RADAR24.co.id — Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, membantah dirinya terkait dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) ketua LSM dan Wartawan oleh Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung.
Hal itu disampaikan TS saat dikonfirmasi media ini, Senin (22/9/25) melalui pesan singkat WhatsApp.
“Bukan saya itu, tidak ada kaitan dengan BPBD” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Lampung TS.
TS pun berencana akan datang ke Polda Lampung untuk memberikan klarifikasi.
“Nanti saya ke Polda Lampung juga untuk kasih keterangan klarifikasi” Imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa terkait dengan transaksi penyerahan sejumlah uang dirinya mengaku tidak tahu menahu.
“jadi saya tegaskan bahwa saya tidak tahu menahu dan tidak tahu dimana terjadinya peristiwa itu” kata TS.
TS menegaskan bahwa saat peristiwa tersebut dirinya sedang berada di Kotabumi Lampung Utara.
“Saya dapat info baru semalam, bahwa ada penangkapan oleh Jatanras. Dan itu sekali lagi tidak ada kaitannya dengan saya, maupun pimpinan di BPBD Provinsi Lampung” pungkasnya.
Sementara itu beredar luas video penangkapan Wahyudi alias Yudhi Gepak dan Padli di salahsatu toko modern yang ada di Bandar Lampung.
Yudhi Gepak yang memakai kaos hitam tampak diborgol dan dibawa ke mobil anggota Jatanras, sedangkan Padli yang memakai kaos warna merah digelandang ke salahsatu mobil warna hitam untuk menunjukkan barang bukti sejumlah uang yang dibungkus plastik warna hitam.
“Mana uang itu ambil, pegang, buka” kata salahsatu anggota polisi.
Dalam video lainnya polisi juga menunjukkan surat perintah penangkapan kepada salahsatu pelaku untuk dibaca.
“Baca sprint ini, siapa yang menandatangani” ujar Anggota.
Hingga saat ini belum diketahui pasti kasus OTT yang menjerat 2 LSM dan Wartawan tersebut.
Namun informasi yang beredar, bahwa keduanya meminta jatah proyek ke pihak RSUDAM Bandar Lampung.
Wahyudi alias Yudhi sendiri diketahui sebagai penanggung jawab dalam aksi yang akan dilakukan ke Kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada Senin (22/9) hari ini.
Aksi tersebut bermaksud mendesak Gubernur Lampung untuk mengevaluasi kinerja Direktur RSUD AM karena dianggap gagal dalam mengoptimalkan pelayanan.
