RADAR24.co.id — Aksi demo di tandai pembakaran sampan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Sumatera Utara menolak pelebaran Reklamasi berjalan damai di depan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Gabion Sumatera Utara, Jumat (13/2/2026).
Dalam aksinya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW-KNTI) Sumatera Utara sekaligus ketua kordinator aksi, Mhd Isa Albasir mengatakan Tolak Reklamasi.
Contohnya, Muara Angke Jakarta yang viral terlihat kapal kapal ikan sulit keluar masuk dan sandar di dermaga menjadi perhatian publik.
“Ribuan masyarakat nelayan tradisional melalui aksi Tolak Reklamasi apabila ada pembangunan siapa yang bertanggung jawab apabila nelayan di rugikan”, tegas Basir dalam aksi tersebut.
Sebelumnya, pembangunan Reklamasi di lakukan PT Pelindo Persero berdampak buruk kepada masyarakat nelayan yang menjadi korban dampak banjir. Jangan lagi bangun tapi sengsarakan nelayan.
“Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di ajak bertanggung jawab hal pembangunan Reklamasi. Apabila mangkrak siapa yang bertanggung jawab apakah Kepala PPS Belawan dan sampaikan secara terbuka dan tertulis agar masyarakat nelayan tradisional tau siapa yang bertanggung jawab”, Tegas Basir di hadapan masa nelayan.
Setelah itu, perwakilan aksi di terima berdialog di aula Pelabuhan Perikanan Samudera PPS Belawan. Meskipun Kepala PPS Belawan tidak ada ditempat dan aspirasi nelayan akan disampaikan kepada Kepala PPS Belawan. Ungkapnya
Mhd Isa Albasir mengatakan Reklamasi atau pelebaran akan mempersempit alur sungai Gabion yang merupakan akses keluar masuk sampan/perahu nelayan tradisional mencari nafkah.
Melalui aksi damai nelayan tradisional di gelar KNTI Sumatera Utara itu Reklamasi berdampak besar kerusakan ekosistem laut, tegas Mhd Isa Albasir di areal aksi.
Tembusan aksi, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan untuk aksi Tolak Reklamasi di gelar KNTI Sumut.
Dalam pembangunan Reklamasi, Sebut Ketua KNTI Sumut bahwa anggaran KKP kita sama sama tau. Katanya pinjaman dari Francis dinilai anggaran berapa itu menjadi tanda tanya besar.
“Disela sela aksi, Basir mengingatkan bahwa Ibu Titiek Soeharto pernah datang tahun 2025 melihat situasi dan kondisi perkembangan Pelabuhan Belawan.
Ketika tuntutan nelayan tidak diterima, aksi masyarakat nelayan lebih besar turun ke jalan. Lalu kami akan ke Istana dan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan tradisional.
” Apalagi, Ibu Titiek Soeharto di Komisi bidang nelayan yang sangat paham. Bila Ibu Titiek Soeharto turun ke belawan dan pasti tidak mendukung hal ini”, ungkap Ketua KNTI Sumut sambil meninggalkan lokasi aksi demo.
