JAKARTA – Dugaan keracunan setelah mengonsumsi Program Makan Bergizi Gratis MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, kembali menjadi perhatian. Badan Gizi Nasional BGN mencatat ada 512 penerima manfaat yang terdampak dalam insiden tersebut.
Dari jumlah itu, sekitar 80 orang masih menjalani perawatan. 312 orang sudah diperbolehkan pulang dan dinyatakan sembuh. Sementara 120 orang lainnya masih dalam masa observasi.
Jumlah yang besar membuat kasus ini tidak bisa dipandang ringan. Namun BGN menyebut persoalan utama bukan pada tidak adanya standar, melainkan pada kepatuhan terhadap standar operasional prosedur distribusi makanan.
Masalah Ditemukan di Waktu Distribusi
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan hasil investigasi awal bersama dinas kesehatan. Salah satu temuan adalah keterlambatan proses distribusi dari dapur ke penerima manfaat.
Menurut ketentuan, makanan yang sudah dimasak harus didistribusikan dalam waktu maksimal 4 jam setelah selesai dimasak.
“Itu karena ketidakdisiplinan dari pada SPPG dan pendistribusian. Jadi seharusnya itu loading 4 jam selesai dari masak langsung dibagikan. Tapi faktanya di lapangan lebih dari 4 jam,” kata Ketut kepada wartawan, Kamis 3 September 2026.
Ketut menyebut MBG tidak menggunakan bahan pengawet. Karena itu waktu antara memasak dan distribusi menjadi kunci keamanan pangan.
“Nah itulah yang menyebabkan keracunan, karena MBG ini kan nggak pakai pengawet. Jadi mudah dia basi. Mudah bakterinya cepat berkembang,” ujarnya.
BGN juga menyebut ada mekanisme pengawasan dua kali sehari, saat penerimaan bahan dan saat proses memasak. Namun masih ditemukan kepala SPPG, PIC, maupun pihak sekolah yang tidak menjalankan ketentuan waktu distribusi sebagaimana mestinya.
SPPG Sidoarjo Dikenai Sanksi Berat
Buntut dari kejadian itu, BGN menjatuhkan sanksi suspend berat selama 30 hari kepada SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah. BGN juga mengusulkan agar kepala SPPG terkait dicopot dan digantikan.
“Kami juga suspend berat selama 30 hari SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah. Selain itu, kami juga mengusulkan kepala SPPG tersebut untuk dicopot dan digantikan,” kata Ketut Sumedana.
Kepala BGN Sudaryono disebut telah berkomunikasi dengan kepala daerah dan pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Saat ini prioritas tetap pada penanganan kesehatan para santri.
“Namun demikian, kita masih observasi sebanyak 120 orang. Saat ini, kita fokus menyelamatkan kesehatan anak-anak kita di beberapa rumah sakit, ini yang kami utamakan,” kata Ketut.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan para pasien mendapatkan penanganan sesuai kondisi medis masing-masing.
Jangan Menyamakan Satu Kasus dengan Keseluruhan Program
Angka 512 penerima manfaat yang terdampak memang serius. Kejadian ini harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap keamanan pangan dan sistem pengawasan MBG.
Namun BGN menegaskan satu insiden tidak otomatis berarti seluruh desain Program Makan Bergizi Gratis gagal. Dalam program berskala nasional ada beberapa lapisan yang harus berjalan berurutan, mulai dari standar, SOP, pelaksana di dapur, distribusi, hingga pengawasan dan penindakan.
Jika standar sudah ada tetapi pelaksana tidak disiplin, maka masalahnya ada pada implementasi. Karena itu sanksi kepada pelaksana menjadi penting agar SOP tidak berhenti sebagai dokumen.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya juga menekankan pembenahan harus menyentuh tata kelola dan pelaksanaan SOP. Ia menyebut SOP sudah tersedia dan persoalannya adalah memastikan ketentuan itu dijalankan secara konsekuen.
Pihak yang terbukti melanggar dapat dikenai tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengadaan TV LED Juga Jadi Sorotan
Selain kasus Sidoarjo, pembahasan MBG juga menyinggung soal pengadaan barang di lingkungan BGN, termasuk televisi LED.
Kejaksaan Agung sebelumnya mengungkap ada pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang disebut berkaitan dengan dugaan mark-up harga dalam perkara tata kelola MBG.
Itu merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak bisa langsung disimpulkan bahwa seluruh pengadaan BGN bermasalah.
Kritik terhadap anggaran tetap perlu. Tapi penilaian wajar atau tidaknya harus dilihat dari spesifikasi, jumlah unit, harga satuan, kebutuhan operasional, metode pengadaan, proses pemilihan penyedia, serta kesesuaian barang dengan kebutuhan organisasi. Kesimpulan harus berbasis data, bukan perbandingan harga dengan barang yang fungsinya berbeda.
MBG dan Dampak Ekonomi Pangan
Di sisi lain, MBG juga dirancang memberi efek ekonomi. Kebutuhan bahan baku program berpotensi menyerap produk petani, peternak, dan nelayan lokal.
Sudaryono pernah menjelaskan bahwa program ini tidak hanya soal pemberian makanan, tetapi juga menciptakan permintaan terhadap produk pangan lokal.
“Jadi efeknya adalah orangnya tambah gizi,” kata Sudaryono. Ia juga menyebut kebutuhan bahan baku bisa menggerakkan aktivitas ekonomi di desa.
Namun besarnya manfaat tetap bergantung pada tata kelola rantai pasok, keterlibatan pelaku lokal, transparansi, kualitas produk, dan efektivitas distribusi.
Langkah ke Depan: Perkuat Kepatuhan dan Pengawasan
Kasus di Pondok Pesantren Manbaul Hikam menjadi pengingat bahwa keamanan pangan adalah bagian tidak terpisah dari keberhasilan MBG.
Penanganan kesehatan, investigasi penyebab, evaluasi SOP, dan pemberian sanksi harus dilakukan serius.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh SPPG, PIC, sekolah, dan pihak terkait menjalankan SOP secara konsisten. Sistem pengawasan juga harus mampu mendeteksi pelanggaran sebelum makanan sampai ke penerima manfaat.
Penggunaan anggaran BGN termasuk pengadaan barang juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Kritik publik adalah bagian dari kontrol sosial, dan penilaian harus bertumpu pada data hasil pemeriksaan.
Dengan begitu, kasus Sidoarjo tidak perlu ditutup-tutupi, tetapi juga tidak perlu dijadikan dasar untuk menggeneralisasi kegagalan seluruh program. Standar keamanan pangan harus benar-benar dijalankan, pelaksana yang lalai ditindak, pengawasan diperkuat, dan setiap rupiah anggaran bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.*
