RADAR24.co.id. — Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, menerima penghargaan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Level 3 Proaktif, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

 

 

Penghargaan ini disampaikan melalui surat resmi LKPP Nomor 24703/KA/11/2025 tertanggal 3 November 2025 yang ditujukan kepada Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE.

 

Dalam surat tersebut, LKPP menyampaikan apresiasi atas capaian UKPBJ Kota Bitung yang telah memenuhi seluruh sembilan variabel penilaian (9/9) dalam Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU), sehingga ditetapkan berada pada level proaktif.

 

“UKPBJ Kota Bitung telah memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel untuk mencapai Kematangan UKPBJ Proaktif (Level 3). Untuk itu, kami mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut,” tulis LKPP dalam suratnya.

 

Capaian ini menunjukkan bahwa UKPBJ Kota Bitung telah menjadi unit kerja yang strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, dan melakukan perbaikan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

Selanjutnya, sesuai Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021, UKPBJ Kota Bitung berhak mengajukan penilaian untuk ditetapkan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) di tingkat Proaktif paling cepat satu tahun setelah surat penghargaan diterbitkan.

 

Wali Kota Hengky Honandar menyampaikan, terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkot Bitung yang telah bekerja keras dalam mewujudkan kematangan UKPBJ level 3 proaktif ini.

 

“Ini bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Bitung semakin transparan, profesional, dan akuntabel. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas UKPBJ menuju PKP-BJ Proaktif,” kata Hengky Honandar.

 

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkot Bitung untuk terus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.