Radar24.co.id |Metro – Rapat evaluasi pembangunan tahun 2026 di DPRD Kota Metro yang semula disebut akan berlangsung terbuka, berubah menjadi tertutup sesaat setelah dimulai, Rabu, 1 April 2026.

 

Perubahan mendadak itu memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi keterbukaan informasi dalam forum yang membahas kepentingan publik.

 

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso hadir langsung dalam rapat tersebut setelah sebelumnya didesak oleh DPRD. Ia datang bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kusbani dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

Namun, sekitar pukul 11.15 WIB, pimpinan rapat menyatakan forum digelar secara tertutup. Puluhan wartawan yang sejak awal bersiap meliput diminta meninggalkan ruangan.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro, Deddy Hasmara, menyampaikan bahwa agenda tersebut akan berlangsung terbuka dan dapat diakses publik. Ia juga menyebut wali kota siap menyampaikan informasi secara transparan.

 

“Rapat berlangsung tertutup, itu permintaan dari DPRD,” kata Deddy kepada wartawan.

 

Sementara di sisi lain, pimpinan DPRD tetap meminta wartawan keluar ruangan. Wakil Ketua DPRD Metro Abdulhak menyatakan rapat perlu berlangsung kondusif dan berjanji akan memberikan keterangan setelah forum selesai.

 

“Mohon rekan-rekan agar rapat kami berlangsung ‘mesra’,” ujarnya.

 

Penutupan rapat yang melibatkan dua lembaga publik tersebut menuai keberatan dari kalangan pers. Wartawan Saburai TV, Arif Surakhman, menilai langkah tersebut membatasi fungsi kontrol media terhadap jalannya pemerintahan.

 

“Pers adalah pilar keempat demokrasi. Kami hadir untuk fungsi kontrol,” kata Arif.

 

Keberatan serupa disampaikan Fredy Kurniawan dari metrodeadline.com yang menyinggung praktik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, di mana rapat-rapat dapat diakses publik bahkan disiarkan langsung melalui berbagai platform media sosial.

 

“Situasi ini menempatkan publik pada kondisi menerima informasi yang terbatas dari forum yang membahas agenda pembangunan daerah,” pungkas Fredy. (Red)