NABIRE – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Sima dan Dusun Wawu, Papua Tengah, memasuki tahap pengerjaan fisik. Di tengah progres tersebut, perhatian mulai bergeser dari sekadar pembangunan dermaga, menuju pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana fasilitas ini nantinya dikelola agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi nelayan.
Kampung Sima di Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, tercatat sebagai salah satu lokasi pembangunan KNMP di Papua Tengah. Informasi yang beredar pada Oktober 2026 menyebut aktivitas di lapangan sudah dimulai, termasuk pekerjaan fondasi untuk dermaga pelabuhan perikanan dan penataan area untuk stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Sementara untuk Dusun Wawu, detail fasilitas dan tahapan pekerjaannya perlu merujuk pada dokumen proyek yang spesifik untuk lokasi tersebut.
Dalam konteks perikanan pesisir, dermaga dan tempat sandar perahu memang menjadi kebutuhan dasar. Nelayan membutuhkan akses yang aman untuk berangkat dan kembali melaut, serta kemudahan untuk mendapatkan bahan bakar. Namun jika berhenti di situ, manfaat ekonomi yang diharapkan belum tentu tercapai.
Rantai penanganan setelah ikan didaratkan menjadi penentu nilai jual. Apakah tersedia es, ruang penyimpanan, dan alur distribusi yang memadai, akan memengaruhi mutu ikan sebelum sampai ke pasar. Semua itu bergantung pada apa yang benar-benar dibangun di masing-masing lokasi, kapasitasnya, dukungan energi, hingga siapa yang mengoperasikan sehari-hari.
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, saat meninjau Kampung Sima pada 13 Oktober 2026. Dikutip dari pemberitaan Sasagu Papua, ia mengungkapkan, “Saya lihat progresnya sudah mulai dibangun fondasinya, mereka merencanakan pembangunan dermaga dan pelabuhan perikanan, serta menata tempat untuk stasiun pengisian BBM.”
Pernyataan tersebut mengkonfirmasi rencana fasilitas operasional di lapangan, yang jika terealisasi, dapat membantu mengurangi kendala teknis nelayan saat melaut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri menekankan pentingnya aspek kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura dalam siaran pers 5 Juli 2026 mengatakan, “Aset yang dibangun adalah aset masyarakat untuk bisa dimanfaatkan, dijaga dan dipergunakan sebaik baiknya.”
Pesan itu menegaskan bahwa infrastruktur KNMP bukan sekadar proyek fisik pemerintah, melainkan aset yang keberlanjutannya ditentukan oleh bagaimana masyarakat dan pengelola merawat dan memanfaatkannya.
Untuk aspek ekonomi, KKP menyoroti fungsi rantai dingin seperti gudang beku atau cold storage. Fasilitas ini berperan menjaga mutu dan keamanan produk perikanan, sehingga hasil tangkapan punya peluang lebih baik di pasar. Namun keberadaan cold storage, pabrik es, atau fasilitas pengolahan di Kampung Sima dan Dusun Wawu tetap harus diverifikasi melalui dokumen pembangunan di lokasi tersebut, tidak bisa disamakan dengan lokasi KNMP lain yang mungkin memiliki spek berbeda.
Di sinilah peran pengelola koperasi menjadi kunci. Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, dalam siaran pers yang sama menyampaikan, “Tugas pengurus adalah mengoperasionalkan aset tersebut agar berputar menjadi profit yang menguntungkan seluruh anggota koperasi.”
Artinya, pembangunan dermaga harus diikuti dengan kemampuan manajerial, pembukuan yang transparan, dan pembagian peran yang jelas dalam koperasi pengelola. Tanpa itu, fasilitas berpotensi tidak berputar menjadi usaha produktif.
Peluang ekonomi lokal sebenarnya sudah terbuka sejak tahap pembangunan. Keterlibatan warga dalam penyediaan material, tenaga kerja, transportasi, dan perdagangan bisa menjadi dampak awal. Setelah beroperasi, potensi berkembang ke aktivitas pengumpulan, penyimpanan, hingga distribusi hasil laut. Sejauh mana dampak ini dirasakan warga akan sangat tergantung pada pola rekrutmen tenaga kerja, skema pengadaan, dan aktivitas usaha yang benar-benar berjalan di lapangan.
KKP menyebut telah menyiapkan pembekalan bagi pengurus koperasi pengelola KNMP, meliputi pengetahuan teknis, manajerial, dan akses pembiayaan usaha. Materi tersebut relevan sebagai bekal penguatan kapasitas, meski penerapan program pendampingan secara spesifik di Kampung Sima dan Dusun Wawu masih perlu dikonfirmasi.
Aspek pengawasan pembangunan juga tidak kalah penting untuk memastikan kualitas. Dalam publikasi pada 28 November 2025, KKP menjelaskan bahwa pemantauan lapangan dibutuhkan untuk mencocokkan capaian fisik dengan laporan pengawasan, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun jadwal pekerjaan. Pengawasan ini menjadi jaminan agar infrastruktur yang dibangun sesuai perencanaan dan aman digunakan.
Pada akhirnya, keberhasilan KNMP di Kampung Sima dan Dusun Wawu tidak akan ditentukan hanya oleh selesainya pembangunan fondasi dermaga. Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan nelayan, keterlibatan masyarakat setempat, kesiapan sumber daya manusia pengelola, dukungan operasional, dan akses pasar akan menjadi faktor penentu apakah program ini mampu berjalan berkelanjutan dan menjadi penopang ekonomi pesisir di Papua Tengah.*
