JAKARTA – Dugaan pengadaan buah semangka berkualitas rendah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian setelah sebuah video yang diunggah akun X @independentjawa memperlihatkan sejumlah semangka di area perkebunan.
Dalam video tersebut, seorang pria mengklaim buah-buah itu merupakan sisa hasil panen yang sebelumnya ditinggalkan pengepul, tetapi diduga dibeli oleh sejumlah dapur MBG.
Unggahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai standar kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG, khususnya proses pemilihan pemasok dan pengawasan pengadaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, klaim dalam video perlu ditempatkan secara proporsional karena rekaman tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya transaksi pengadaan oleh SPPG.
Untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, diperlukan penelusuran mengenai identitas pemasok, dapur penerima, bukti pembelian, harga transaksi, serta kondisi semangka ketika diterima.
Informasi mengenai buah yang terlihat di lahan pertanian juga belum cukup untuk memastikan apakah komoditas tersebut benar-benar disalurkan ke dapur MBG atau memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pengadaan.
Ini yang harus dipisahkan sejak awal. Video itu menunjukkan semangka di kebun. Video itu tidak menunjukkan kwitansi. Tidak menunjukkan nama dapur. Tidak menunjukkan buah itu sampai ke piring anak.
Semangka di kebun bisa jadi tiga hal. Pertama, semangka sisa yang memang tidak layak dan tidak dibeli siapa-siapa. Kedua, semangka sortiran kedua yang masih layak tapi tidak masuk grade pasar modern. Ketiga, semangka bagus yang menunggu diangkut.
Kamera tidak bisa membedakan ketiganya. Yang bisa membedakan adalah bukti transaksi dan hasil pemeriksaan di dapur.
Karena itu, marah karena video itu wajar. Tapi menyimpulkan semua dapur MBG membeli semangka busuk dari video itu tidak adil.
Meski demikian, persoalan kualitas pangan tidak boleh dianggap sepele. Keluhan mengenai kondisi buah dalam distribusi MBG juga pernah diberitakan Warta Hukum pada 10 November 2026.
Dalam laporannya, media tersebut memuat pengakuan sejumlah penerima yang menyebut melon dan semangka yang dibagikan terkadang sudah basi. Pihak SPPG terkait disebut belum memberikan klarifikasi hingga berita tersebut diterbitkan.
Keluhan itu merupakan laporan tersendiri dan belum membuktikan bahwa seluruh dapur MBG mengalami persoalan serupa.
Karena itu, efisiensi pengadaan harus dibedakan dari penurunan standar mutu bahan pangan.
Harga pembelian yang lebih murah tidak otomatis menunjukkan kualitas buruk, tetapi juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menerima buah yang busuk, tidak segar, atau tidak layak konsumsi.
Setiap komoditas yang disalurkan harus memenuhi standar kesegaran, keamanan pangan, dan kesesuaian dengan kebutuhan penerima manfaat.
Ini kalimat kuncinya. Murah boleh. Busuk jangan.
MBG itu memang harus efisien. Anggarannya besar. Kalau bisa beli lebih murah dengan kualitas sama, itu bagus. Itu namanya efisiensi.
Tapi kalau murahnya didapat dengan cara menurunkan standar, membeli buah yang sudah basi, buah yang sudah tidak segar, buah yang seharusnya dibuang, itu bukan efisiensi. Itu pengkhianatan terhadap anak-anak penerima.
Harga Rp 7.000 per kilo itu bukan masalah. Kalau semangkanya segar, manis, layak, harga Rp 7.000 itu justru prestasi. Petani untung, dapur hemat, anak dapat buah segar.
Yang jadi masalah adalah kalau harga murah dijadikan alasan untuk menerima buah apa adanya. Asal murah, asal ada, asal bisa dilaporkan sudah dibelikan buah.
Standar itu harus tetap. Segar, aman, layak. Tidak bisa ditawar dengan alasan efisiensi.
Penguatan standar pemasok menjadi salah satu langkah yang didorong Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN Sudaryono meminta pemasok bahan pangan memiliki status penjual terverifikasi atau verified seller agar asal barang dan kemampuan pemasok memenuhi standar kualitas dapat dipastikan.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mencegah pengadaan dari pihak yang tidak jelas identitas maupun kapasitasnya.
“Banyak dapur beli telurnya yang jelek-jelek,” ujar Sudaryono dalam acara Innovation for Food Security & Sustainability Expo & Forum (INNOFOOD) 2026 di Tangerang, 11 November 2026.
Ia kemudian menegaskan, “Harus verified seller. Jadi, tidak boleh ada lagi calon pengadaan yang tidak jelas. Harus asosiasi, harus terverifikasi bahwa dia bisa memberikan kualitas dengan standar yang baik.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesesuaian kualitas bahan pangan memang menjadi perhatian BGN, meskipun tidak secara khusus merupakan tanggapan atas video semangka yang beredar.
Pengakuan Sudaryono soal telur jelek-jelek itu penting. Itu artinya BGN sendiri tahu masalah kualitas itu ada. Bukan hanya tuduhan netizen. Bukan hanya video viral.
Kalau telur saja bisa jelek-jelek, apalagi buah yang lebih cepat busuk seperti semangka dan melon.
Karena itu, verified seller itu bukan sekadar label. Verified seller itu harus berarti penjualnya jelas siapa, kebunnya di mana, kapasitasnya berapa, riwayatnya bagaimana, dan kalau dia kirim barang busuk, dia bisa ditindak.
Kalau verified seller hanya jadi stempel tanpa konsekuensi, maka tidak ada bedanya dengan penjual tidak jelas.
Selain verifikasi pemasok, BGN tengah menyiapkan Loka MBG sebagai sistem marketplace untuk mempertemukan kebutuhan dapur SPPG dengan asosiasi dan koperasi petani serta peternak.
Melalui mekanisme ini, pengadaan diharapkan lebih transparan karena transaksi dapat tercatat dan harga pembelian mengacu pada ketentuan pemerintah. Sistem tersebut juga dirancang untuk memperjelas asal bahan pangan yang masuk ke dapur MBG.
Dalam penjelasannya, Sudaryono menyebut Loka MBG akan melibatkan asosiasi dan koperasi produsen sebagai bagian dari rantai pasok program.
“Nah kami ingin membangun marketplace-nya MBG. Nah kami namakan Loka MBG. Siapa yang masuk ke dalam marketplace ini, asosiasi dan koperasi peternak dan petaninya. Jadi asosiasinya langsung dan dijual dengan harga acuan pemerintah,” kata Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, 29 Oktober 2026.
Pengembangan sistem digital tersebut juga ditujukan untuk mempersempit celah permainan harga dan manipulasi kualitas.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada September 2026, Sudaryono menyampaikan bahwa BGN sedang mengonsep sistem belanja yang mencatat transaksi secara lebih transparan dan akuntabel.
Ia menyoroti praktik pembelian bahan pangan dengan kualitas rendah, tetapi dilaporkan memiliki kualitas lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Ini modus yang paling berbahaya. Beli kualitas rendah, lapor kualitas tinggi, ambil selisihnya.
Di atas kertas, dapur membeli semangka grade A. Di lapangan, yang datang semangka grade C yang hampir busuk. Selisih harganya masuk kantong.
Kalau transaksinya tidak tercatat, modus ini sulit dilacak. Siapa yang beli, dari siapa, harga berapa, kualitas apa, tidak ada jejaknya.
Loka MBG itu dirancang untuk menutup celah ini. Kalau semua transaksi tercatat di marketplace, harga mengacu pada harga acuan pemerintah, penjualnya asosiasi dan koperasi yang jelas, maka permainan selisih harga dan manipulasi kualitas itu akan lebih sulit.
Tapi Loka MBG baru akan berguna kalau dipakai. Kalau dapur masih bisa beli di luar sistem, dengan alasan darurat, dengan alasan stok habis, dengan alasan lebih murah, maka celah itu tetap ada.
Karena itu, Loka MBG harus menjadi jalur utama, bukan jalur pilihan. Dan harus ada sanksi kalau dapur sengaja beli di luar sistem untuk main harga.
Namun, pembenahan pengadaan MBG tidak hanya berkaitan dengan pengawasan pemasok dan pengelola dapur.
Program tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi petani lokal, termasuk produsen buah semangka yang selama ini menghadapi persoalan kepastian pembeli dan harga ketika panen berlangsung. Keterlibatan petani dalam rantai pasok menjadi penting agar perputaran anggaran program turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah.
Contohnya terlihat di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur.
Kelompok Tani Nekmese Bineno mendapatkan akses pemasaran semangka melalui kolaborasi dengan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) TTU.
Hasil panen petani dibeli pemasok yang telah berkoordinasi dengan sejumlah dapur SPPG di wilayah Kefamenanu.
Ketua DPC HKTI TTU Kristoforus Haki menjelaskan, kerja sama tersebut bertujuan memberikan kepastian pasar bagi petani.
Ia menyebut pemasok yang dibawa HKTI membeli semangka petani setelah melalui proses penyortiran dan memastikan buah yang disalurkan memenuhi kelayakan.
Dalam laporan RRI, harga pembelian disebut mencapai Rp 7.000 per kilogram, dengan penyesuaian terhadap harga pasar setempat dan biaya distribusi.
Peluang serupa juga dirasakan petani semangka di Kota Tual, Maluku.
RRI melaporkan hasil panen petani di Dusun Fanil tidak hanya dipasarkan kepada masyarakat umum, tetapi juga memperoleh permintaan untuk memenuhi kebutuhan MBG.
Hasil panen terlebih dahulu disortir berdasarkan ukuran dan kualitas sebelum dipasarkan.
Salah seorang petani, Herman, menyampaikan bahwa permintaan untuk kebutuhan program tersebut membantu membuka pasar bagi hasil pertanian mereka.
Keterlibatan petani di TTU dan Kota Tual memperlihatkan bahwa kebutuhan bahan pangan MBG dapat menjadi peluang bagi produsen lokal. Meski demikian, penyerapan hasil pertanian harus tetap memperhatikan standar kualitas.
Buah yang tidak memenuhi persyaratan kesegaran dan keamanan pangan tidak boleh dipaksakan masuk ke rantai pasok hanya demi mengejar penyerapan hasil panen atau menekan biaya pengadaan.
Dua contoh dari TTU dan Tual ini adalah bukti bahwa MBG itu bisa berpihak kepada petani. Bukan hanya berpihak kepada tengkulak.
Selama ini, masalah petani semangka itu bukan tidak bisa menanam. Masalahnya adalah panen raya datang bersamaan, harga jatuh, pengepul tidak datang, semangka menumpuk di kebun dan busuk.
MBG dengan ribuan dapur yang butuh buah setiap hari itu bisa menjadi pembeli pasti. Pembeli yang datang rutin. Pembeli yang harganya jelas.
Tapi pembeli pasti ini harus dibarengi sortir. Di TTU dan Tual, sortir itu jalan. Buah disortir berdasarkan ukuran dan kualitas sebelum dipasarkan. Yang layak masuk MBG. Yang tidak layak, jangan dipaksakan.
Ini bedanya dengan video viral tadi. Di TTU dan Tual, ada sortir. Ada yang memastikan kelayakan. Ada asosiasi yang bertanggung jawab.
Di video viral, yang diklaim adalah sisa panen yang ditinggalkan pengepul, diduga dibeli dapur. Kalau itu benar tanpa sortir, tanpa verifikasi, itu yang berbahaya.
Jadi solusinya bukan melarang dapur beli dari petani. Solusinya adalah memastikan dapur beli dari petani melalui jalur yang jelas, dengan sortir yang jelas, dengan harga yang jelas.
Petani untung, dapur aman, anak dapat buah segar. Itu MBG yang ideal.
Dari sisi pengawasan, BGN menyatakan telah menerapkan mekanisme pemeriksaan dan klasifikasi kelayakan terhadap dapur SPPG.
Dalam siaran pers pada 28 Oktober 2026, BGN menjelaskan bahwa hasil inspeksi dikelompokkan menjadi empat kategori, mulai dari dapur yang layak beroperasi, memerlukan perbaikan minor, membutuhkan perbaikan mayor hingga penghentian sementara, serta dapur yang harus ditutup permanen apabila dinyatakan tidak layak.
Sudaryono menegaskan bahwa pengawasan tersebut berorientasi pada perlindungan penerima manfaat. “Fokus kami yang paling utama adalah memang zero tolerance terhadap keracunan makanan,” ujarnya.
BGN juga menyebut inspeksi dilakukan bersama pemerintah daerah dan Satgas MBG dengan memperhatikan indikator kelayakan, termasuk kebersihan, sanitasi, fasilitas penyimpanan bahan pangan, serta tata letak dapur.
Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan bahwa pengelola SPPG yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai penghentian operasional sementara atau suspend secara bertahap. BGN menyebut temuan pengawasan dapat berasal dari pemeriksaan rutin, inspeksi insidental, investigasi, maupun laporan masyarakat.
Setiap aduan terlebih dahulu diverifikasi sebelum ditindaklanjuti sesuai tingkat permasalahannya.
Zero tolerance terhadap keracunan itu harus diartikan luas. Bukan hanya tidak boleh ada yang keracunan. Tapi tidak boleh ada bahan yang berpotensi membuat keracunan.
Buah basi itu bukan sekadar tidak enak. Buah basi itu bisa menjadi sumber bakteri. Bisa menjadi sumber keracunan.
Karena itu, dapur yang terbukti membeli buah basi, menyalurkan buah basi, dan mengulanginya, harus ditindak. Bukan hanya diperingatkan. Harus disuspend. Kalau parah, harus ditutup permanen.
Empat kategori inspeksi itu bagus. Tapi harus transparan. Dapur mana yang layak. Dapur mana yang perbaikan minor. Dapur mana yang perbaikan mayor. Dapur mana yang disuspend. Dapur mana yang ditutup.
Kalau datanya tidak dibuka, publik tidak bisa mengawasi. Publik hanya bisa percaya kata BGN.
Padahal pengawasan publik itu yang membuat BGN lebih kuat. Karena laporan masyarakat itu adalah salah satu sumber temuan pengawasan. Kalau masyarakat melapor tapi tidak tahu tindak lanjutnya, lama-lama masyarakat malas melapor.
Dengan demikian, dugaan pengadaan semangka berkualitas rendah yang beredar di media sosial perlu ditelusuri melalui bukti transaksi dan pemeriksaan langsung terhadap pihak-pihak terkait. Masyarakat berhak mempertanyakan kualitas bahan pangan MBG, sementara BGN memiliki tanggung jawab memastikan setiap pemasok dan SPPG menjalankan ketentuan yang berlaku. Transparansi pengadaan, verifikasi pemasok, dan penindakan terhadap pelanggaran harus berjalan beriringan dengan upaya memperluas pasar bagi petani lokal.
Mengawal MBG bukan berarti menutup mata terhadap keluhan maupun dugaan penyimpangan. Sebaliknya, pengawasan publik diperlukan agar program ini tidak hanya efisien dalam penggunaan anggaran, tetapi juga menjamin makanan yang diterima anak-anak benar-benar layak, aman, dan memenuhi kebutuhan gizi. Melalui pembenahan tata kelola seperti Loka MBG, keterlibatan produsen lokal, serta pengawasan yang konsisten, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara lebih luas tanpa mengorbankan kualitas pangan.
Pada akhirnya, ada tiga pertanyaan yang harus dijawab dari polemik semangka ini.
Pertama, video viral itu benar atau tidak. Ada transaksi atau tidak. Dapur mana. Pemasok siapa. Buktinya mana.
Kedua, sistemnya sudah benar atau belum. Verified seller sudah jalan atau masih wacana. Loka MBG sudah dipakai atau masih konsep. Dapur nakal sudah ditindak atau masih diperingatkan.
Ketiga, petani lokal sudah untung atau belum. Apakah MBG sudah menjadi pembeli pasti bagi petani seperti di TTU dan Tual. Atau MBG masih menjadi ladang permainan tengkulak yang beli murah, lapor mahal, dan kirim buah busuk.
Kalau tiga pertanyaan ini terjawab dengan bukti, maka video viral semangka itu akan menjadi titik balik. Bukan menjadi sekadar ramai sesaat lalu hilang.
Karena anak-anak tidak makan video viral. Anak-anak makan semangka yang dibagikan di sekolah. Dan semangka itu harus segar, aman, dan layak.*


