JAKARTA – Dugaan gangguan kesehatan yang dialami 105 siswa SMA Negeri 1 Tukdana, Kabupaten Indramayu, kembali menguji tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Kasus tersebut ramai dikaitkan di media sosial dengan narasi rekor keracunan era Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, padahal proses pemeriksaan penyebab masih berjalan.
Peristiwa terjadi Senin, 5 Oktober 2026. Para siswa dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kerticala II. Camat Tukdana Heka Sugoro menyebut keluhan muncul sekitar pukul 10.30 WIB dengan gejala pusing, mual, dan muntah.
Para siswa ditangani di Puskesmas Kerticala dan Puskesmas Tukdana. Dua siswa dirujuk ke RSUD Indramayu untuk penanganan lanjutan. Jumlah 105 siswa tersebut merupakan pendataan sementara dan perlu dibedakan antara laporan awal dengan kesimpulan medis final.
Hingga kini penyebab masih didalami. Sampel makanan yang diproduksi pada hari kejadian telah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium yang melibatkan Dinas Kesehatan, BPOM, kepolisian, dan kejaksaan. SPPG Kerticala II memfasilitasi pemeriksaan dan menyatakan bertanggung jawab atas biaya pengobatan.
Insyaallah kami bertanggung jawab atas kejadian ini, termasuk biaya pengobatan para siswa, ujar perwakilan Mitra SPPG Kerticala II, Hakim.
Artinya angka 105 lebih tepat dibaca sebagai jumlah siswa yang diduga mengalami keluhan kesehatan, bukan vonis bahwa makanan MBG terbukti menjadi penyebab tunggal.
Kasus Indramayu bukan satu-satunya yang menjadi perhatian. Sebelumnya berbagai dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG diberitakan di sejumlah daerah. KPAI pernah menyoroti data dugaan keracunan yang mencapai 1.961 anak pada 1-3 September 2026 berdasarkan riset BBC yang mencakup wilayah Bener Meriah, Agam, Tana Toraja, Rembang, dan Sidoarjo.
Angka-angka tersebut menunjukkan persoalan keamanan pangan memang serius, tetapi setiap kejadian tetap perlu dibedakan antara laporan awal, dugaan, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan akhir.
Di tengah polemik, Kepala BGN Sudaryono menyatakan terbuka terhadap temuan Ombudsman RI. Pada 6 Oktober 2026, Sudaryono bertemu Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher untuk membahas temuan lapangan dan rekomendasi perbaikan tata kelola.
Intinya, kami siap mem-follow up, kata Sudaryono seperti dikutip ANTARA.
Ketua Ombudsman Nuzran Joher menyebut lembaganya tidak menutup mata atas kejadian sebelumnya dan telah menghimpun laporan dari 34 provinsi.
Kita tidak menutup mata atas kejadian sebelumnya dan telah menyampaikan laporan yang masuk dari 34 provinsi, kata Nuzran. Temuan tersebut akan disusun menjadi policy brief sebagai bahan rekomendasi untuk memperkuat quality control dan pelayanan publik MBG.
Penguatan pengawasan juga diarahkan langsung ke dapur. Sudaryono meminta pemerintah daerah dan Forkopimda melakukan inspeksi berkala ke dapur SPPG, bahkan pada jam produksi.
Oleh karenanya, kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi, tegas Sudaryono.
Sidak dini hari dinilai penting karena keamanan pangan tidak hanya ditentukan saat makanan sampai di sekolah, tetapi sejak pengadaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga waktu konsumsi.
BGN juga mengubah mekanisme penyajian. Mulai 5 Oktober 2026, BGN menguji coba model prasmanan di lebih dari 60 dapur SPPG. Makanan dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat dan disajikan langsung di kelas untuk memangkas jeda antara selesai dimasak dan dikonsumsi.
Per hari ini, di tanggal 5 ini kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas, ujar Sudaryono.
Kita harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan, jelasnya.
Model prasmanan masih berstatus uji coba dan perlu dievaluasi, termasuk potensi mengurangi makanan terbuang karena siswa mengambil sesuai kebutuhan.
Langkah korektif sebelumnya juga telah dilakukan. Pada 7 September 2026, Sudaryono mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di dinas kesehatan. Dari total awal 27.485 dapur, data sementara menjadi 27.022 dapur, dengan 1.999 di antaranya belum daftar SLHS.
Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis, ujar Sudaryono.
Dapur tersebut ditutup sementara untuk investigasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan standar higiene ditempatkan sebagai syarat mutlak operasional.
Dengan demikian kasus Indramayu tetap harus diselidiki hingga penyebabnya terang dan siswa terdampak tertangani. Namun pada saat yang sama, penerimaan temuan Ombudsman dari 34 provinsi, inspeksi mendadak, penutupan dapur yang belum memenuhi SLHS, dan uji coba prasmanan di kelas menunjukkan pengawasan MBG sebagai program skala nasional masih menjadi proses yang terus berjalan dan perlu dievaluasi secara terbuka.*
