RADAR24.co.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi andalan pemerintah justru diguncang persoalan serius.
Sebanyak 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dihentikan sementara setelah ditemukan pelanggaran, mulai dari pengurangan porsi makanan hingga tidak terpenuhinya standar kelayakan.
Ledakan kasus ini memantik reaksi keras dari Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Ia menilai penghentian operasional ribuan dapur tidak akan menyelesaikan akar masalah jika oknum pengawas di internal Badan Gizi Nasional (BGN) tetap dibiarkan bercokol.
“Saya setuju dapur yang melanggar disuspend. Tapi jangan berhenti di situ. Pecat korwil yang bermain-main dan melindungi dapur tidak berkualitas,” tegas Irma kepada Kakinews.id, Minggu (26/4/2026).
Menurut Irma, dapur yang tidak punya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tidak memenuhi standar kebersihan, hingga mengurangi manfaat gizi seharusnya sejak awal tidak pernah lolos beroperasi. Fakta bahwa ribuan dapur bermasalah bisa berjalan justru menimbulkan tanda tanya besar terhadap sistem pengawasan BGN.
Ia menduga ada praktik “main mata” antara pengelola dapur dan oknum koordinator wilayah. Jika dugaan itu benar, maka skandal ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi pembiaran yang merusak program strategis nasional.
“Kenapa yang nakal bisa tetap jalan? Karena ada yang melindungi. Ini yang harus dibongkar,” ujarnya.
Irma menegaskan, MBG menyangkut hak anak-anak dan masyarakat penerima manfaat. Karena itu, setiap penyimpangan tidak bisa dianggap remeh. Pengurangan porsi makanan berarti merampas hak gizi masyarakat, sementara dapur yang tak higienis berisiko mengancam kesehatan penerima program.
Ia meminta BGN melakukan pembersihan total di level pengawasan lapangan. Tidak cukup hanya memberi sanksi administratif kepada dapur bermasalah, tetapi juga menindak pejabat internal yang diduga ikut bermain.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengungkapkan sekitar 1.700 SPPG telah disuspend untuk perbaikan usai ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program.
Kasus ini menjadi tamparan telak bagi tata kelola MBG. Program yang seharusnya menjadi simbol keberpihakan pada rakyat kecil justru terancam tercoreng oleh dugaan permainan oknum internal. Jika tak dibersihkan sampai ke akar, skandal serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang
