta pejabat Kominfo mempermudah kerja media. Anggaran harus transparan. Jika ada pejabat yang gagal menjalankan tugas, kami akan evaluasi dan ganti,” tegas Nadirsyah.
Namun, penjelasan Eri Budi Santoso, mantan Kadis Kominfo, justru memicu pertanyaan. Ia menyebut terdapat 311 media terdaftar di Kominfo, sebagian besar telah menjalin kerja sama. Namun, beberapa media belum terakomodasi karena kendala administrasi. Pernyataan ini dianggap janggal oleh koordinator aksi, Rico.
“Data kami hanya mencatat 220 media. Dari mana muncul angka 311? Apakah ada biro yang mengelola lebih dari satu media atau ada media ‘siluman’ yang tidak kami ketahui?” tanya Rico dengan nada kecewa.
Aliansi Media Tubaba Bersatu kini menanti langkah DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Jika tidak ada keputusan konkret, wartawan berencana melaporkan dugaan penyimpangan anggaran Kominfo ke APH untuk diaudit. “Kami berharap DPRD memberikan rekomendasi kepada APH untuk segera mengaudit anggaran Kominfo,” tegas Rico.
Ketidaksesuaian data ini memperkuat kecurigaan wartawan terhadap pengelolaan anggaran Kominfo, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi dana publikasi. Aksi ini menjadi simbol perjuangan insan pers Tubaba untuk menjaga integritas jurnalisme dan memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan.
Usai aksi di kantor Kominfo, rombongan melanjutkan ke DPRD Tulang Bawang Barat. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD, Kuncoro, yang mengundang 10 perwakilan wartawan untuk menyampaikan aspirasi. Pertemuan singkat ini menjadi wadah tambahan untuk menegaskan tuntutan evaluasi, transparansi, dan keadilan.
Meski mendapat janji tindak lanjut dari Wakil Bupati dan DPRD, wartawan meninggalkan lokasi dengan hati berat. Mereka berharap aspirasi yang disuarakan tidak hanya menjadi janji, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata untuk menciptakan keadilan dan transparansi bagi media di Tulang Bawang Barat.
