JAKARTA – Ramainya pembicaraan soal Program Makan Bergizi Gratis kembali naik setelah pernyataan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dipotong dan disebar. Narasinya melebar jadi “desain lama MBG bisa bangkrutkan negara”. Bersamaan itu muncul juga cuitan yang menyebut Badan Gizi Nasional tidak punya masa depan.
Agar tidak salah kaprah, perlu diluruskan dulu konteksnya. Yang disorot Charles bukan tujuan MBG, tapi soal desain, skala, dan keberlanjutan anggarannya.
Kritik Charles Bukan Tolak MBG, Tapi Minta Dievaluasi
Dalam rapat dan rilis DPR 14 Juli 2026, Charles menegaskan MBG lahir untuk mengatasi masalah gizi anak. Ia mengingatkan masih ada anak malnutrisi dan gizi buruk yang harus jadi prioritas.
“Tujuan utama dari program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sekitar dua tahun yang lalu adalah memperbaiki kondisi gizi pada anak-anak Indonesia. Karena masih ditemukan ada anak-anak yang malnutrisi, ada anak-anak yang kondisinya gizi buruk, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Yang ia pertanyakan adalah penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan kesesuaian jumlah dapur dengan kebutuhan. DPR mencatat Charles mendorong evaluasi menyeluruh agar manfaatnya benar-benar sampai ke kelompok yang paling membutuhkan.
Jadi kritiknya lebih ke arah tata kelola: apakah desain program sudah pas, sasarannya tepat, dan pembiayaannya berkelanjutan.
Dari Mana Angka 120 Juta Itu Muncul
Angka 120 juta jadi ramai karena dianggap target penerima. Padahal itu hasil hitungan kapasitas.
Pada Juni 2026 Charles mensimulasikan: jika ada 40.000 titik SPPG dan tiap dapur melayani 3.000 orang, maka total kapasitasnya sekitar 120 juta.
“Kalau dikalikan 3 ribu berarti kan sekitar 120 juta. Apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Sebenarnya kan tidak, artinya mengada-ngada.”
Ia mempertanyakan apakah kapasitas sebesar itu memang diperlukan. Bukan menyatakan sekarang ada 120 juta orang yang menerima MBG.
Perlu juga dipisahkan dari data kemiskinan. BPS mencatat penduduk miskin Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang. Sementara sasaran MBG lebih luas: peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui. Jadi membenturkan dua angka itu tidak apple to apple.
Charles Justru Minta Anggaran MBG Ditata Agar Program Jalan Terus
Di publikasi DPR 3 Agustus 2026, Charles justru mendorong pemerintah menata ulang skema penganggaran MBG setelah ada putusan MK terkait klaster anggaran. Tujuannya agar program tidak terganggu.
“Sehingga sesegera mungkin, bahkan untuk tahun 2027, anggaran dari Program MBG ini harus disesuaikan, tidak lagi menggabungkan atau menggolongkan program MBG ke dalam klaster pendidikan,” katanya.
Kalimat “bisa bangkrutkan negara” dalam konteks ini adalah peringatan. Jika desain dan pembiayaan tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, maka risiko fiskalnya besar. Bukan berarti MBG pasti membuat negara bangkrut.
BGN Sedang Benahi Dapur dan Data
BGN juga merespons dengan evaluasi. Saat libur sekolah Juni 2026, lembaga ini memakai jeda untuk menata ulang operasional SPPG: kualitas layanan, kapasitas produksi, sarana, dan data penerima.
“Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi BGN untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, meningkatkan standar operasional, memperkuat kualitas data, serta memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah,” kata Juru Bicara BGN Agustina Arumsari.
BGN juga memutakhirkan basis data penerima dan mulai mengelompokkan SPPG berdasarkan karakteristik wilayah termasuk daerah 3T. Ini langkah untuk membuat layanan lebih pas sasaran.
Target 2027 Turun, Tanda Ada Penyesuaian
Penajaman sasaran juga terlihat di RAPBN 2027. Pemerintah mengusulkan anggaran MBG sekitar Rp240,2 triliun untuk 72,1 juta penerima. Angka itu turun dari alokasi 2026 sekitar Rp268 triliun dengan target 82,9 juta penerima.
Kelompok sasarannya tetap: balita, anak prasekolah, siswa, santri, ibu hamil dan menyusui. Penurunan ini menunjukkan ada upaya efisiensi, tapi hasilnya tetap harus dilihat dari pelaksanaan di lapangan.
Opini “BGN Tak Punya Masa Depan” Itu dari Medsos
Narasi “Tidak akan pernah ada masa depan cerah bagi BGN” berasal dari akun X @menuembegejelek. Itu opini akun, bukan sikap resmi DPR, bukan keputusan pemerintah, dan bukan hasil evaluasi kinerja.
Masa depan BGN sebaiknya diukur dari indikator yang bisa diverifikasi: ketepatan sasaran, keamanan pangan, kualitas makanan, kepatuhan SPPG, efisiensi biaya per penerima, transparansi anggaran, dan dampak ke status gizi.
Kritik DPR Fungsinya Mengawal, Bukan Mematikan
Dalam sistem kita, kritik anggota DPR adalah bagian dari pengawasan. Ketika mempertanyakan jumlah dapur, kapasitas, sasaran, atau anggaran, jawabannya harus data dan evaluasi.
Sebaliknya, kritik juga tidak otomatis berarti seluruh pelaksanaan BGN salah. Yang dibutuhkan sekarang adalah data terbuka: berapa penerima aktual, berapa utilisasi kapasitas dapur, berapa biaya per porsi, dan bagaimana perubahan status gizi penerima.
Kesimpulan: Debatnya Soal Cara Kelola, Bukan Soal Tujuan
Polemik “desain lama MBG” sebenarnya adalah perdebatan bagaimana menjalankan program besar tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal, tapi tetap menjaga tujuan utamanya: anak Indonesia gizinya membaik.
Kritik Charles mengingatkan agar skala disesuaikan kebutuhan. Pembenahan BGN menunjukkan ada upaya menjawab. Target 2027 yang mengecil menunjukkan ada penyesuaian.
Jadi ukurannya ke depan sederhana: apakah MBG bisa tepat sasaran, aman, efisien, dan berdampak nyata. Itu jauh lebih penting daripada terjebak pada potongan video atau cuitan.*
