RADAR24.co.id. — Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bitung menggelar Musyawarah Daerah di Aula Lantai lV Kantor Wali Kota, Kamis (20/11/2025).

 

Kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua Dekopinwil Sulawesi Utara (Sulut), Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut (GSVL), dan Sekretaris Daerah (Sekda), Ir. Ignatius Rudy Theno, ST., MT., Ketua Dekopinda Kota Bitung terpilih, Ronald Gunawan Kansil, SH., dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung, Efreinhard Lomboan, serta tamu undangan lainnya.

 

Ketua Dekopinwil Sulut, Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut menyampaikan pesan tegas agar koperasi bertransformasi mengikuti tuntutan era modern dan digitalisasi.

 

Ia juga memberi apresiasi kepada jajaran Pemkot Bitung, Dinas Koperasi, serta perwakilan koperasi primer, sekunder, dan para pelaku UMKM yang hadir.

 

Vicky Lumentut memperkenalkan jajaran pengurus Dekopinwil Sulut, mulai dari bidang organisasi, pendidikan, kerjasama, hingga advokasi hukum.

 

“Dekopinwil hadir untuk memperkuat kelembagaan koperasi di daerah, termasuk mendampingi koperasi-koperasi merah putih yang kini mulai berkembang di Sulawesi Utara,” ucap Vicky Lumentut.

 

Vicky Lumentut juga menyinggung perjalanan panjang gerakan koperasi di Indonesia sejak pra-1900 hingga dasar hukum koperasi dalam UUD 1945 Pasal 33.

 

“Arah baru revisi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sedang diperjuangkan oleh Ketua Umum Dekopin, Bambang Priyadi, termasuk pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi agar dana masyarakat lebih aman,” ujarnya.

 

Vicky Lumentut mengapresiasi terobosan Presiden Prabowo Subianto melalui program Koperasi Merah Putih yang kini telah mencapai 1.837 unit di Sulut, termasuk 69 di Kota Bitung.

 

“Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap koperasi harus dijawab dengan peningkatan kualitas manajemen dan transparansi pengelolaan,” tambahnya.

 

Dalam kesempatan itu, Vicky Lumentut memuji perjuangan Gubernur Sulut Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Komaling yang sukses melahirkan PP No. 39/2025 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

 

“Sulawesi Utara tercatat mendapatkan 25 blok WPR yang dapat dikelola oleh koperasi dan perorangan secara legal, membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.

 

Vicky Lumentut menjelaskan bahwa koperasi ke depan harus mampu masuk pada bidang usaha kesehatan, layanan publik, hingga pertambangan, sejalan dengan arah regulasi nasional.

 

Koperasi menjadi sarana negara untuk membangun ekonomi berbasis desa dan kelurahan, sebagaimana visi Presiden Prabowo,” jelasnya.

 

Mengakhiri sambutannya, Vicky Lumentut menekankan pentingnya penguatan SDM koperasi melalui pelatihan berkelanjutan.

 

Ia berharap Musda dapat memilih pemimpin yang bersedia bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar jabatan.

 

“Dekopin hadir untuk mengawal, memperjuangkan, dan memperkuat gerakan koperasi di Bitung agar mampu menjadi pilar ekonomi masyarakat,” pungkasnya.