JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai penguatan ketahanan pangan nasional lewat swasembada sejumlah komoditas, peningkatan cadangan pangan, dan pembenahan sektor pertanian.
Pemerintah melaporkan swasembada delapan komoditas pangan dan cadangan pangan 5,2 juta ton dalam publikasi capaian pemerintahan yang dirilis 20 Oktober 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan capaian itu melalui publikasi Sekretariat Kabinet dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sekilas cuplikan, 2 tahun pertama kerja nyata untuk negeri, demikian keterangan Teddy dalam publikasi tersebut.
Penguatan ketahanan pangan menjadi agenda penting karena menyangkut pasokan, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani. Dalam publikasi yang sama, pemerintah menyebut cadangan pangan 5,2 juta ton sebagai capaian tertinggi dalam sejarah Indonesia. Namun penilaian kemandirian pangan tetap perlu melihat jenis komoditas, kebutuhan konsumsi, dan keberlanjutan produksi dalam negeri.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional untuk pelayanan kepada masyarakat.
Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita, ujar Prabowo dalam cuplikan video yang dikutip Sekretariat Kabinet. Pernyataan itu menjadi bagian pesan pemerintah soal pengelolaan sumber daya untuk pembangunan.
Di sektor pertanian, kelancaran distribusi pupuk dan penerapan teknologi disorot sebagai faktor penentu produktivitas. Ketersediaan pupuk sesuai musim tanam, alat pertanian modern, dan perbaikan metode budidaya berpotensi membantu petani meningkatkan hasil. Dampaknya tetap perlu dilihat bersama faktor lain seperti cuaca, kualitas benih, pengairan, biaya produksi, dan harga jual panen.
Gambaran dampak kebijakan di daerah disampaikan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif. Dalam dialog refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo yang digelar Total Politik di Jakarta 15 Oktober 2026, Syaharuddin menekankan pentingnya menyesuaikan program pusat dengan kebutuhan daerah.
Menu dari pusat belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah, ucap Syaharuddin seperti dikutip Online24jam pada 16 Oktober 2026.
Syaharuddin juga menyoroti kelancaran pupuk, pertanian modern, serta keterlibatan petani milenial sebagai faktor yang dinilai mendukung produktivitas di Sidrap. Dalam laporan yang sama, ia menyebut produktivitas pertanian yang sebelumnya di kisaran tujuh ton meningkat menjadi sekitar 10–11 ton. Namun laporan tersebut tidak merinci satuan, luas lahan, maupun periode perbandingan secara lengkap sehingga angka itu masih perlu konfirmasi lebih lanjut sebelum digeneralisasi sebagai produktivitas per hektare.
Peningkatan intensitas tanam hingga tiga kali setahun juga menjadi upaya mengoptimalkan lahan. Jika didukung ketersediaan air, pupuk, benih berkualitas, dan pengendalian hama yang memadai, pola tanam intensif dapat membuka peluang peningkatan produksi. Program petani milenial relevan dalam proses itu, terutama untuk mendorong adopsi teknologi dan menarik generasi muda ke pertanian. Keberhasilannya tetap bergantung akses permodalan, pendampingan, dan kepastian pasar.
Perkembangan pertanian tersebut berlangsung bersamaan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sidrap. Pemkab Sidrap dengan merujuk data BPS mencatat ekonomi daerah tumbuh 7,71 persen pada 2025, naik dari 4,05 persen pada 2024. Angka itu menempatkan Sidrap sebagai kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan pada 2025.
Dalam laporan pertanggungjawaban pemda, Syaharuddin menyampaikan, Alhamdulillah, berkat bimbingan dan arahan BPK RI, pada tahun pertama pemerintahan kami, pertumbuhan ekonomi Sidrap melonjak dari 4 persen pada 2024 menjadi 7,71 persen pada 2025. Angka ini merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan dan peringkat ke-16 secara nasional. Pernyataan itu dimuat dalam publikasi resmi Pemkab Sidrap pada 30 Maret 2026.
Pertumbuhan ekonomi Sidrap menjadi indikator penting bagi daerah yang mengandalkan pertanian dan peternakan sebagai penggerak. Peningkatan produksi berpotensi mendorong pengolahan, perdagangan, transportasi, dan distribusi hasil pertanian. Meski begitu, angka pertumbuhan itu tidak serta-merta membuktikan satu program pemerintah pusat sebagai penyebab tunggal. Kontribusi tiap sektor dan faktor lain perlu ditelaah lewat data ekonomi yang lebih rinci.
Pada tingkat nasional, capaian swasembada dan peningkatan cadangan pangan menjadi modal pemerintah untuk melanjutkan agenda penguatan produksi domestik. Tantangan berikutnya adalah memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan, distribusi pupuk efektif, teknologi menjangkau petani, dan hasil produksi memberi manfaat ekonomi nyata. Peningkatan cadangan juga perlu dibaca bersama kondisi pasokan, kebutuhan konsumsi, dan keterjangkauan harga.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, keberlanjutan kebijakan pertanian akan menjadi faktor penting mengukur capaian ketahanan pangan. Pengalaman Sidrap memberi gambaran potensi sinergi kebijakan pusat dan daerah, sementara data produksi dan indikator ekonomi diperlukan untuk menguji hasilnya secara menyeluruh. Dengan data transparan, distribusi sarana produksi tepat, dan regenerasi petani, penguatan ketahanan pangan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga memperluas kesejahteraan masyarakat.*
