RADAR24.co.id — HMI Cabang Takengon–Bener Meriah menilai Pemerintah Kabupaten gagal mengendalikan penanggulangan bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ketua Umum HMI, Afdhalal Gifari, menyebut bahwa bupati tidak menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang memadai saat masyarakat berada dalam situasi darurat.
“Bencana ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah kehilangan komando. Koordinasi lemah, keputusan lambat, dan masyarakat terpaksa menolong dirinya sendiri. Ini bukan persoalan alam semata, tetapi persoalan gagalnya tata kelola,” ujar Afdhalal.
Ia menegaskan bahwa bupati lalai mengaktifkan sistem komando terpadu serta tidak cepat meminta bantuan pemerintah provinsi, BPBA, BNPB, TNI, dan Polri. “Saat kapasitas daerah tidak cukup, meminta bantuan bukan pilihan, tetapi kewajiban undang-undang. Kelambanan ini fatal bagi keselamatan warga,” tambahnya.
HMI juga menyoroti minimnya realokasi anggaran. Menurut Afdhalal, pemerintah daerah tidak mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT), tidak melakukan penggeseran anggaran non-prioritas, serta lamban melakukan refocusing untuk kebutuhan darurat. “Anggaran darurat tidak boleh mengendap ketika rakyat membutuhkan. Jika BTT tidak digerakkan, maka pemerintah gagal memahami mandat penyelamatan nyawa,” tegasnya.
HMI menilai pemerintah terlalu sibuk membangun narasi, bukan menyelesaikan masalah. “Sudah saatnya pemerintah berhenti beretorika. Yang dibutuhkan hari ini adalah tindakan cepat, bukan alasan-alasan,” kata Afdhalal.
HMI Cabang Takengon–Bener Meriah mendesak Pemerintah Aceh dan instansi nasional untuk turun tangan melakukan evaluasi dan mengambil alih koordinasi bila diperlukan. “Jika daerah tidak mampu mengelola bencana, pemerintah lebih tinggi wajib mengintervensi demi keselamatan rakyat. Ini bukan kritik semata, tetapi seruan tanggung jawab,” tutup Afdhalal.
