RADAR24.co.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai wilayah Aceh mulai memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menyebabkan terganggunya mobilitas, distribusi barang, hingga meningkatnya biaya operasional pelaku usaha.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Aceh sekaligus Anggota Komisi III DPR Aceh yang membidangi perekonomian, Ir. Nurchalis, SP., M.Si., menilai kondisi tersebut memerlukan langkah cepat dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan agar tidak berdampak lebih luas terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Kelangkaan BBM saat ini sudah dirasakan di hampir seluruh Aceh. Kondisi ini harus segera ditangani karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Nurchalis, Kamis (16/7).
Menurutnya, sektor transportasi menjadi salah satu yang paling terdampak. Kendaraan angkutan barang maupun penumpang harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU sebelum kembali beroperasi. Kondisi tersebut menghambat distribusi logistik, meningkatkan biaya angkut, serta berpotensi memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Distribusi barang yang terhambat akan meningkatkan biaya operasional. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga barang yang akhirnya membebani masyarakat,” katanya.
Selain sektor transportasi, Nurchalis juga menyoroti kondisi para nelayan yang mengalami kesulitan memperoleh BBM. Keterbatasan pasokan bahan bakar menyebabkan sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut, bahkan ada yang terpaksa menghentikan operasional sementara.
Menurutnya, apabila situasi tersebut terus berlanjut, maka bukan hanya pendapatan nelayan yang terdampak, tetapi juga pasokan hasil perikanan di pasar yang berpotensi memengaruhi harga ikan dan ketahanan pangan masyarakat pesisir.
“Nelayan merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi Aceh. Ketersediaan BBM harus dipastikan agar aktivitas perikanan tetap berjalan dan pasokan hasil laut tetap terjaga,” ujarnya.
Sebagai bentuk langkah konstruktif, Nurchalis mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pihak terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi teknis guna mengidentifikasi penyebab kelangkaan dan menyusun solusi yang efektif.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan BBM memerlukan sinergi lintas sektor sehingga distribusi dapat kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.
Selain itu, Nurchalis meminta PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat apabila kelangkaan tersebut berkaitan dengan penyesuaian distribusi maupun kuota BBM bersubsidi.
“Transparansi sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak muncul berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan. Komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan publik terhadap langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan pemerintah dan Pertamina,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola distribusi energi di Aceh agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjamin kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita optimistis melalui koordinasi yang baik antara pemerintah, Forkopimda, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan, persoalan ini dapat segera diselesaikan sehingga roda perekonomian Aceh tetap bergerak, distribusi kebutuhan masyarakat kembali lancar, dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga,” pungkas Nurchalis.
