RADAR24.co.id — Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menilai Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan partai politik gagal memahami akar persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang tengah memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Pernyataan Prabowo usai pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik pada 31 Agustus 2025, menurut koalisi, justru semakin jauh dari solusi yang dibutuhkan rakyat.
“Ini bukan sekadar soal pernyataan anggota DPR yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat, lalu solusinya hanya menonaktifkan mereka. Persoalannya jauh lebih dalam dan struktural,” tegas pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil, Senin (31/8).
Koalisi menilai krisis kepercayaan publik saat ini berakar dari akumulasi kebijakan yang dianggap mengabaikan kepentingan rakyat. Mulai dari tingginya gaji dan tunjangan pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN yang jauh dari rata-rata pendapatan rakyat, hingga pengelolaan anggaran dan pajak yang dinilai “ugal-ugalan”. Selain itu, praktik perampasan ruang hidup rakyat atas nama pembangunan dan investasi serta ketimpangan sosial-ekonomi juga disebut sebagai penyebab utama kemarahan publik.
“Pemerintah dan DPR harus memahami akar masalah secara benar, bukan menutup-nutupi atau memberikan solusi palsu,” lanjut pernyataan itu.
Koalisi juga menyoroti tindakan aparat keamanan yang dinilai brutal dan melanggar hak asasi manusia dalam menangani demonstrasi. Presiden Prabowo dinilai gagal memberikan koreksi maupun instruksi tegas untuk menghentikan praktik represif tersebut. Sebaliknya, pernyataan Prabowo yang menyebut demonstran sebagai pelaku makar dan terorisme dianggap berbahaya serta berpotensi mengancam keselamatan rakyat.
“Seharusnya Presiden membentuk tim independen yang dipimpin Komnas HAM dan melibatkan lembaga independen, ahli, serta kelompok masyarakat sipil untuk mengusut dugaan kekerasan aparat,” kata koalisi.
Lebih jauh, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam langkah Presiden yang memerintahkan keterlibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi. Menurut mereka, hal itu bertentangan dengan mandat konstitusi dan undang-undang yang menegaskan TNI hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, bukan keamanan dalam negeri.
Dalam pernyataannya, koalisi juga menuntut pemerintah segera membebaskan seluruh demonstran yang ditangkap tanpa syarat. Mereka mendesak pemulihan penuh bagi korban kekerasan aparat, termasuk rehabilitasi dan restitusi maksimal.
“Jika pemerintah terus salah langkah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya demokrasi, tetapi juga nyawa rakyat Indonesia,” tegas koalisi.
