RADAR24.co.id — Polemik mencuat terkait pencabutan Kartu Pers wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, untuk peliputan di Istana Kepresidenan dan kegiatan kepresidenan terkait pada 27 September 2025. Pencabutan ini dilakukan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) dengan alasan Diana dianggap mengajukan pertanyaan di luar konteks hasil kunjungan luar negeri Presiden, yakni isu terkait program prioritas Presiden, Masyarakat Berpenghasilan Gaji (MBG).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Ikatan Wartawan Online (IWO), Telly Nathalia, menyampaikan sejumlah pernyataan keras. Pertama, IWO menyayangkan tindakan BPMI Setpres yang dianggap bertentangan dengan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Tindakan ini berdampak buruk pada jalannya proses demokrasi di Indonesia,” ujar Telly.

Kedua, Telly menegaskan bahwa wartawan dan pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi mengontrol ketiga pilar lainnya—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—serta menyampaikan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta kepada publik. “Pers adalah jembatan komunikasi bangsa. Melemahkan pers sama dengan melemahkan demokrasi,” tegasnya.

Ketiga, sejalan dengan pernyataan Dewan Pers, IWO meminta BPMI Setpres segera memulihkan akses Kartu Pers wartawan CNN Indonesia tersebut. IWO juga berharap tidak ada lagi reaksi berlebihan dari pihak mana pun baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum terhadap keberadaan pers. “Pers bukan ancaman, melainkan mitra dalam membangun komunikasi yang sehat di masyarakat,” tambah Telly.

Terakhir, IWO mendukung upaya klarifikasi yang dilakukan pimpinan dan redaksi CNN Indonesia. Organisasi ini berharap masalah ini dapat diselesaikan sesuai hakikat demokrasi, di mana kebebasan pers menjadi salah satu pilar utamanya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena dianggap mencerminkan tantangan kebebasan pers di Indonesia. IWO menegaskan bahwa tindakan pembatasan terhadap wartawan dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.