PESISIR BARAT – Ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKASINDO Kabupaten Pesisir Barat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Rabu (8/7). Massa yang berasal dari sejumlah kecamatan itu mendesak pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta aparat penegak hukum untuk segera mengevaluasi legalitas operasional PT Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan membubarkan KOPTANALA yang dinilai merugikan petani.
Di Gedung DPRD, perwakilan massa diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk melakukan dialog. Dalam pertemuan tersebut, ketua APKASINDO menyerahkan dokumen persoalan petani kelapa sawit ke pimpinan DPRD pesisir barat.
Usai berdialog dengan DPRD, massa bergerak menuju Kantor Bupati Pesisir Barat untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada pemerintah daerah
Massa aksi menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit serta meminta pemerintah daerah dan DPRD memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi para petani.
Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, serta menyampaikan orasi. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret tidak tinggal diam terhadap persoalan yang di sebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak pada kepastian usaha perkebunan sawit masyarakat,
Didalam aksi tersebut sempat terjadi dorong mendorong antara peserta aksi dan satpolpp namun situasi segera terkendali.
Ketua apkasindo pesisir barat, Gusti Kadek artawan mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi petani menginginkan kepastian hukum terhadap aktivitas perkebunan kelapa sawit diwilayah setempat, kami meminta pemkab pesisir barat serta DPRD agar segera melakukan evaluasi terhadap legalitas PT KCMU.
Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian dan berakhir setelah perwakilan massa menyerahkan dokumen berisi tuntutan(*)
