RADAR24.co.id — Kepemimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, menuai kritik tajam dalam rapat paripurna setelah seorang anggota dewan menuding lembaga legislatif Aceh dikelola layaknya milik pribadi serta menjadi pelindung mafia anggaran. Kritik tersebut menegaskan bahwa DPRA seharusnya tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.
Kritik tajam itu disampaikan anggota DPRA dari Fraksi Partai NasDem, Martini, dalam Rapat Paripurna DPRA yang digelar di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).
Dalam pernyataannya, ia menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta mengingatkan agar lembaga legislatif tidak disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu, terutama yang berkaitan dengan praktik penyalahgunaan anggaran.
“DPR ini lembaga yang bermaruah. DPR ini yang mengawasi seluruh anggaran, seluruh uang rakyat, karena DPR ini adalah perwakilan rakyat. DPR bukan justru lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit,” tegas Martini.
Menurutnya, DPRA merupakan lembaga terhormat yang diisi oleh wakil rakyat hasil pilihan masyarakat Aceh. Karena itu, setiap kebijakan serta penggunaan anggaran harus benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
“Lembaga DPRA ini adalah lembaga terhormat. Karena di dalam lembaga ini adalah anggota DPR terpilih yang dipilih oleh masyarakat lima juta lebih, perwakilan yang mereka hantarkan ke sini. Sehingga, satu rupiah pun itu harus memihak kepada rakyat,” ujarnya.
Selain menyoroti pengelolaan anggaran, Martini juga mengkritik minimnya respons lembaga legislatif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh pada akhir November tahun lalu.
Ia mengaku kecewa karena hingga kini belum melihat langkah nyata dari lembaga tersebut untuk membantu para korban bencana. Menurutnya, kepekaan terhadap penderitaan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama bagi wakil rakyat di parlemen daerah.
“DPR ini adalah perwakilan rakyat, bukan justru lembaga yang membela kepentingan mafia dan bandit-bandit,” kembali ditegaskannya dalam forum rapat tersebut.
Kritikan yang disampaikan Martini selaku anggota DPRA menggambarkan keresahan sejumlah anggota DPRA terhadap kepemimpinan sosok yang akrab disapa Abang Samalanga itu yang diduga hanya memikirkan kepentingan pribadi, termasuk terkait pembagian jatah atau pengelolaan program pokok pikiran dewan.
Selain itu, informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa pada rapat paripurna lainnya juga terdapat anggota DPRA yang melayangkan kritik terhadap lembaga DPRA. Rijaluddin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebutkan bahwa sejumlah anggota DPRA tertutup aksesnya terhadap informasi anggaran APBA, yang menurutnya hanya bisa diakses oleh badan anggaran.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran di lembaga legislatif Aceh. Menurutnya, sebagai wakil rakyat seluruh anggota dewan seharusnya memiliki akses yang sama terhadap informasi anggaran agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal.
