JAKARTA – Sorotan mengenai dugaan besarnya keuntungan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan perdebatan publik.
Isu tersebut berkembang setelah sebuah unggahan di media sosial X mengklaim seorang pengusaha memiliki 27 SPPG dan mengalami peningkatan kondisi ekonomi.
Di sisi lain, beredarnya video anak-anak di Kampung Bibikem, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang menggunakan air keruh untuk kebutuhan sehari-hari turut memicu kritik mengenai prioritas anggaran dan pemerataan pembangunan.
Dua persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan MBG.
Sebagian netizen mempertanyakan transparansi keuntungan mitra pengelola dapur, sementara kondisi anak-anak di Papua memunculkan tuntutan agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, penilaian terhadap program berskala nasional ini perlu dilakukan dengan membedakan klaim yang belum terverifikasi, mekanisme pembiayaan, serta persoalan infrastruktur yang memang membutuhkan penanganan konkret.
Angle yang harus diluruskan di sini adalah ini. Dua isu ini jangan dijadikan satu palu untuk menghantam MBG. Dan jangan juga dijadikan alasan untuk membela MBG secara buta.
Klaim 27 SPPG itu harus diuji. Video air keruh Bibikem itu harus diselesaikan. Keduanya benar-benar ada. Tapi keduanya tidak sama.
Yang satu soal dugaan keuntungan. Yang satu soal fakta anak minum air keruh. Kalau keduanya dicampur, yang terjadi adalah debat kusir. Yang pro MBG bilang air keruh bukan urusan MBG. Yang kontra MBG bilang MBG harus dihentikan karena air keruh.
Padahal jawabannya lebih sederhana. MBG harus jalan. Air bersih harus jalan. Keduanya harus jalan bersamaan. Karena anak tidak bisa memilih mau makan dulu atau minum dulu. Anak butuh keduanya di hari yang sama.
Klaim 27 SPPG Belum Terbukti, Tapi Kecurigaan Itu Wajar
Klaim mengenai kepemilikan 27 SPPG dan peningkatan aset pengelolanya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keuntungan berlebihan atau penyimpangan anggaran.
Dalam pengelolaan SPPG, terdapat sejumlah komponen yang harus diperhitungkan, mulai dari pendapatan atau alokasi dana program, pembelian bahan pangan, biaya operasional, investasi fasilitas, pemeliharaan peralatan, hingga insentif layanan. Karena itu, besarnya dana yang dikelola tidak dapat langsung disamakan dengan keuntungan bersih yang diterima mitra.
Perspektif tersebut juga pernah dijelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) ketika menanggapi perdebatan mengenai estimasi pendapatan mitra SPPG.
Dalam siaran pers pada 25 Februari 2026, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjelaskan bahwa angka Rp 1,8 miliar yang beredar merupakan estimasi pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, dan biaya operasional lainnya.
Ia menegaskan, Program MBG dirancang untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas dan mutu layanan, bukan untuk memberikan keuntungan berlebih kepada mitra.
Dengan demikian, penilaian terhadap keuntungan pengelola perlu didasarkan pada struktur pembiayaan dan laporan keuangan, bukan hanya penampilan aset pribadi.
Ini yang sering salah paham. Orang melihat uang Rp 1,8 miliar masuk ke satu SPPG, lalu mengira uang itu masuk kantong pengelola.
Padahal uang itu harus keluar lagi. Untuk beli beras. Beli telur. Beli sayur. Beli daging. Bayar listrik. Bayar air. Bayar gaji juru masak. Bayar gaji relawan. Perbaiki kompor yang rusak. Ganti panci yang bocor. Bayar sewa tempat kalau tempatnya sewa.
Kalau semua itu dihitung, sisa bersihnya tidak sebesar angka kotornya.
Tapi kecurigaan publik itu wajar. Kenapa wajar. Karena selama ini publik tidak melihat laporan keuangannya. Publik hanya melihat ada orang yang tiba-tiba punya banyak SPPG. Tiba-tiba punya mobil baru. Tiba-tiba punya rumah baru.
Kalau BGN mau kecurigaan itu hilang, caranya bukan membantah dengan siaran pers. Caranya adalah buka laporan. Berapa yang masuk. Berapa yang keluar untuk makanan. Berapa untuk operasional. Berapa sisa insentif. Itu yang harus bisa diaudit.
Tanpa itu, angka Rp 1,8 miliar itu akan terus jadi bahan gosip. Dan gosip itu akan terus merusak kepercayaan terhadap MBG, meskipun MBG-nya sendiri sebenarnya bermanfaat.
BGN Sudah Rem, Tinggal Pengawasan Di Lapangan
Untuk memperkuat pengawasan, BGN kemudian melakukan penyesuaian mekanisme pembiayaan SPPG. Berdasarkan kebijakan yang diumumkan pada 3 November 2026, biaya operasional dapur dibatasi maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat.
Penghitungan tersebut didasarkan pada jumlah riil penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.
Kebijakan ini menggantikan mekanisme sebelumnya yang menggunakan perhitungan biaya operasional berdasarkan pengeluaran aktual tanpa plafon.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien dan tetap sesuai dengan pagu yang ditetapkan.
Dengan adanya mekanisme ini, biaya operasional dapur dapat dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat, ujar Tysa dalam keterangan resmi BGN.
Kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa komponen kendaraan distribusi tidak lagi diperhitungkan sebagai biaya operasional karena penyediaannya menjadi kewajiban mitra.
Selain pembatasan biaya operasional, BGN menerapkan skema insentif fasilitas SPPG sebesar Rp 2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026.
Penyesuaian ini mengubah mekanisme sebelumnya yang memberikan insentif tetap Rp 6 juta per hari kepada setiap SPPG tanpa mempertimbangkan perbedaan jumlah penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pemberian insentif kini disesuaikan dengan jumlah makanan yang benar-benar dibagikan. Kami kembalikan menjadi Rp 2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat, ujarnya.
Dalam skema tersebut, alokasi Rp 2.000 merupakan bagian dari pagu Rp 15.000 untuk penerima manfaat, bersama Rp 10.000 untuk makanan dan Rp 3.000 untuk operasional.
Besaran alokasi makanan juga perlu dibaca sesuai kategori porsi dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Ini adalah langkah yang benar. Dulu, SPPG kecil yang melayani 500 anak dapat insentif yang sama dengan SPPG besar yang melayani 3.000 anak. Itu tidak adil. Dan itu membuka celah.
Sekarang, insentif dihitung per porsi yang benar-benar dibagikan. Kalau tidak masak, tidak dapat insentif. Kalau masak sedikit, insentif sedikit. Kalau masak banyak, insentif banyak.
Dan operasional dibatasi Rp 3.000 per anak. Tidak bisa lagi klaim operasional semaunya.
Tapi kebijakan di atas kertas itu baru setengah jalan. Setengah lagi adalah pengawasan di lapangan.
Pengaturan pembiayaan tersebut tetap harus disertai pengawasan terhadap praktik yang berpotensi merugikan penerima manfaat.
BGN sebelumnya mengingatkan mitra agar tidak melepaskan tanggung jawab terhadap operasional dapur, tetapi juga tidak mengintervensi keputusan teknis yang menjadi kewenangan pengelola dan ahli gizi.
Pengawasan diperlukan untuk mencegah mark-up harga bahan baku, permainan harga pemasok, pengaturan menu demi menekan biaya secara tidak wajar, hingga penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pemeriksaan dan audit harus dilakukan, disertai tindakan sesuai ketentuan.
Di sinilah letak bahayanya. Kalau pengawasan lemah, maka Rp 10.000 untuk makanan itu bisa disunat.
Caranya macam-macam. Beli ayam yang sudah hampir busuk karena murah. Beli sayur sisa pasar karena murah. Kurangi porsi daging. Ganti susu dengan air gula. Itu semua bisa terjadi kalau tidak ada yang memeriksa.
Dan yang paling dirugikan adalah anak. Anak tidak tahu kalau makanannya sudah disunat. Anak hanya tahu rasanya tidak enak, atau perutnya sakit setelah makan.
Karena itu, audit itu tidak boleh hanya audit kertas. Harus audit piring. Lihat langsung apa yang dimakan anak. Timbang porsinya. Cek kualitas bahannya. Tanya ke anak, enak atau tidak, cukup atau tidak.
Kalau audit hanya memeriksa kwitansi, maka kwitansi bisa dibuat. Tapi kalau audit memeriksa piring, maka piring tidak bisa berbohong.
MBG Bisa Jadi Pasar Petani, Kalau Tidak Ditikung Tengkulak
Di luar persoalan pembiayaan, MBG juga memiliki potensi membentuk aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka pasar bagi petani, peternak, pedagang pasar, pemasok bahan makanan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keterlibatan pelaku ekonomi lokal penting agar manfaat program tidak hanya berhenti pada penyaluran makanan, tetapi turut menciptakan permintaan terhadap hasil produksi masyarakat. BGN sendiri telah menegaskan bahwa SPPG tidak boleh menolak pasokan dari UMKM, petani, dan peternak kecil.
Meski demikian, dampak ekonomi tersebut tetap perlu diukur melalui keterlibatan pemasok lokal, penyerapan tenaga kerja, dan keberlanjutan usaha, bukan sekadar klaim manfaat.
Ini adalah janji terbesar MBG yang sering dilupakan. MBG itu bukan hanya soal memberi makan anak. MBG itu juga soal membeli hasil petani.
Bayangkan satu SPPG melayani 3.000 anak setiap hari. Itu berarti setiap hari butuh 3.000 telur. Butuh ratusan kilo beras. Butuh ratusan kilo sayur. Butuh puluhan kilo daging atau ikan.
Kalau bahan-bahan itu dibeli dari petani sekitar, maka petani itu punya pembeli pasti. Tidak perlu lagi khawatir hasil panennya tidak laku. Tidak perlu lagi jual murah ke tengkulak.
Tapi kalau bahan-bahan itu dibeli dari satu pemasok besar dari luar daerah, yang harganya dimark-up, maka petani lokal hanya jadi penonton. Anak dapat makan, tapi orang tua anak tidak dapat penghasilan.
Karena itu, BGN benar ketika melarang SPPG menolak pasokan UMKM, petani, dan peternak kecil. Tapi larangan itu harus ditegakkan.
SPPG harus bisa menunjukkan daftar pemasoknya. Berapa persen dari petani lokal. Berapa persen dari UMKM. Berapa persen dari pemasok besar. Kalau SPPG itu 100 persen belanja ke satu pemasok yang sama dengan pemilik SPPG, maka itu patut dicurigai.
Air Keruh Bibikem Bukan Karena Tidak Ada Sumur, Tapi Karena Sumur Tidak Dijaga
Sementara itu, persoalan akses air bersih di Papua Selatan menjadi perhatian setelah video siswa SD YPPK Bibikem di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, yang membawa dan menggunakan air keruh dari waduk beredar di media sosial.
Kondisi tersebut diberitakan detikcom pada 13 November 2026. Guru sekolah, Stanislaus Tuba Ola, menjelaskan bahwa warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Situasi itu juga berkaitan dengan tidak berfungsinya sumur bor yang sebelumnya pernah dimanfaatkan masyarakat.
Kapolsek Kimaam Ipda Sudarsono mengatakan sumur bor tersebut sebenarnya pernah menghasilkan air bersih.
Namun, fasilitas pompa tidak lagi berfungsi setelah panel surya yang digunakan untuk mengoperasikannya diduga dicuri. Sudah ada sumur bor dan airnya bagus tetapi mereka punya cara kelola atau perawatannya, yang tidak ada solar sel untuk mesin pompa dicuri sehingga tidak berfungsi, kata Sudarsono kepada detikcom.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas.
Pengamanan aset, pemeliharaan, dan pengelolaan oleh masyarakat maupun pihak terkait juga menentukan apakah sarana tersebut dapat terus dimanfaatkan.
Ini adalah pelajaran paling pahit dari Bibikem. Sumurnya sudah ada. Airnya bagus. Tapi panel suryanya dicuri. Pompa tidak jalan. Sumur jadi mati.
Lalu anak-anak kembali ke waduk. Ambil air keruh. Bawa ke sekolah. Pakai untuk cuci tangan, untuk masak, untuk minum kalau terpaksa.
Ini bukan cerita tentang pemerintah yang tidak membangun. Ini cerita tentang pemerintah yang membangun tapi tidak menjaga.
Membangun sumur bor itu mahal. Tapi menjaga panel surya itu jauh lebih murah. Cukup dengan pagar. Cukup dengan penjaga. Cukup dengan kesepakatan warga bahwa panel itu adalah milik bersama yang harus dijaga bersama.
Kalau panel dicuri dan tidak ada yang mengganti, maka sumur bor itu hanya jadi monumen. Monumen yang mengingatkan bahwa dulu pernah ada air bersih di sini.
Dan yang paling menderita adalah anak. Anak yang harus membawa air keruh dari waduk ke sekolah. Anak yang harus belajar sambil haus. Anak yang harus makan MBG tapi tidak ada air bersih untuk mencuci piringnya.
Gubernur Janji Turun, Warga Tunggu Bukti Bukan Janji
Merespons kondisi di Bibikem, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyatakan akan menugaskan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk turun langsung memeriksa kondisi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan penanganan.
Ya, nanti segera kita tugaskan dinas terkait untuk mengecek ke lapangan, kata Apolo, sebagaimana diberitakan http://Bataspapua.com pada 12 November 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa karakteristik geografis Papua Selatan yang didominasi kawasan berlumpur menjadi tantangan dalam penyediaan air bersih karena sumber air permukaan seperti rawa dan sungai umumnya memiliki tingkat kekeruhan tinggi.
Pemerintah daerah membuka peluang meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas pengolahan air dengan kapasitas lebih memadai.
Upaya penyediaan air bersih juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui sejumlah program di kampung lain.
Dalam kunjungan ke Kampung Ihalik, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, pada 16 Mei 2026, Apolo menyatakan pemerintah provinsi akan membantu pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk fasilitas kesehatan setempat.
Sementara itu, di Kampung Rawasari, Distrik Malind, Gubernur Apolo telah meninjau fasilitas sumur bor yang dibangun pemerintah pada 30 Juli 2026.
Tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa air dari sumur tersebut jernih dan tidak asin, tetapi kebutuhan warga masih memerlukan tambahan titik sumur.
Kedua contoh tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah, meskipun realisasi dan jangkauan layanan tetap harus dipastikan melalui pemantauan berkelanjutan.
Janji untuk menurunkan OPD itu baik. Tapi warga Bibikem sudah terlalu sering mendengar janji.
Yang warga tunggu bukan OPD yang datang, foto-foto, lalu pulang. Yang warga tunggu adalah panel surya yang diganti. Pompa yang menyala lagi. Air yang mengalir lagi.
Dan kalau memang geografis Papua Selatan itu berlumpur dan air permukaan itu keruh, maka solusinya bukan menyuruh warga terus mengambil air waduk. Solusinya adalah pengolahan air. Filtrasi. Sumur bor yang lebih dalam. Atau instalasi pengolahan air sederhana yang bisa dirawat warga.
Di Ihalik, sumur bor dijanjikan. Di Rawasari, sumur bor sudah ada tapi masih kurang titiknya. Di Bibikem, sumur bor sudah ada tapi panelnya dicuri.
Tiga kampung ini menunjukkan tiga tahap yang berbeda. Dijanjikan, dibangun tapi kurang, dibangun tapi tidak dijaga. Kalau tiga tahap ini tidak diselesaikan sampai tuntas, maka air bersih di Papua Selatan akan selalu jadi berita viral setiap musim kemarau.
MBG Di Papua Harus Sampai Kampung, Bukan Hanya Di Kota
Pada saat yang sama, perluasan MBG di Papua juga membutuhkan perhatian khusus agar anak-anak di wilayah pedalaman tidak tertinggal.
Badan Gizi Nasional pada 4 Oktober 2026 meluncurkan 13 SPPG di Provinsi Papua, dengan 10 unit berada di wilayah 3T dan tiga lainnya di wilayah non-3T.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni menyebutkan bahwa secara keseluruhan terdapat 36 SPPG di wilayah Papua Raya yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program.
Ia juga menyatakan pengawasan kelayakan SPPG akan diperketat, termasuk setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan. BGN mencatat empat SPPG di Provinsi Papua telah ditutup permanen karena dinilai tidak layak beroperasi.
Dukungan pemerataan juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Dalam peluncuran dua dapur SPPG di Merauke pada 2 Oktober 2026, Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Papua Selatan, Soleman Jambormias, meminta agar pelayanan MBG diperluas hingga kampung-kampung yang sulit dijangkau.
Ia menegaskan, Anak-anak kita di kampung-kampung dan sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota masih sangat membutuhkan dukungan makanan bergizi.
Pemerintah daerah juga mengingatkan pengelola dapur untuk menjaga kualitas, kebersihan, keamanan, serta standar pengolahan makanan agar program tidak hanya mengejar perluasan jumlah penerima manfaat, tetapi juga menjamin keselamatan anak-anak.
Angka 36 SPPG di Papua Raya itu terlihat besar. Tapi kalau dibandingkan dengan luas Papua, itu masih kecil.
Dan yang lebih penting adalah di mana SPPG itu berada. Kalau 36 SPPG itu semuanya di kota, maka anak di kampung seperti Bibikem tidak akan dapat apa-apa.
Karena itu, permintaan Soleman Jambormias itu tepat. MBG harus sampai kampung. Harus sampai sekolah yang jauh dari kota. Harus sampai anak yang jalannya masih tanah dan airnya masih keruh.
Tapi MBG yang sampai kampung itu juga harus MBG yang aman. Kalau dapurnya tidak punya air bersih, bagaimana dapur itu mau masak dengan bersih. Kalau dapurnya tidak punya air bersih, bagaimana dapur itu mau mencuci peralatan dengan bersih.
Inilah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. MBG butuh air bersih. Air bersih butuh MBG untuk memastikan anak yang makan itu sehat. Kalau dapur MBG di kampung tidak punya air bersih, maka dapur itu justru bisa menjadi sumber penyakit.
Dan penutupan 4 SPPG di Papua karena tidak layak itu adalah bukti bahwa pengawasan itu bekerja. Tapi juga bukti bahwa masih ada SPPG yang nekat beroperasi tanpa layak.
Kalau 4 sudah ditutup, berapa lagi yang belum ketahuan. Berapa lagi yang dapurnya kotor, airnya keruh, tapi tetap masak untuk anak.
Jangan Adu MBG Lawan Air Bersih
Sorotan mengenai keuntungan SPPG dan kondisi air bersih di Papua pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab pembangunan yang lebih luas.
Pemenuhan gizi anak tidak seharusnya dipertentangkan dengan penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan karena seluruhnya merupakan kebutuhan dasar yang saling berkaitan.
Pemerintah perlu memastikan anggaran MBG dikelola secara transparan dan akuntabel, sementara persoalan air bersih di wilayah pedalaman ditangani melalui pembangunan yang tepat sasaran, pemeliharaan infrastruktur, serta pengawasan aset. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah dapur atau porsi makanan yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas layanan, pemerataan manfaat, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan pengawasan publik dan evaluasi berkelanjutan, MBG dapat berjalan seiring dengan percepatan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga anak-anak di Papua maupun wilayah lain memperoleh gizi yang layak sekaligus lingkungan hidup yang sehat.
Kalimat terakhir ini adalah kalimat yang paling penting. Tapi kalimat ini sering hanya jadi penutup yang manis.
Jangan adu MBG lawan air bersih. Itu bukan pilihan. Anak butuh makan. Anak butuh minum. Anak butuh mandi. Anak butuh buang air di toilet yang bersih.
Kalau pemerintah hanya sibuk menghitung berapa dapur yang sudah dibangun, berapa porsi yang sudah dibagikan, tapi tidak menghitung berapa kampung yang sudah punya air bersih, maka pembangunan itu pincang.
MBG yang berhasil itu bukan MBG yang dapurnya banyak. MBG yang berhasil itu adalah MBG yang anaknya sehat. Dan anak tidak bisa sehat kalau makanannya bergizi tapi airnya keruh.
Karena itu, ada tiga hal yang harus jalan bersamaan mulai sekarang.
Pertama, buka laporan keuangan SPPG. Biar publik tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa sisa. Jangan biarkan gosip 27 SPPG itu terus hidup tanpa jawaban data.
Kedua, nyalakan lagi sumur Bibikem. Ganti panel suryanya. Jaga panelnya. Jangan biarkan anak kembali ke waduk hanya karena panel dicuri.
Ketiga, pastikan SPPG di Papua itu punya air bersih sebelum diizinkan masak. Jangan izinkan dapur masak kalau airnya saja tidak layak minum.
Kalau tiga hal ini dilakukan, maka debat soal SPPG dan air keruh itu tidak lagi jadi debat yang memecah belah. Tapi jadi debat yang memperbaiki.
MBG jalan. Air jalan. Anak sehat. Itu yang seharusnya jadi ukuran keberhasilan.*



