RADAR24.co.id — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Rifqi Maulana, S.H., menjadi pemateri dalam Forum Diskusi Aktual bertema “Strategi Percepatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)”.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Horison Ultima, Menteng, Jakarta, September 2026.
Rifqi memberikan pemaparan mengenai pentingnya strategi komunikasi publik yang tepat agar program MBG tidak hanya dipahami sebagai program pemberian makanan, tetapi juga sebagai investasi bagi kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak Indonesia.
Ia mengapresiasi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos., M.S., yang telah menyelenggarakan forum tersebut sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai percepatan pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pakar, praktisi, dan akademisi dari berbagai lembaga, di antaranya Lindsey Afsari Puteri, S.T., M.I.Kom., Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden; Drs. Samsul Widodo, M.A., Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Rufriyanto Maulana Yusuf, SIK., MM., Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional; Dr. Bakri Siddiq, S.E., M.Si., Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP; Dr. Paudah, M.Si., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Sastrodirjo, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; Gatot Tri Laksono, S.Pd., M.Si., pakar pemerintahan dari Lembaga Kajian Rumah Kreasi Indonesia Hebat; Ferry, CEO VRITIMES; serta Tias Ade Putra, Chief Executive Officer PT Agriva Teknologi Nusantara (DESAPEDIA).
Dalam pemaparannya, Rifqi menekankan bahwa komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi MBG, terutama di wilayah 3T yang memiliki karakter sosial, geografis, dan akses teknologi yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
Menurut Rifqi, pendekatan komunikasi di daerah 3T tidak bisa hanya mengandalkan media sosial atau kanal digital. Pemerintah perlu terlebih dahulu membangun pemahaman melalui tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
“Pendekatan pertama harus dilakukan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, ustaz, ketua adat, kepala sekolah, Forkopimda, pemerintah desa, serta orang-orang yang dituakan dan dipercaya masyarakat,” ujar Rifqi dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, para tokoh tersebut perlu memahami terlebih dahulu tujuan dan manfaat MBG sehingga dapat menjadi penghubung informasi kepada masyarakat.
Pemahaman yang diberikan, kata dia, harus sederhana dan menyentuh kebutuhan masyarakat. MBG penting untuk meningkatkan asupan gizi anak, membantu mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting, serta mendukung anak agar lebih sehat, memiliki energi untuk belajar, dan tumbuh dengan baik.
Di sisi lain, MBG juga dapat memberikan manfaat ekonomi apabila bahan pangan yang digunakan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
“Jadi, MBG bukan sekadar makanan gratis. MBG adalah investasi untuk kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak Indonesia,” katanya.
Setelah tokoh masyarakat memahami program, Rifqi mendorong dilakukannya dialog terbuka dengan masyarakat. Dialog tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki ruang untuk bertanya, menyampaikan kekhawatiran, sekaligus memahami manfaat dan mekanisme pelaksanaan MBG.
Menurutnya, terdapat tiga tahapan penting dalam strategi komunikasi MBG di wilayah 3T, yakni membangun pemahaman tokoh masyarakat, melakukan dialog terbuka dengan masyarakat, dan kemudian memastikan masyarakat ikut mengawal tahap implementasi.
“Kalau dua proses awal sudah berjalan dan sudah ada kesepahaman, tahap implementasi akan lebih mudah. Masyarakat memahami pentingnya MBG sekaligus mengetahui bagaimana ikut mengawal pelaksanaannya,” jelasnya.
Rifqi juga menyoroti tantangan komunikasi di wilayah 3T, khususnya keterbatasan jaringan telekomunikasi dan akses internet. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat tidak selalu mendapatkan informasi terbaru melalui media sosial maupun kanal digital pemerintah.
Situasi itu, menurut dia, dapat meningkatkan risiko terjadinya miskomunikasi dan misinformasi mengenai pelaksanaan MBG.
“Tidak semua masyarakat di daerah 3T aktif menggunakan media sosial. Karena itu, jangan sampai informasi hanya berhenti di kanal digital. Kita harus memastikan informasi benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, tokoh masyarakat dinilai memiliki peran strategis sebagai corong informasi di tingkat lokal. Mereka memiliki hubungan sosial yang dekat dengan masyarakat dan dapat menyampaikan informasi secara langsung dari rumah ke rumah maupun melalui forum masyarakat.
Rifqi menilai peran tersebut juga penting ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG. Misalnya terkait keterlambatan distribusi, kualitas makanan, perubahan kebijakan, maupun persoalan lain yang membutuhkan penjelasan cepat kepada masyarakat.
“Tokoh masyarakat harus menjadi bagian dari sistem komunikasi. Ketika ada persoalan, mereka dapat membantu menjelaskan informasi yang benar dan mencegah berkembangnya kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Selain pendekatan berbasis tokoh masyarakat, Rifqi juga mendorong pemerintah menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses.
Kanal tersebut tidak harus selalu berbentuk aplikasi atau media sosial. Pemerintah dapat memanfaatkan kantor desa, sekolah, puskesmas, posko pengaduan, maupun tempat publik lainnya sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan.
Di wilayah yang memiliki akses internet, kanal digital tetap dapat digunakan untuk mendukung transparansi dan pengawasan.
Menurut Rifqi, masyarakat perlu mengetahui bahwa terdapat kanal yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan laporan terkait pelaksanaan MBG.
“Pemahaman itu penting. Setelah masyarakat memahami program, mereka juga harus tahu bagaimana cara menggunakan kanal pengaduan, bagaimana melapor, dan bagaimana memberikan umpan balik,” ujarnya.
Ia kemudian menawarkan tiga bentuk penguatan partisipasi masyarakat, yakni transparansi, pengawasan, dan umpan balik.
Untuk transparansi, informasi mengenai menu, jumlah penerima manfaat, jadwal distribusi, serta penggunaan anggaran dapat disampaikan melalui papan informasi desa dan sekolah maupun forum pertemuan masyarakat.
Dalam aspek pengawasan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui guru, kepala desa, kader, tokoh masyarakat, maupun posko pengaduan apabila terjadi keterlambatan makanan, kualitas makanan tidak sesuai, atau terdapat penerima manfaat yang belum memperoleh MBG.
Sementara untuk umpan balik, keluhan dan saran masyarakat perlu dicatat oleh petugas atau kader untuk kemudian diteruskan kepada pengelola MBG dan ditindaklanjuti melalui evaluasi secara berkala.
“Di daerah 3T, transparansi dan partisipasi tidak harus bergantung pada internet. Yang penting ada informasi yang terbuka, saluran pengaduan yang mudah dijangkau, dan tindak lanjut yang nyata,” kata Rifqi.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah memasang informasi mengenai kanal pengaduan di berbagai titik yang mudah dilihat masyarakat, seperti kantor desa, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan ruang publik.
Selain itu, pertemuan warga secara rutin dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG, mendengar keluhan masyarakat, serta mencari solusi bersama.
Rifqi menegaskan, keberhasilan MBG di wilayah 3T membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, sekolah, serta penerima manfaat.
“Kalau masyarakat sudah memahami program, mengetahui manfaatnya, dan mengetahui bagaimana cara mengawasi serta menyampaikan pengaduan, maka masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari pengawalan keberhasilan program MBG,” tutupnya.
