JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin tercatat 22,93 juta orang, berkurang 430 ribu orang dibandingkan September 2025. Capaian ini menjadi salah satu indikator pembangunan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.
Secara tren, angka Maret 2026 melanjutkan penurunan. Dibandingkan September 2025 turun 0,18 poin persentase, dan dibandingkan Maret 2025 turun 0,40 poin persentase. Jika dibandingkan September 2024 yang sebesar 8,57 persen dengan 24,06 juta penduduk miskin, terjadi penurunan sekitar 0,50 poin persentase dan berkurangnya sekitar 1,13 juta penduduk miskin dalam rentang tersebut.
Meski menunjukkan perkembangan positif, penurunan kemiskinan perlu dibaca bersama faktor penopangnya, mulai dari daya beli, kesempatan kerja, akses pendidikan, hingga ketepatan program perlindungan sosial.
Kemiskinan nasional turun, BPS rilis angka Maret 2026
Dalam rilis 5 Agustus 2026, BPS menyatakan, “Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, menurun 0,18 persen poin terhadap September 2025 dan menurun 0,40 persen poin terhadap Maret 2025.”
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang. Dibandingkan September 2025 berkurang 430 ribu orang, dan dibandingkan Maret 2025 berkurang sekitar 920 ribu orang.
Angka kemiskinan berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. BPS mencatat garis kemiskinan Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, yang merupakan batas pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan.
Karena itu, penurunan persentase penting sebagai indikator, namun tidak otomatis berarti seluruh rumah tangga sudah aman secara ekonomi atau terbebas dari risiko jatuh miskin kembali.
Perdesaan masih lebih tinggi dari perkotaan
Data BPS menunjukkan kesenjangan wilayah masih ada. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perkotaan tercatat 6,34 persen, turun dari 6,60 persen pada September 2025. Sementara kemiskinan perdesaan tercatat 10,67 persen, turun dari 10,72 persen pada September 2025.
Selisih 4,33 poin persentase antara desa dan kota menggambarkan tantangan yang berbeda. Di perdesaan, penguatan ekonomi lokal, infrastruktur, akses pendidikan, layanan dasar, dan pekerjaan produktif menjadi kunci untuk memperluas manfaat pembangunan.
Perbedaan ini juga mengingatkan bahwa strategi pengentasan tidak bisa seragam. Intervensi perlu menyesuaikan karakteristik wilayah agar lebih tepat sasaran.
Sekolah Rakyat, strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi
Selain perlindungan sosial, pemerintah mengarahkan kebijakan pengentasan pada perluasan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat.
Pada 12 Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 dengan kapasitas jangka panjang 500 ribu peserta didik. Angka tersebut merupakan target program, bukan jumlah siswa yang sudah terlayani seluruhnya.
Dalam pidato peresmian, Prabowo menegaskan, “Pendidikan adalah sarana, sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan.”
Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan tetap memperoleh akses pendidikan, keterampilan, dan peluang melanjutkan pendidikan serta masuk dunia kerja. Meski demikian, dampak terhadap kemiskinan antargenerasi membutuhkan waktu dan perlu dinilai dari kualitas hasil belajar, keberlanjutan operasional sekolah, serta penyerapan lulusan di dunia kerja.
Integrasi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
Pemerintah juga mendorong agar program-program prioritas saling terhubung sebagai satu ekosistem, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dalam keterangan Sekretariat Kabinet 13 Februari 2026 menyampaikan, “Tadi kami juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau dari Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem.”
Menurut Budiman, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat diperlukan agar warga yang sudah keluar dari kemiskinan tidak kembali miskin. Koperasi, Kampung Nelayan, dan usaha produktif disebut sebagai bagian dari ekosistem yang perlu diperkuat secara kelembagaan dan finansial.
Pendekatan ini penting karena bantuan kebutuhan dasar perlu diikuti kesempatan pendapatan yang lebih stabil. Perlindungan sosial membantu rumah tangga menghadapi kerentanan, sementara pemberdayaan ekonomi memperluas kemandirian.
Efektivitasnya tetap perlu diukur melalui ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, peningkatan pendapatan penerima manfaat, dan evaluasi yang akuntabel.
Menjaga tren agar berkelanjutan
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, turunnya kemiskinan menjadi 8,07 persen menjadi perkembangan positif. Berkurangnya 430 ribu penduduk miskin sejak September 2025 dan sekitar 920 ribu sejak Maret 2025 menunjukkan arah yang perlu dijaga.
Tantangan ke depan adalah memastikan tren berlanjut dan dirasakan merata, terutama di perdesaan yang masih 10,67 persen. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan dasar, penguatan usaha masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan menjadi agenda penting.
Data BPS menjadi dasar pengukuran yang terukur, sementara Sekolah Rakyat dan integrasi program perlindungan sosial-pemberdayaan ekonomi mencerminkan arah kebijakan yang menempatkan pendidikan dan ekosistem ekonomi masyarakat sebagai jalan memutus kemiskinan.
Dengan konsistensi pelaksanaan, evaluasi berkala, dan anggaran yang tepat sasaran, penurunan kemiskinan diharapkan tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.*
