JAKARTA – Penanganan dampak gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026 belum selesai. Memasuki pekan ketiga, pemerintah bersama tim gabungan masih bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak hingga tahap pemulihan.
Penanganan tidak berhenti di fase evakuasi dan distribusi bantuan awal. BNPB, BPBD, TNI, Polri, kementerian atau lembaga, tenaga kesehatan, relawan, dan pemerintah daerah juga menangani infrastruktur, layanan kesehatan, pendataan kerusakan, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Data BNPB per 22 Agustus 2026 mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Jumlah pengungsi mencapai 150.576 jiwa. Pada saat yang sama ribuan personel gabungan masih dikerahkan untuk menangani dampak bencana.
Ribuan Personel Dikerahkan ke Lapangan
Besarnya dampak membuat penanganan dilakukan lintas lembaga. BNPB menjadi unsur koordinasi bersama pemerintah daerah dan lembaga lainnya.
Hingga hari kedelapan pascagempa, Pos Pendamping Nasional mencatat 5.832 personel TNI, 238 personel Polri, dan 903 relawan dari 104 organisasi terlibat dalam penanganan darurat. Jumlah itu belum termasuk tim dari kementerian dan lembaga lain termasuk BNPB.
Sejak awal Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan langkah strategis untuk mempercepat penanganan.
Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian atau lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal, tegas Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan darurat gempa Flores pada 16 Agustus 2026.
BNPB kemudian membentuk Posko Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere untuk memperkuat koordinasi penanganan di Flores bagian barat dan timur. Skema ini menunjukkan respons dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, bukan hanya bergantung pada satu lokasi.
Infrastruktur Vital Mulai Dipulihkan
Pemulihan fasilitas vital menjadi indikator penanganan darurat. Dalam laporan BNPB per 21 Agustus 2026, kelistrikan di wilayah pelayanan Flores bagian timur dan barat telah 100 persen pulih. Sebanyak 11 trafo gardu induk, 59 penyulang dan 3.478 gardu distribusi sudah kembali menyala.
Di sektor telekomunikasi, 735 site provider telah difungsikan kembali. Perbaikan jaringan fiber optic bawah laut ruas Ende-Tente masih dilakukan.
Untuk akses jalan, sembilan ruas jalan nasional yang terdampak, termasuk 64 titik longsoran dan lima titik patahan, dilaporkan sudah fungsional kembali. Akses utama yang menghubungkan Ende dan Nagekeo juga sudah bisa digunakan untuk mobilitas dan distribusi logistik.
Pemulihan ini tidak berarti semua persoalan selesai. BNPB masih mencatat kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, dan kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditangani pada tahap berikutnya.
Bantuan Logistik Terus Dikirim
Distribusi logistik terus berjalan. Pos Pendukung Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma masih menerima dan mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak.
Pada 19 Agustus 2026 sebanyak 198 ton bantuan dikirim melalui 14 sorti penerbangan. Bantuan terdiri dari pangan dan nonpangan seperti sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, matras, selimut, genset, hygiene kit, hingga alat penjernih air.
Secara kumulatif sejak 15 hingga 19 Agustus, bantuan yang didistribusikan menggunakan pesawat TNI AU mencapai sekitar 251 ton melalui 19 sorti. Sementara bantuan dari Dana Siap Pakai BNPB yang dikirim menggunakan pesawat kargo komersial mencapai 345 ton melalui 23 sorti.
Artinya mekanisme logistik dari pusat ke titik terdampak di Flores terus berjalan setelah fase awal bencana.
Pelayanan Kesehatan Diperkuat
Layanan kesehatan menjadi fokus selain pangan dan tempat tinggal. Pada hari kedelapan pascagempa, KRI dr. Suharso-990 bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai. Kapal milik TNI Angkatan Laut itu memiliki fasilitas tindakan medis besar dan kapasitas rawat inap hingga 75 pasien.
Pelayanan juga diperkuat melalui rumah sakit lapangan di sejumlah lokasi dan kehadiran Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di Manggarai Timur.
Pemerintah menjalankan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar. Sekretariat Negara melaporkan tiga dapur umum Kementerian Sosial di Mano, Pota dan Dampek, Manggarai Timur, mampu memproduksi 6.000 bungkus makanan siap saji per hari untuk dua kali makan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas.
Pada penanganan bencana di NTT, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak menjadi salah satu hal yang penting. Tim terus bergerak memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan menyalurkan bantuan logistik dan membangun dapur umum, kata Gus Ipul.
Masuk Tahap Pendataan untuk Pemulihan
Penanganan kini bergerak ke fase pemulihan. Pendataan kerusakan menjadi dasar untuk menentukan bantuan dan pembangunan kembali.
Per 21 Agustus, BNPB mencatat 45.006 unit rumah terdampak. Rinciannya 17.175 rumah rusak berat, 9.818 rusak sedang dan 18.013 rusak ringan. Di sektor pendidikan, sebanyak 1.378 sekolah, 177.678 siswa dan 21.166 guru terdampak.
Pemerintah daerah NTT memperkuat pendataan dengan mengintegrasikan data kerusakan sektoral dan kewilayahan ke basis data geospasial. Pada 3 September 2026 BPBD NTT melaporkan koordinasi pengumpulan dan konsolidasi data menggunakan teknologi spasial dan udara termasuk drone untuk mempercepat pemulihan.
Area Manager SIAP SIAGA NTT Silvia Fanggidae menyebut proses ini tidak mudah.
Melakukan penilaian, verifikasi, dan validasi kerusakan untuk skala dampak seperti di Flores dalam waktu 90 hari itu tidak mudah.
Menurutnya pemanfaatan teknologi spasial darat dan udara diperlukan agar pemerintah memiliki basis data akurat untuk menyusun rencana pemulihan.
Pemulihan Butuh Data Akurat
Tahap pemulihan tidak hanya memperbaiki bangunan rusak. Pemerintah daerah NTT mulai mengarahkan rekonstruksi agar pembangunan kembali lebih aman dan terintegrasi.
Plt. Kepala BAPPERIDA Provinsi NTT Teresia M. Florensia mengatakan data adalah kunci.
Kita harus mengawal agar pemulihan berjalan baik, dan di sinilah data menjadi sangat penting.
Pendataan juga dibutuhkan untuk membuka akses pembiayaan pemulihan dari pemerintah pusat maupun mitra pembangunan. BPBD NTT mencatat estimasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp2,59 triliun berdasarkan data awal September. Angka itu menunjukkan besarnya pekerjaan setelah fase tanggap darurat.
Kritik Perlu, Penanganan Dilihat Secara Utuh
Kritik publik terhadap penanganan gempa NTT tetap penting. Masih ada warga yang butuh bantuan, rumah belum diperbaiki, fasilitas umum rusak, dan kebutuhan pengungsi belum semua terpenuhi. Hal itu harus jadi bahan evaluasi pemerintah.
Namun kritik perlu ditempatkan dalam konteks bahwa penanganan bencana bertahap. Di satu sisi pemerintah harus memastikan kebutuhan korban tidak terabaikan. Di sisi lain, pekerjaan ribuan personel di lapangan seperti distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, evakuasi, pendataan, hingga pemulihan infrastruktur juga berjalan.
Ukuran keberhasilan tidak hanya apakah semua persoalan sudah selesai. Yang perlu dilihat juga apakah respons berjalan, bantuan terus dikirim, layanan dasar dipulihkan, dan ada mekanisme untuk memperbaiki kekurangan.
Pemulihan Masih Panjang
Gempa Flores M7,7 meninggalkan dampak besar bagi masyarakat NTT. Proses pemulihan tidak bisa selesai dalam hitungan hari.
Data terbaru BPBD NTT menunjukkan pemerintah daerah mulai memperkuat basis data spasial untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini tanda penanganan sudah bergerak dari respons darurat ke agenda pemulihan jangka panjang.
Dukungan masyarakat tetap dibutuhkan, baik untuk korban maupun petugas di lapangan. Mengawal pemerintah lewat kritik dan evaluasi penting. Namun apresiasi terhadap kerja petugas dan solidaritas kepada korban juga perlu agar proses pemulihan di NTT bisa berjalan bersama-sama.*
