RADAR24.co.id — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bertekad keluar dari predikat wilayah dengan perilaku buang air besar sembarangan. Pemkab berencana mendeklarasikan diri sebagai Open Defecation Free (ODF) atau daerah bebas buang air besar sembarangan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, dalam rapat persiapan di Aula Kantor Bupati setempat, Jumat (24/9). Kegiatan itu dihadiri oleh asisten, staf ahli, pimpinan OPD, Ketua TP-PKK Sifrowati Yulianto, Ketua GOW Gusmalini M. Ihpan, Ketua DWP Erisa Doddy San Ismail, camat, wali nagari, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap jamban sehat dan perilaku hidup bersih.
“Kita harus fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, terutama dengan menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan persoalan stunting dan pangan, termasuk harga cabai yang kini cukup tinggi,” ujar Yulianto.
Ia menambahkan, gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) harus digerakkan bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Program ini merupakan pilar pertama dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang bertujuan mengubah perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat.
“Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, baru 16 daerah yang sudah ODF. Tiga daerah lainnya yang belum adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, dan Kepulauan Mentawai,” jelasnya.
Melalui rapat tersebut, Bupati berharap para camat, wali nagari, dan TP-PKK dapat berkoordinasi secara maksimal untuk memastikan data, dokumen, serta kondisi lapangan benar-benar siap.
“Kita harus menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat pantas dan layak mendapatkan pengakuan sebagai daerah ODF,” tegasnya.
Selain isu sanitasi, Bupati Yulianto juga mengimbau wali nagari untuk mengaktifkan pemanfaatan pekarangan keluarga sebagai upaya mendukung ketahanan pangan rumah tangga.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Pasaman Barat, Sifrowati Yulianto, menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga.
“Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK harus dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Program yang terkait dengan kesehatan dan gizi keluarga merupakan agenda utama pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun nagari,” ujarnya.
Sifrowati menambahkan, permasalahan seperti stunting, kemiskinan, dan dampak globalisasi bukan hanya terjadi di Pasaman Barat, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Karena itu, PKK diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut dengan dukungan masyarakat.
“Sebagai Ketua PKK, saya menekankan pentingnya peran keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Dengan menanam cabai dan sayuran di rumah, keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tuturnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi keluarga lain untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif dan berkelanjutan.
“Saya mengajak seluruh pengurus PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari, bersama unsur pemerintah dan keluarga, untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan ketahanan pangan keluarga. Mari kita tanam cabai, sayuran, dan buah-buahan untuk masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
