JAKARTA – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui berbagai langkah lintas kementerian dan lembaga.
Salah satunya melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang memanfaatkan kemampuan produksi Lembaga Farmasi TNI untuk menghasilkan 4,8 juta tablet multivitamin Vitarma guna mendukung pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral masyarakat.
Produksi multivitamin tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi TNI dalam mendukung agenda peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia.
Kehadiran Vitarma diharapkan dapat melengkapi upaya pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat MBG, khususnya kelompok usia sekolah dan masyarakat yang membutuhkan perhatian nutrisi tambahan.
Kata kuncinya di sini adalah melengkapi. Bukan menggantikan. Bukan menutupi. Bukan mengalihkan.
Vitarma itu pelengkap. Makanan bergizi tetap utama. Dapur yang bersih tetap wajib. Pengawasan pangan tetap harus jalan.
Kalau tiga hal ini dibaca secara terpisah, publik akan mudah terjebak debat yang salah. Ada yang menganggap vitamin itu tidak penting karena dapur masih bermasalah. Ada yang menganggap dapur bermasalah itu tidak penting karena sudah ada vitamin.
Padahal keduanya penting. Dan keduanya harus jalan bersamaan.
Kebijakan tersebut turut menjadi perhatian publik setelah muncul kritik di media sosial mengenai prioritas pelaksanaan MBG.
Akun X @lelucone mempertanyakan urgensi pemberian multivitamin ketika persoalan higiene dan sanitasi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dugaan keracunan makanan masih menjadi perhatian masyarakat.
Perdebatan tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap kualitas pelaksanaan MBG. Namun, dukungan pemenuhan vitamin dan mineral pada dasarnya merupakan bagian berbeda dari pengawasan keamanan pangan.
Keduanya justru dapat saling melengkapi dalam membangun program pemenuhan gizi yang berkualitas.
Kritik soal higiene dapur itu sah. Bahkan sangat sah. Karena dapur yang tidak higienis bisa membuat anak sakit. Itu persoalan yang tidak boleh dianggap sepele.
Tapi kritik soal higiene dapur itu tidak otomatis membuat vitamin menjadi tidak berguna. Vitamin tetap punya peran. Kekurangan vitamin dan mineral itu persoalan nyata. Anak yang kekurangan zat gizi mikro bisa terganggu pertumbuhan dan daya tahan tubuhnya.
Sebaliknya, pemberian vitamin itu juga tidak otomatis membuat persoalan dapur selesai. Anak yang dapat vitamin tapi makan makanan yang tidak aman tetap bisa sakit.
Jadi jangan dipertentangkan. Vitamin dan dapur bersih itu bukan lawan. Keduanya adalah dua sisi dari program gizi yang sama.
Cara yang benar adalah menuntut keduanya. Tuntut vitaminnya jelas izin, dosis, dan sasarannya. Tuntut dapurnya bersih, aman, dan diawasi. Jangan pilih salah satu lalu buang yang lain.
Produksi multivitamin oleh Lafi TNI bukan dimaksudkan untuk menggantikan makanan bergizi seimbang. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan dukungan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien penerima manfaat.
Sementara itu, peningkatan standar kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, dan pengawasan operasional SPPG tetap menjadi bagian penting yang harus berjalan secara konsisten.
Ini yang sering salah dipahami di media sosial. Seolah-olah kalau sudah ada vitamin, makanan boleh seadanya. Seolah-olah vitamin bisa menambal makanan yang kurang gizi atau tidak aman.
Tidak begitu cara kerja gizi.
Makanan bergizi seimbang itu menyediakan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air dalam jumlah yang cukup. Vitamin tablet hanya menambah vitamin dan mineral. Ia tidak menambah protein. Ia tidak menambah energi. Ia tidak memperbaiki makanan yang sudah terkontaminasi.
Jadi Vitarma itu seperti pelengkap. Kalau makanan sudah bagus, vitamin membantu melengkapi kekurangan mikronutrien yang sulit dipenuhi dari makanan saja. Kalau makanan belum bagus, vitamin tidak bisa menyelamatkannya.
Kementerian Pertahanan sebelumnya meluncurkan dan menyerahkan multivitamin Vitarma dalam kegiatan pada 1 Oktober 2025.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa produk tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kemhan melalui kemampuan riset dan produksi farmasi TNI untuk mendukung program prioritas pemerintah.
“Produk ini dirancang untuk mendukung program nasional MBG yang digagas pemerintah,” kata Donny sebagaimana dikutip ANTARA dalam pemberitaan 1 Oktober 2025.
Berdasarkan keterangan Kemhan, sebanyak 4,8 juta tablet Vitarma disiapkan untuk mendukung pelayanan di 100 titik SPPG.
Sasaran penerimanya meliputi siswa SMP/MTs, SMA/MA/SMK, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa distribusi multivitamin diarahkan kepada kelompok penerima manfaat tertentu melalui titik pelayanan yang telah ditetapkan.
Angka 4,8 juta itu perlu dibaca dengan konteksnya. Bukan 4,8 juta untuk seluruh Indonesia. Tapi 4,8 juta untuk 100 titik SPPG dengan sasaran tertentu.
Itu artinya distribusinya terbatas dan terarah. Sasarannya jelas. Siswa SMP dan SMA. Santri. Ibu hamil. Ibu menyusui.
Kelompok-kelompok ini dipilih karena kebutuhan gizinya khusus. Remaja sedang tumbuh cepat. Santri hidup di asrama dengan pola makan bersama. Ibu hamil dan ibu menyusui butuh zat gizi lebih banyak untuk dirinya dan anaknya.
Jadi Vitarma bukan dibagi rata tanpa sasaran. Ia diarahkan ke kelompok yang paling membutuhkan perhatian nutrisi tambahan.
Pertanyaan yang harus dijawab publik bukan hanya berapa jumlah tabletnya. Tapi apakah distribusinya benar-benar sampai ke sasaran. Apakah dosisnya sesuai usia dan kondisi. Apakah ada pencatatan siapa yang menerima dan berapa kali.
Karena vitamin yang tepat sasaran itu bermanfaat. Vitamin yang dibagi asal-asalan itu bisa tidak efektif, bahkan berisiko.
Dari sisi kesehatan, vitamin dan mineral memiliki peranan penting dalam menunjang berbagai fungsi tubuh.
Zat gizi mikro tersebut membantu proses metabolisme, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan.
Pemenuhannya menjadi bagian dari pendekatan gizi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima manfaat.
Kehadiran Vitarma juga dapat dipahami sebagai pelengkap pemenuhan gizi melalui makanan yang disediakan dalam program MBG.
Karbohidrat, protein, dan lemak tetap menjadi komponen utama zat gizi makro yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun jaringan, dan mendukung pertumbuhan.
Sementara vitamin dan mineral membantu berbagai proses biologis agar berlangsung secara optimal.
Dengan demikian, keberhasilan MBG perlu dilihat melalui pendekatan yang menyeluruh.
Tidak hanya memperhatikan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kandungan gizi, variasi menu, kualitas bahan pangan, keamanan pengolahan, serta kesesuaian asupan dengan kebutuhan penerima manfaat.
Ini yang membedakan program gizi yang serius dengan program bagi-bagi makanan.
Program bagi-bagi makanan hanya menghitung berapa ompreng yang dibagikan. Program gizi yang serius menghitung apakah ompreng itu aman, apakah gizinya cukup, apakah menunya bervariasi, apakah sesuai kebutuhan anak usia sekian, ibu hamil, atau santri.
Vitamin itu bagian dari hitungan itu. Tapi bukan satu-satunya hitungan.
Makanan MBG Harus Bergizi dan Aman, Dua-duanya Wajib
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut.
Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/4954/2025 menekankan pentingnya penerapan standar higiene dan sanitasi, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), inspeksi kesehatan lingkungan, serta pelatihan keamanan pangan bagi petugas yang terlibat dalam penyediaan makanan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menegaskan, “Kami ingin memastikan makanan dalam program ini tidak hanya bergizi, tetapi juga aman.”
Penegasan tersebut mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan nutrisi dan perlindungan kesehatan penerima manfaat.
Kalimat “tidak hanya bergizi, tetapi juga aman” ini harus jadi standar. Karena makanan yang bergizi tapi tidak aman itu berbahaya. Dan makanan yang aman tapi tidak bergizi itu tidak menyelesaikan masalah gizi.
SLHS itu bukan sekadar kertas. SLHS itu bukti bahwa dapur sudah diperiksa. Airnya bersih. Peralatannya bersih. Petugasnya sudah dilatih keamanan pangan. Limbahnya dikelola. Lingkungannya sehat.
Kalau dapur belum punya SLHS tapi tetap memasak untuk ratusan anak, itu risiko. Dan risiko itu tidak bisa ditutup dengan vitamin.
Jadi pengawasan dapur harus jalan bersamaan dengan pembagian vitamin. Satu tidak boleh menunggu yang lain.
Dukungan terhadap keterlibatan Kemhan dalam program MBG juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengapresiasi kontribusi Kementerian Pertahanan melalui produksi dan distribusi multivitamin.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap disinergikan dengan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan dan pengawasan obat.
“Saya menghargai langkah Kementerian Pertahanan yang ingin berkontribusi dalam memperkuat ketahanan kesehatan rakyat melalui distribusi multivitamin ke Dapur Makan Bergizi (MBG). Namun, semangat baik tersebut harus tetap berada dalam koridor sistem kesehatan nasional,” kata Nurhadi sebagaimana dikutip dalam pemberitaan DPR RI.
Sinergi antarlembaga menjadi penting agar dukungan produksi multivitamin dapat berjalan sesuai ketentuan.
Kejelasan perizinan, komposisi, dosis, keamanan, dan mutu produk harus menjadi bagian dari pengawasan.
Informasi mengenai Nomor Izin Edar (NIE) Vitarma dan kadar setiap kandungan vitamin juga perlu mengacu pada registrasi BPOM serta label resmi produk.
Ini poin yang paling penting dari seluruh artikel ini. Semangat baik saja tidak cukup. Harus masuk koridor sistem kesehatan nasional.
Artinya, Vitarma harus jelas. Nomor Izin Edarnya berapa. Komposisinya apa saja. Kadar tiap vitaminnya berapa. Dosisnya berapa untuk remaja, berapa untuk ibu hamil, berapa untuk ibu menyusui. Cara penyimpanannya bagaimana. Masa berlakunya sampai kapan.
Semua itu harus mengacu pada registrasi BPOM dan label resmi produk. Bukan mengacu pada klaim di media sosial. Bukan mengacu pada brosur yang tidak jelas sumbernya.
Sinergi dengan Kemenkes dan BPOM itu bukan sekadar formalitas. Itu jaminan bahwa produk yang diminum anak-anak dan ibu hamil itu sudah diperiksa keamanannya.
Kalau sinergi ini tidak jalan, yang terjadi adalah masing-masing lembaga jalan sendiri. Kemhan produksi. Kemenkes tidak tahu. BPOM tidak memeriksa. DPR hanya mengapresiasi. Akhirnya publik yang bingung.
Lafi TNI Bukan Lembaga Baru, Ini Modal Kemandirian Farmasi
Kontribusi Lafi TNI dalam mendukung MBG sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan produksi farmasi di lingkungan militer dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Lembaga Farmasi TNI bukan institusi baru yang dibentuk untuk program tersebut, melainkan memiliki sejarah panjang dalam mendukung kebutuhan kesehatan prajurit sejak 1950.
Kemhan menjelaskan bahwa kemampuan produksi farmasi TNI melibatkan tiga unit dari masing-masing matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Ketiganya memiliki kapasitas memproduksi berbagai jenis obat yang selama ini digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di lingkungan TNI.
Berdasarkan publikasi Kemhan pada 19 Juli 2025, Lafi Angkatan Darat memiliki kapasitas produksi hingga 70 jenis obat, Lafi Angkatan Laut 44 jenis, dan Lafi Angkatan Udara 30 jenis.
Sejumlah produk yang dihasilkan antara lain Fimol 500 mg yang mengandung paracetamol, Ponstal 500 mg sebagai obat antinyeri, serta Cefalaf 500 mg yang merupakan antibiotik.
Banyak yang mengira Lafi TNI itu lembaga baru yang dibuat khusus untuk MBG. Bukan. Lafi TNI sudah ada sejak 1950. Sudah 75 tahun memproduksi obat untuk prajurit.
Angka kapasitasnya juga bukan main-main. Lafi AD 70 jenis obat. Lafi AL 44 jenis. Lafi AU 30 jenis.
Produknya juga bukan produk main-main. Ada paracetamol. Ada obat antinyeri. Ada antibiotik.
Ini artinya, kemampuan produksi farmasi TNI itu sudah teruji untuk kebutuhan internal. Sekarang kemampuan itu dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas lewat Vitarma.
Pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan kemandirian farmasi nasional.
Melalui pemanfaatan fasilitas dan sumber daya yang telah dimiliki, pemerintah memiliki peluang memperkuat kapasitas produksi dalam negeri sekaligus memperluas dukungan terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.
Kemandirian farmasi itu penting. Karena kalau semua obat dan vitamin harus impor, harganya mahal dan pasokannya bergantung negara lain.
Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, pemerintah bisa memproduksi sendiri, dengan harga lebih terjangkau, dan pasokan lebih terjamin.
Tapi kemandirian itu juga harus disertai pengawasan mutu yang sama ketatnya dengan produk impor. Produksi dalam negeri bukan alasan untuk menurunkan standar.
Lebih jauh, keterlibatan Lafi TNI dalam produksi Vitarma memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor.
Dukungan pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan pangan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia.
Pada akhirnya, produksi 4,8 juta tablet Vitarma merupakan salah satu bentuk dukungan tambahan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat MBG.
Dengan pengawasan mutu produk, distribusi yang tepat sasaran, peningkatan kualitas makanan, serta pembenahan standar higiene dan sanitasi SPPG, berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, jangan pertentangkan vitamin dengan dapur bersih. Jangan pertentangkan Kemhan dengan Kemenkes. Jangan pertentangkan jumlah tablet dengan kualitas makanan.
Semuanya harus jalan bersamaan.
Vitaminnya harus jelas izin dan dosisnya. Distribusinya harus tepat sasaran. Makanannya harus bergizi dan aman. Dapurnya harus bersih dan punya SLHS. Pengawasannya harus transparan.
Kalau satu jalan dan yang lain tidak, MBG tidak akan berhasil.
Kalau semuanya jalan bersamaan, MBG bisa menjadi program yang benar-benar meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.*



