JAKARTA – Kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis MBG kembali jadi sorotan dalam sepekan terakhir. Sejumlah insiden di berbagai daerah memicu perdebatan publik, bahkan sampai masuk pemberitaan media internasional.
Di tengah tekanan itu, Badan Gizi Nasional BGN mengakui adanya masalah dalam pelaksanaan program. Kepala BGN Sudaryono menyebut insiden keracunan terbaru menjadi pukulan berat bagi tim yang sedang berupaya membenahi tata kelola MBG.
“Tentu saja kendala terbesar kami adalah di saat kami kemudian memperbaiki tata kelola, sistem, peraturan, IT, pelaporan, pengawasan, Zoom meeting, jam kerja, lain-lain kami kan kerjakan nih selama sebulanan ini. Tapi kemudian di atas itu semua tiba-tiba ada keracunan makanan, itu kemudian kami, aduh, cukup sangat prihatin dan drop, ya,” kata Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 3 September 2026.
BGN Soroti Ketidakpatuhan SOP sebagai Penyebab Utama
Dalam evaluasi internal, BGN menemukan mayoritas kasus berawal dari tidak dijalankannya prosedur. Sudaryono menyebut 80 sampai 90 persen insiden terkait pelanggaran SOP.
“Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90% tuh karena tidak taat SOP. Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu,” ujarnya.
BGN menegaskan keamanan pangan tidak hanya soal bahan baku. Rantai mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pelabelan, distribusi hingga waktu konsumsi harus sesuai ketentuan.
Karena itu BGN membuka ruang pelaporan dari masyarakat dan media untuk mengawasi operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Pelanggaran yang terbukti akan ditindak.
Kasus Sidoarjo Disebut Kelalaian yang Disengaja
Salah satu contoh yang disorot terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. BGN menduga ada kesalahan pada pelabelan wadah makanan. Label seharusnya mencantumkan waktu masak dan batas konsumsi, namun dalam kasus ini diduga terjadi ketidaksesuaian.
“Ini adalah kelalaian yang disengaja. Aturan sudah diberikan, juklak-juknis sudah diberikan, cara sudah diberikan, tapi Anda lalai dalam melaksanakan,” tegas Sudaryono seperti dikutip Tangsel Pos.
Ia juga menyatakan jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka proses hukum akan berjalan. “Kalau diidentifikasi ada unsur pidana, mohon maaf kami tak bisa bantu,” katanya.
Sorotan Reuters dan Penjelasan Konteks Angka
Media asing juga menyoroti kasus ini. Reuters pada 3 September 2026 melaporkan lebih dari 1.700 orang mengalami gangguan kesehatan dalam beberapa insiden berbeda selama tiga hari. Reuters menyoroti dugaan penyimpanan tidak tepat dan keterlambatan distribusi sebagai faktor yang kerap muncul.
Dalam laporan itu juga disebut 777 siswa dan guru di Lasem, Jawa Tengah, mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan program pemerintah.
Namun BGN menekankan setiap kasus memiliki lokasi, waktu, dan rantai pasok yang berbeda. Penggabungan angka tidak serta merta berarti seluruh MBG bermasalah. Evaluasi dilakukan per kejadian agar akar masalahnya bisa ditemukan.
Prabowo Jelaskan MBG di Forum EEF Rusia
Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyinggung MBG dalam pidato di Eastern Economic Forum EEF ke-11 di Vladivostok, Rusia.
Ia mengaitkan program itu dengan tema pembangunan untuk kepentingan rakyat.
“Itulah arti ‘Development for the Benefit of People’ bagi Indonesia, kebaikan terbesar bagi orang terbanyak. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Pembangunan harus diukur di meja makan keluarga biasa,” kata Prabowo.
“Inilah sebabnya mengapa Indonesia menyediakan makanan bergizi gratis bagi semua anak-anak kita dan bagi ibu hamil,” ujarnya.
Pembahasan di forum internasional ini diletakkan dalam konteks visi pembangunan pemerintah. Karena itu narasi yang menyandingkan pidato Prabowo dengan kasus keracunan perlu dipisahkan antara fakta kebijakan dan komentar di media sosial.
Evaluasi dan Penguatan Pengawasan Jadi Kunci
BGN menyatakan pembenahan tata kelola MBG tetap jalan. Fokusnya pada penguatan pembinaan, standardisasi SPPG, peningkatan kapasitas SDM, dan pengawasan lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” kata Kepala BGN Nanik S. Deyang sebelumnya.
Dengan rentetan kasus yang muncul, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus. Menindak tegas pelaksana yang melanggar SOP, dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak berulang.
Bagi publik, kritik tetap penting agar program berjalan lebih baik. Namun penilaian terhadap MBG secara keseluruhan sebaiknya dilihat dari data, hasil investigasi, dan langkah korektif yang dilakukan, bukan hanya dari akumulasi kasus.
Tujuan akhirnya tetap sama. Makanan bergizi harus sampai ke penerima manfaat, dan yang paling utama, makanan itu aman untuk dikonsumsi.***
