JAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, agenda hilirisasi sumber daya alam menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga semester I 2026, realisasi investasi hilirisasi tercatat mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.
Capaian tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang ingin menggeser model ekonomi dari penjualan bahan mentah menuju industri pengolahan bernilai tambah tinggi.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat investasi hilirisasi pada semester I 2026 tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menjadi sinyal bahwa minat investor terhadap industri pengolahan di Indonesia masih kuat di tengah dinamika ekonomi global.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam siaran pers 17 Juli 2026 menjelaskan, hilirisasi saat ini tidak hanya bertumpu pada nikel. Komoditas mineral lain seperti bauksit, tembaga, besi dan baja, serta pasir silika juga menjadi pendorong.
“Kalau kita lihat biasanya itu nikel yang menjadi nomor satu. Nah ini ada shifting, bauksit sekarang menjadi nomor satu,” ujar Rosan saat menjelaskan perkembangan investasi hilirisasi triwulan II 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya diversifikasi komoditas hilirisasi, yang penting untuk memperluas basis industri dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis mineral.
Investasi hilirisasi perkuat industrialisasi nasional
Secara konsep, hilirisasi adalah proses mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Prosesnya bisa berupa pengolahan bijih menjadi logam, produksi bahan baku baterai, hingga pembuatan komponen untuk industri manufaktur.
Dengan realisasi Rp300,1 triliun, hilirisasi menjadi salah satu penopang utama agenda industrialisasi. Kontribusinya yang mencapai 29,7 persen dari total investasi nasional menunjukkan skala penanaman modal yang besar untuk membangun ekosistem industri berbasis sumber daya alam.
Pemerintah tidak membatasi hilirisasi hanya pada sektor mineral. Sektor perkebunan dan kehutanan, minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kelautan juga didorong untuk masuk dalam rantai pengolahan, seperti industri pangan, produk turunan kelapa sawit, hasil hutan, dan pengolahan hasil laut.
Keberhasilan agenda ini nantinya tidak hanya diukur dari nilai investasinya, tetapi juga dari kemampuan industri menghasilkan produk yang kompetitif, memperluas pasar ekspor, dan menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan.
Sebaran investasi luar Jawa capai Rp227,3 triliun
Salah satu poin penting dari data investasi hilirisasi adalah persebarannya. Dari total Rp300,1 triliun, sebesar Rp227,3 triliun atau sekitar 75,7 persen berada di luar Pulau Jawa.
Sebaran ini dinilai strategis karena sumber bahan baku hilirisasi memang banyak berada di luar Jawa. Pembangunan smelter dan kawasan industri di dekat sumber bahan baku berpotensi mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan sektor pendukung seperti logistik, transportasi, dan jasa pemeliharaan.
Namun demikian, besarnya investasi tidak otomatis berarti manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Dampak nyata tetap perlu dilihat dari data penyerapan tenaga kerja, keterlibatan pemasok lokal, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Oleh karena itu, pemerataan manfaat melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, perekrutan di sekitar kawasan industri, dan kemitraan dengan UMKM menjadi bagian penting yang perlu terus dikawal.
11 proyek nikel Rp180 triliun dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik
Perkembangan konkret terlihat di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pada 8 Oktober 2026, Presiden Prabowo meluncurkan 11 proyek ekosistem industri nikel dengan nilai investasi sekitar US$10,2 miliar atau setara Rp180 triliun.
Rangkaian kegiatan tersebut meliputi empat proyek yang masuk tahap komersialisasi dan tujuh proyek yang memulai pembangunan. Dalam acara yang sama, Presiden juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik.
Proyek-proyek tersebut mencakup rantai industri yang luas, mulai dari material baterai berbasis nikel, komponen baterai kendaraan listrik, aluminium, alat berat berbasis listrik, hingga kaca untuk industri energi surya.
“Untuk itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari mana pun yang ditanamkan di bumi Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di IWIP, seperti dikutip Sekretariat Negara.
Kepastian berusaha menjadi kunci bagi industri padat modal dan berteknologi tinggi yang membutuhkan waktu pembangunan panjang. Keberlanjutannya akan ditentukan oleh realisasi produksi, kesiapan infrastruktur dan energi, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Ekspor nikel lampaui US$40 miliar, target 2026 US$45 miliar
Dari sisi ekspor, Kementerian ESDM pada 14 Oktober 2026 menyampaikan bahwa nilai ekspor nikel Indonesia telah melampaui US$40 miliar pada 2025, naik signifikan dibandingkan sekitar US$3,3 miliar pada 2017-2018. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi sedikitnya US$45 miliar pada 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Trade Expo Indonesia ke-41 di Tangerang, 14 Oktober 2026, menegaskan:
“Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional.”
Lonjakan nilai ekspor menggambarkan skala perubahan ekonomi nikel setelah pengembangan industri pengolahan di dalam negeri. Meski begitu, nilai ekspor tidak sama dengan keuntungan bersih perusahaan atau penerimaan negara, sehingga perlu dilengkapi dengan data nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi industri nasional.
Lapangan kerja dan keberlanjutan jadi penentu
Hilirisasi membuka peluang kerja di berbagai lini, mulai dari konstruksi, produksi, logistik, hingga industri pendukung. Kebutuhan tenaga kerja terampil juga mendorong peningkatan kompetensi di bidang pengoperasian mesin, pengendalian mutu, dan keselamatan kerja.
Namun, karena industri hilirisasi cenderung padat modal, jumlah tenaga kerja langsungnya bisa berbeda dengan industri padat karya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan keterkaitan antara kawasan industri, pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan pelaku usaha lokal agar transfer teknologi berjalan.
Aspek lingkungan juga menjadi penentu. Pengelolaan limbah, efisiensi energi, perlindungan sumber air, dan pemulihan lingkungan harus berjalan seiring dengan ekspansi industri.
Menjelang dua tahun pemerintahan, investasi hilirisasi Rp300,1 triliun, peluncuran 11 proyek nikel Rp180 triliun, dan ekspor nikel di atas US$40 miliar menjadi indikator penting bahwa agenda industrialisasi berjalan. Tantangan selanjutnya adalah memastikan investasi tersebut menjadi kapasitas produksi yang produktif, melibatkan pelaku usaha nasional, dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat dan kemandirian ekonomi jangka panjang.*
