RADAR24.co.id — Fraksi Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang memiliki tiga kursi di legislatif menyatakan sikap tegas dengan menolak KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Tak hanya menolak rancangan kebijakan anggaran tersebut, Golkar Pesibar juga mendesak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membatalkan kontrak pembangunan Gedung Kelurahan Pasar Krui. Sikap tegas Penolakan tersebut disampaikan didalam konferensi pers di sekretariat DPD partai Golkar pesisir barat pekon seray kecamatan Pesisir Tengah, kamis (03/09/2026).
Partai berlambang pohon beringin itu menjadi partai politik (Parpol) pertama di Bumi Para Sai Batin dan Ulama yang resmi menyampaikan secara tegas pernyataan sikap dibeberapa tahun terakhir.
Pernyataan sikap DPD Partai Golkar, disampaikan langsung oleh Sekretaris, Rizki Putra, mewakili ketua DPD Argento Ari Kesuma mengatakan DPD partai Golkar menolak terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sementara Tahun Anggaran 2026, pihaknya meminta agar Pemkab Pesibar segera menyelesaikan persoalan hutang Pemkab Pesibar terhadap beberapa pihak ketiga yang sudah tertunggak beberapa tahun belakangan,
Hal itu disebabkan, masih cukup banyaknya hutang Pemkab Pesibar yang belum terselesaikan dan dinilai cukup berpengaruh terhadap stabilitas keuangan Pemkab Pesibar saat ini. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat investasi oleh pihak ketiga dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemkab Pesibar.
Selain itu pihaknya mendesak agar Pemkab Pesibar segera membatalkan kontrak kegiatan pembangunan kantor Kelurahan Pasar Krui, dikarenakan cacat administrasi yang disebabkan perencanaan yang tidak matang terkait penyediaan lahan pembangunan.
DPD Partai Golkar Pesibar memastikan akan selalu mengkritisi dan terus mengawal serta mengontrol terhadap kebijakan- kebijakan yang akan diambil oleh Pemkab Pesibar, selama kebijakan dimaksud tidak efektif, tidak efisien, dan tidak pro rakyat. Serta meminta kepada Pemkab Pesibar untuk secara terbuka terkait pengelolaan keuangan Pesibar
Langkah DPD Partai Golkar tersebut menjadikannya parpol pertama di Pesibar yang secara berani menyampaikan beberapa pandangannya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh Pemkab Pesibar
