RADAR24.co.id — Seorang kader dari Serikat gerakan Mahasiswa di Sulawesi Tenggara melakukan aksi Solo menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPR atau DPRD. dalam orasinya Ia menilai wacana tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dan kemunduran serius dalam demokrasi Indonesia.
” Kami menyatakan sikap menolak keras terhadap wacana DPR yang ingin menghapus sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung,” Ujar Ihwals alias Fino. Kamis (15/1/2026).
Fino mengatakan bahwa pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang reformasi yang bertujuan mengakhiri dominasi elite politik dalam menentukan pemimpin daerah. Upaya DPR untuk menarik kembali hak rakyat memilih pemimpinnya dianggap sebagai langkah mundur yang mempersempit ruang demokrasi.
“Rakyat bukan penonton dalam demokrasi. Hak memilih kepala daerah adalah hak konstitusional yang tidak boleh dirampas oleh DPR. Jika pilkada dipilih oleh DPR, maka yang lahir bukan pemimpin rakyat, melainkan pemimpin titipan elite,” tegas Fino.
Dia juga menilai bahwa mekanisme pemilihan oleh DPR sangat rawan praktik transaksi politik, politik uang, dan kompromi kepentingan yang menjauhkan pemimpin dari aspirasi masyarakat. Kondisi ini berpotensi melahirkan pemerintahan daerah yang tidak berpihak pada rakyat kecil, melainkan pada kepentingan partai dan oligarki.
Lebih jauh, Fino memperingatkan bahwa penghapusan pilkada langsung dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif serta memperbesar potensi konflik sosial di daerah. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika rakyat dilibatkan secara langsung dalam menentukan masa depan daerahnya.
Sebagai bentuk perlawanan, Serikat Gerakan Mahasiswa menyatakan siap menggalang konsolidasi nasional, melakukan aksi massa, serta mengawal setiap kebijakan DPR yang berpotensi merampas hak demokrasi rakyat.
“Demokrasi tidak boleh diperdagangkan. Pilkada langsung adalah harga mati. DPR wajib tunduk pada kedaulatan rakyat, bukan sebaliknya,” tutup pernyataan.
