RADAR24.co.id – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memperkuat Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Hadir sebagai narasumber utama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Turut hadir Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, Sekretaris Daerah Rustam Effendi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Lampung Timur, Sekretaris DPRD, kepala perangkat daerah, camat, serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dirjen Bina Keuangan Daerah.
“Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Lampung Timur ‘Bumei Tuwah Bepadan’. Terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber pada kegiatan FGD hari ini,” ujarnya.
Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap informasi, memetakan tantangan, dan merumuskan langkah konkret. Dengan semangat sinergi dan akuntabilitas, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Lampung Timur,” tegas Bupati.
Dalam arahannya, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si menyambut baik pelaksanaan FGD dan menegaskan bahwa penguatan governance harus menjadi prioritas bersama.
“Pemerintah pusat hadir untuk memastikan daerah mampu mengelola keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sinergi yang baik antara pusat dan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan,” ungkapnya.
Beliau juga menekankan pentingnya inovasi dan orientasi hasil dalam tata kelola anggaran.
“Opini WTP harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas, bukan sekadar capaian administratif. Pengelolaan anggaran harus berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dirjen turut mendorong pemerintah daerah untuk adaptif terhadap regulasi dan berani melakukan percepatan reformasi birokrasi.
“Daerah perlu memperkuat kapasitas SDM, menyelaraskan perencanaan dengan kebijakan nasional, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
FGD ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen menjaga akuntabilitas sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan profesional.
