RADAR24.co.id — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengecam keras keputusan pemerintah yang mengizinkan tiga perusahaan membangun Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, yang dinilainya merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan lokal.
Kekecewaan Susi memuncak saat menghadiri diskusi publik di Kantor Samsat Pangandaran, Rabu (6/8/2025). Ia memilih walk out setelah menyampaikan penolakan terhadap proyek KJA yang berjarak hanya 200 meter dari pantai. “Izin itu melanggar peraturan dan akan merusak laut,” tegas Susi, seperti dikutip NTVNewsid, sebelum meninggalkan ruangan.
Susi juga meluapkan kekecewaannya melalui unggahan di akun X pribadinya pada pukul 09.46 WIB, menuliskan, “Saya sangat terluka sebagai warga negara melihat keputusan ini,” sambil menandai akun Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sekretariat Negara, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Berdasarkan laporan RadarLampungbacakoranco, proyek KJA ini tetap disetujui meski menuai penolakan warga. Susi menyoroti ancaman terhadap ekosistem laut dan potensi konflik sosial di kalangan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut.
Dikutip dari Pikiran-Rakyatcom, Susi menegaskan bahwa Pantai Timur Pangandaran telah lama menjadi kawasan pariwisata, nelayan tradisional, dan konservasi lingkungan. Ia menyebut proyek KJA skala besar oleh korporasi sebagai kemunduran bagi upaya pelestarian pesisir.
“Saya mendesak pencabutan izin KJA di Pangandaran demi menjaga lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Susi, seperti dikutip myPangandarancom.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau instansi terkait soal tuntutan pencabutan izin tersebut.
