JAKARTA – Setiap kali muncul bencana, baik itu karhutla di Sumatera dan Kalimantan maupun gempa di NTT, wacana untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu mengemuka. Alasannya biasanya sama: agar anggaran bisa dialihkan untuk penanganan darurat.
Padahal dari sisi pelaksanaan, ada cara lain yang lebih fleksibel. Alih-alih menghentikan MBG secara keseluruhan, jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah dibangun justru bisa diarahkan sesuai kondisi di lapangan.
Karena satu hal yang pasti, bencana tidak membuat kebutuhan pangan berhenti.
Respons Berbasis Wilayah, Bukan Pemotongan Nasional
Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menerapkan mekanisme penyesuaian saat terjadi bencana.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, distribusi MBG mengikuti kegiatan sekolah. Jika sekolah diliburkan karena terdampak asap karhutla dan belajar dilakukan secara daring, maka distribusi MBG di wilayah itu juga dihentikan sementara.
“Iya, selama itu, jadi selama online, kan tidak masuk sekolah, itu tidak kami berikan MBG,” kata Sudaryono.
Untuk makanan yang sudah terlanjur dimasak, BGN juga punya mekanisme penyaluran.
“yang sudah dimasak itu kemudian tetap kita bagikan dengan mekanisme yang kemudian berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.”
ANTARA melaporkan hal serupa. BGN berkoordinasi dengan pemda untuk menyesuaikan distribusi ketika sekolah terdampak karhutla.
Artinya kebijakan bisa bersifat lokal. Daerah yang terdampak bisa menyesuaikan, sementara daerah yang tidak terdampak tetap menjalankan pemenuhan gizi.
Membandingkan Anggaran MBG dengan Pesawat Pemadam Perlu Konteks
Muncul juga gagasan agar MBG diliburkan satu hari dan dananya dipakai untuk membeli pesawat pemadam.
Perbandingan seperti itu perlu dilihat lebih utuh. Pengadaan pesawat pemadam seperti De Havilland DHC-515 adalah proses jangka panjang.
Sebagai gambaran, Provinsi Alberta di Kanada mengalokasikan sekitar C$400 juta untuk lima unit DHC-515 dengan pengiriman mulai 2031. Canadian Commercial Corporation menyebut skema pengadaan G2G juga mencakup suku cadang, pelatihan, dan pemeliharaan.
Jadi ini bukan transaksi yang bisa dilakukan hanya dari penghematan satu hari program. Ada produksi, logistik, SDM, dan biaya operasional yang harus disiapkan.
Pemerintah sendiri memperkuat penanganan karhutla melalui berbagai instrumen. Sekretariat Negara mencatat penambahan 17 pesawat water bombing, 1.500 personel beserta perlengkapan, dan 200 pompa serta pipa untuk wilayah Kalimantan.
SPPG Saat Gempa NTT: Infrastruktur yang Bisa Dialihfungsikan
Pengalaman penanganan gempa di NTT Agustus 2026 menunjukkan kebutuhan pangan tetap menjadi prioritas utama.
Sekretariat Negara mencatat bantuan yang disalurkan ke Pulau Flores periode 15 sampai 24 Agustus 2026 meliputi 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, dan 10,29 ton air mineral. Selain itu ada obat-obatan, tenda, selimut, dan rumah sakit lapangan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan penanganan darurat dilakukan secara cepat, terarah, dan merata.
Di tengah itu, ada opsi pemanfaatan SPPG. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada 71 SPPG yang dapat difungsikan untuk membantu kebutuhan pangan pengungsi.
“Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” kata Tito.
Ini menunjukkan SPPG tidak hanya berfungsi untuk MBG di sekolah. Dengan koordinasi yang tepat, infrastruktur dapur dan distribusinya bisa dipakai untuk mendukung kebutuhan pangan saat bencana.
Tentu pemanfaatannya tetap harus memperhatikan kapasitas, lokasi, tenaga, rantai pasok, dan keamanan pangan.
Perluasan SPPG di Wilayah 3T Termasuk NTT
Pembangunan SPPG juga terus diperluas, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pemerintah menata 8.617 SPPG di daerah terpencil. Dari jumlah itu, 1.703 merupakan SPPG 3T yang diarahkan untuk mendukung penurunan stunting.
Khusus di NTT, ada 1.123 pengajuan SPPG 3T. Sebanyak 170 di antaranya sudah tervalidasi dan siap beroperasi.
Saat meninjau percepatan MBG di wilayah 3T, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya menjaga kualitas gizi.
“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya,” ujarnya, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Dengan standar yang dijaga sejak awal, jaringan SPPG akan lebih siap jika suatu saat perlu diarahkan untuk situasi darurat.
Dari Pertentangan Menjadi Pemanfaatan Bersama
Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa MBG dan penanganan bencana tidak harus dipertentangkan.
Ketika sekolah terdampak asap, distribusi bisa dihentikan sementara di wilayah itu. Ketika ada bencana dan dibutuhkan dapur lapangan, SPPG terdekat bisa dikoordinasikan untuk pengungsi. Saat kondisi kembali normal, layanan MBG berjalan seperti biasa.
Pendekatan ini lebih konstruktif dibandingkan menghentikan program secara nasional. Karena korban bencana tetap butuh pangan, dan menghentikan layanan di daerah yang aman tidak akan menyelesaikan masalah di lokasi bencana.
Karhutla Juga Butuh Sistem Lengkap
Penanganan karhutla tidak hanya soal pesawat pemadam. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasi Presiden untuk gerak cepat personel TNI-Polri di berbagai wilayah.
“Apresiasi terhadap gerak cepat personel TNI-Polri di berbagai sektor dan wilayah seluruh Indonesia,” kata Teddy, sebagaimana dimuat Sekretariat Negara.
Selain armada udara, dibutuhkan personel darat, peralatan, logistik, deteksi dini, pencegahan, dan penegakan hukum. Semua itu berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Catatan Akhir
Perdebatan mengenai MBG dan bencana sebaiknya diarahkan pada bagaimana membuat sistem yang lebih adaptif.
Mekanisme BGN sudah menunjukkan distribusi bisa disesuaikan per wilayah. Pengalaman di NTT menunjukkan SPPG bisa menjadi salah satu opsi dapur darurat. Dan percepatan pembangunan SPPG di 3T membuat jaringannya semakin luas.
Dengan begitu, respons terhadap bencana bisa diperkuat tanpa harus menghentikan pemenuhan gizi di tempat lain. Karhutla ditangani dengan sistemnya. Kebutuhan pangan masyarakat tetap dipenuhi dengan infrastruktur yang sudah tersedia.*
