RADAR24.co.id – Pelantikan Mawardi Nur sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat arah baru pengelolaan sektor hulu migas Aceh. Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya iklim investasi yang lebih kompetitif, mempercepat pengembangan wilayah kerja migas, serta meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Tokoh Pemuda Aceh di Jakarta, Rifqi Maulana, S.H., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Mawardi Nur. Menurutnya, amanah tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinan yang telah dibuktikan melalui berbagai capaian selama memimpin PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA.
“Pelantikan Bapak Mawardi Nur bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan titik awal lahirnya semangat baru dalam membangun tata kelola migas Aceh yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rifqi.
Ia menilai, tantangan industri migas saat ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efisiensi tata kelola, serta memastikan setiap potensi sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.
Menurut Rifqi, pengalaman Mawardi Nur selama memimpin PT PEMA menjadi modal yang sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Di bawah kepemimpinannya, PT PEMA menjalankan transformasi perusahaan melalui penguatan Good Corporate Governance (GCG), peningkatan transparansi, efisiensi pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengawasan internal, serta diversifikasi usaha yang memperluas sumber pendapatan perusahaan.
Tidak hanya itu, berbagai inovasi bisnis juga berhasil diwujudkan. Optimalisasi kontrak dan strategi negosiasi meningkatkan nilai jual gas, sementara komoditas sulfur berhasil menembus pasar internasional melalui penguatan strategi pemasaran. PT PEMA juga mengambil langkah progresif dengan mendorong pengembangan wilayah kerja migas baru sebagai upaya memperkuat ketahanan energi Aceh dalam jangka panjang.
Di luar sektor migas, perusahaan turut membuka akses ekspor kopi Aceh ke pasar global, mengoptimalkan Integrated Cold Storage (ICS) Lampulo guna memperkuat hilirisasi sektor perikanan, serta melakukan diversifikasi usaha melalui pembangunan infrastruktur digital di sektor telekomunikasi. Berbagai langkah tersebut menunjukkan kemampuan membangun perusahaan daerah yang adaptif terhadap perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi.
“Rekam jejak tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga stabilitas organisasi, tetapi juga dari keberanian melakukan transformasi dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi daerah,” kata Rifqi.
Ia menegaskan bahwa BPMA memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan Aceh. Sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha hulu migas, BPMA menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan investasi, meningkatkan produksi energi, serta memperkuat penerimaan daerah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Rifqi berharap kepemimpinan baru mampu membangun sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), investor nasional maupun internasional, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi menjadi faktor utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
“Investor membutuhkan kepastian regulasi, tata kelola yang baik, serta komunikasi yang terbuka. Saya optimistis pengalaman Bapak Mawardi Nur akan menjadi modal besar untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap sektor migas Aceh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rifqi menilai pengelolaan migas harus mampu menjadi pengungkit pembangunan ekonomi yang inklusif. Kehadiran investasi baru di sektor energi diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi migas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri pendukung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Menurutnya, keberhasilan BPMA tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk ataupun peningkatan produksi migas semata, melainkan dari kemampuan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan kemandirian fiskal Aceh.
“Pengelolaan migas harus menjadi instrumen pembangunan. Nilai tambahnya harus dirasakan masyarakat melalui terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kualitas SDM, tumbuhnya usaha lokal, dan meningkatnya pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan,” jelasnya.
Rifqi juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk memberikan dukungan kepada kepemimpinan baru BPMA. Menurutnya, pembangunan sektor energi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar potensi migas Aceh dapat dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
“Momentum ini harus menjadi awal kebangkitan sektor migas Aceh. Dengan kolaborasi yang kuat, tata kelola yang profesional, dan kepemimpinan yang berintegritas, saya optimistis BPMA mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu pusat energi strategis nasional,” tutup Rifqi.
