PEKANBARU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan ketika karhutla menyebabkan kualitas udara di Pekanbaru, Riau, memburuk.
Di tengah penerapan pembelajaran jarak jauh, muncul pertanyaan publik mengenai keberlanjutan distribusi MBG bagi siswa.
Pada saat yang sama, situasi berbeda terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disiagakan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa Flores.
Polemik tersebut kemudian melebar ke persoalan fiskal setelah posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun pada Juni 2026.
Namun, rangkaian peristiwa tersebut perlu dibaca berdasarkan kronologi.
Di Pekanbaru, mekanisme MBG mengalami penyesuaian hingga pengiriman ke sekolah dihentikan sementara selama pembelajaran daring.
Sementara di NTT, fasilitas SPPG justru dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan dalam kondisi darurat.
Karhutla Riau Picu Perubahan Pembelajaran di Pekanbaru
Karhutla di Riau berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah, termasuk Kota Pekanbaru.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menyesuaikan kegiatan belajar mengajar untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap peserta didik.
Berdasarkan laporan Data Riau, konsentrasi PM2.5 di Pekanbaru pada 23 Agustus 2026 berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Kondisi kualitas udara tersebut menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik.
Kebijakan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan MBG karena makanan biasanya disalurkan melalui sekolah.
MBG Pekanbaru Awalnya Diambil Orang Tua, Kemudian Dihentikan Sementara
Pada tahap awal penerapan PJJ, distribusi MBG di Pekanbaru masih dilakukan dengan mekanisme pengambilan makanan oleh orang tua atau wali siswa.
Langkah tersebut memungkinkan makanan tetap diterima keluarga tanpa mengharuskan peserta didik datang ke sekolah ketika kualitas udara sedang buruk.
Namun, kebijakan tersebut kemudian mengalami perubahan setelah PJJ diperpanjang pada 26 hingga 28 Agustus 2026.
Dalam laporan Riau Aktual, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal menyampaikan bahwa distribusi MBG ke sekolah dihentikan sementara selama pembelajaran daring.
“Untuk MBG tidak ada sementara waktu selama pembelajaran daring,” kata Abdul Jamal, Selasa (25/8/2026), sebagaimana dikutip Riau Aktual.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan MBG di Pekanbaru mengalami perubahan mengikuti kondisi pembelajaran dan kualitas udara.
Dengan demikian, kronologi pelaksanaan program tidak berhenti pada fakta bahwa MBG sempat tetap tersedia ketika PJJ mulai diberlakukan.
Kebijakan berikutnya menunjukkan adanya penghentian sementara pengiriman MBG ke sekolah selama periode pembelajaran daring.
SPPG NTT Disiagakan untuk Bantu Pengungsi Gempa Flores
Kondisi berbeda terjadi di Nusa Tenggara Timur setelah gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Bencana tersebut berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Flores.
Aktivitas pendidikan di beberapa lokasi juga terganggu karena kondisi sekolah maupun kebutuhan penanganan pascabencana.
Dalam situasi tersebut, pemerintah menyiagakan sejumlah SPPG untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak.
RRI melaporkan sebanyak 71 SPPG disiapkan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sejumlah SPPG dapat dimanfaatkan karena terdapat sekolah yang masih libur atau diliburkan akibat kondisi pascagempa.
“Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono, ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” kata Tito dalam rapat koordinasi penanganan bencana, sebagaimana dikutip RRI.
Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas SPPG dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi tertentu, terutama ketika kegiatan sekolah tidak dapat berjalan seperti biasa.
Tito juga menjelaskan mekanisme pemanfaatan makanan yang semula diperuntukkan bagi peserta didik.
“Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat,” ujarnya, sebagaimana diberitakan RRI.
Dapur MBG Bisa Dimanfaatkan dalam Situasi Bencana
Pemanfaatan SPPG dalam kondisi bencana juga diberitakan terjadi di sejumlah wilayah terdampak gempa Flores.
Beberapa media melaporkan adanya penyesuaian pelayanan SPPG dalam situasi kedaruratan akibat bencana alam.
Fasilitas yang tidak terdampak langsung dapat menyesuaikan pelayanan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terdampak dan keberlangsungan program reguler.
Di Kabupaten Sikka, misalnya, dua SPPG disebut menyiapkan ratusan porsi makanan siap saji bagi masyarakat terdampak.
Namun, pemanfaatan SPPG untuk kebutuhan bencana tidak berarti seluruh dapur MBG di NTT otomatis dialihkan.
Pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi fasilitas, ketersediaan bahan pangan, kebutuhan masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga penanganan bencana.
Fakta tersebut penting untuk membedakan antara penyesuaian operasional program dan penghentian program secara keseluruhan.
Utang Pemerintah Capai Rp10.293,69 Triliun
Polemik MBG kemudian berkembang ke isu fiskal setelah posisi utang pemerintah Indonesia menjadi perhatian.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang dikutip ANTARA, utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Nominal tersebut memang besar dan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan negara.
Namun, posisi fiskal tidak cukup dinilai hanya berdasarkan nominal utang.
Rasio utang terhadap PDB, defisit APBN, kemampuan penerimaan negara, keseimbangan primer, beban bunga, pertumbuhan ekonomi, serta strategi pengelolaan utang juga menjadi indikator yang perlu diperhatikan.
Kantor berita ANTARA mencatat defisit APBN hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap PDB.
Pada periode yang sama, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.656 triliun.
Beban Bunga Utang Tetap Perlu Diawasi
Di sisi lain, beban pembayaran bunga utang tetap menjadi persoalan penting dalam menjaga ruang fiskal pemerintah.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp650,31 triliun untuk pembayaran bunga utang.
Angka tersebut meningkat dibandingkan outlook pembayaran bunga utang pada 2026.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa biaya pembiayaan utang merupakan bagian penting yang harus diperhitungkan dalam penyusunan APBN.
Karena itu, kritik publik mengenai pengelolaan utang tetap relevan.
Pemerintah perlu memastikan pembiayaan negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang sebanding dengan beban fiskal yang ditanggung.
Purbaya Jelaskan Strategi Menjaga Rasio Utang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan pemerintah akan menjaga defisit dan memperkuat penerimaan negara sebagai bagian dari strategi menjaga posisi utang.
“Strateginya kami akan batasi defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kami akan efektifkan penerimaan pajak,” kata Purbaya kepada wartawan, sebagaimana dikutip ANTARA.
Dalam kesempatan lain, Purbaya juga menjelaskan bahwa posisi utang perlu dibandingkan dengan ukuran ekonomi Indonesia, bukan hanya melihat nominalnya.
“Kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja,” kata Purbaya, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan rasio utang terhadap PDB sebagai salah satu indikator untuk membaca kemampuan ekonomi dalam menopang kewajiban pembiayaan negara.
Meski demikian, rasio utang yang masih berada di bawah batas tertentu bukan berarti risiko fiskal dapat diabaikan.
Beban bunga, kebutuhan pembiayaan baru, kondisi ekonomi, nilai tukar dan suku bunga tetap perlu menjadi perhatian.
Hubungan MBG dan Utang Tidak Bisa Disimpulkan Hanya dari Angka
Kenaikan utang pemerintah dan keberlanjutan program MBG terjadi dalam periode yang sama.
Namun, kesamaan waktu tersebut tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat.
Untuk menyimpulkan bahwa peningkatan utang terjadi karena MBG, diperlukan data APBN yang lebih rinci mengenai sumber pembiayaan, perubahan belanja, defisit, serta kebutuhan pembiayaan negara.
Begitu pula dengan besarnya alokasi MBG.
Angka anggaran perlu dibaca bersama keseluruhan struktur APBN, termasuk pendapatan negara, belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, subsidi, pembayaran bunga utang dan berbagai program prioritas lainnya.
Dengan pendekatan tersebut, publik dapat menilai apakah suatu kebijakan efektif tanpa harus menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu angka.
MBG, Bencana, dan Fiskal Perlu Dibaca dalam Konteks
Perdebatan mengenai MBG di tengah karhutla Riau dan gempa NTT pada akhirnya menunjukkan pentingnya melihat kebijakan berdasarkan perkembangan di lapangan.
Di Pekanbaru, pemerintah daerah menerapkan PJJ akibat kondisi kualitas udara dan kemudian menghentikan sementara pengiriman MBG ke sekolah selama periode pembelajaran daring.
Sementara di NTT, sejumlah SPPG disiagakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa.
Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan ketika kegiatan sekolah di sejumlah wilayah terganggu akibat kondisi bencana.
Pada sisi fiskal, utang pemerintah yang mencapai Rp10.293,69 triliun memang perlu diawasi.
Namun, penilaiannya tidak cukup hanya berdasarkan nominal. Rasio terhadap PDB, defisit, penerimaan, keseimbangan primer, beban bunga dan kemampuan pemerintah mengelola pembiayaan juga perlu diperhitungkan.
Karena itu, pembahasan mengenai MBG, bencana dan utang negara sebaiknya tidak berhenti pada potongan informasi. Kronologi kebijakan, data anggaran, kondisi lapangan dan mekanisme pelaksanaan perlu dilihat secara bersamaan.
Kritik publik tetap penting sebagai bagian dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, kesimpulan mengenai efektivitas maupun dampak suatu program perlu dibangun berdasarkan data yang dapat diverifikasi.*
