JAKARTA – Beredarnya daftar yang mengklaim berisi nama-nama pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dicopot memicu tanda tanya di media sosial.
Hingga artikel ini dibuat, Kementerian PU belum memberikan konfirmasi resmi terkait daftar tersebut. Tidak ada pula dokumen keputusan yang dilampirkan bersama informasi yang viral itu.
Catatan Resmi: Pelantikan Sudah Dilakukan Sejak April
Penelusuran pada laman resmi http://sahabat.pu.go.id menunjukkan Kementerian PU telah melaksanakan penataan organisasi melalui pelantikan pejabat sejak awal tahun.
Berikut rangkaian pelantikan yang tercatat:
24 April 2026: Pelantikan 7 Pejabat Eselon I
1 Mei 2026: Pelantikan 2 Pejabat Tinggi Pratama dan 1 Staf Khusus
19 Juni 2026: Pelantikan Kepala Biro Hukum, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Staf Khusus
Menteri PU Dody Hanggodo saat pelantikan 24 April 2026 menyampaikan bahwa penataan ini bertujuan memperkuat kinerja kementerian dalam mendukung program nasional.
Agenda-agenda tersebut berlangsung jauh sebelum narasi “pencopotan massal” muncul di media sosial pada Juli 2026. Sampai saat ini belum ada rilis resmi dari Kementerian PU yang menyebut adanya pencopotan dalam jumlah besar.
Mutasi ASN Wajib Mengacu Sistem Merit
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan setiap mutasi, rotasi, dan promosi ASN harus sesuai regulasi dan prinsip sistem merit.
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam rilis resmi menyatakan, “BKN akan awasi penuh tahapan pengisian JPT di instansi pemerintah untuk optimalisasi penerapan sistem merit.”
BKN juga mengingatkan agar perubahan organisasi dilakukan secara bijak. “Tidak perlu menunggu langit runtuh melakukan perubahan berdampak dengan lebih bijak dan membawa kebaikan bagi organisasi maupun pembinaan bagi ASN,” ujarnya.
Cek Dulu Sumbernya
Kementerian PU mengimbau masyarakat tidak mudah menyimpulkan informasi tanpa dasar dokumen resmi. Narasi yang mengaitkan daftar viral dengan isu lain di luar manajemen ASN juga belum memiliki bukti faktual.
Publik diminta menerapkan prinsip verify before believe dan merujuk langsung ke kanal resmi Kementerian PU.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang memvalidasi kebenaran daftar mutasi pejabat Kementerian PU yang beredar.*
