RADAR24.co.id | Pidie — Dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Jabal Ulum atau Dayah Jabal Ulum, Gampong Tgk. Di Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, memunculkan pertanyaan serius mengenai sistem pengawasan dan tanggung jawab pengelola lembaga pendidikan.
Ketua Perkumpulan Zirah Amanat Rakyat untuk Keadilan (ZARKA) Aceh, Rifqi Maulana, menilai penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada proses pidana. Ada persoalan lain yang harus diperiksa secara menyeluruh, terutama mengenai fungsi pengawasan, tanggung jawab pembina, tata kelola yayasan, dan pemenuhan hak-hak korban.
Rifqi menyampaikan apresiasi kepada Polres Pidie atas penanganan perkara tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum juga harus diikuti langkah konkret untuk memastikan para korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
“Jangan sampai persoalan ini hanya dilihat sebagai perkara pidana semata. Kita juga harus bertanya, bagaimana sistem pengawasan di lingkungan yayasan selama ini? Siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatan santri? Mengapa persoalan serius bisa menjadi perhatian publik? Semua itu harus dievaluasi,” kata Rifqi.
Tanggung Jawab Yayasan Menjadi Pertanyaan Penting
Menurut Rifqi, pimpinan dan pengelola Yayasan Jabal Ulum tidak dapat mengabaikan tanggung jawab kelembagaan hanya karena proses pidana sedang berjalan.
Ia menegaskan, tanggung jawab pidana terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan merupakan ranah aparat penegak hukum. Sementara itu, tanggung jawab perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban harus tetap menjadi perhatian pihak penyelenggara pendidikan sesuai kewajiban hukumnya.
Rifqi meminta pihak yayasan menjelaskan langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk membantu para korban.
Mulai dari pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, perlindungan identitas, hingga jaminan agar korban tidak mengalami tekanan selama proses penanganan perkara.
“Jangan sampai korban justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Pelaku diproses hukum, tetapi korban dibiarkan menghadapi trauma sendiri. Pimpinan yayasan harus menunjukkan tanggung jawab moral dan kelembagaannya,” tegasnya.
Fungsi Pembina dan Kepemimpinan Yayasan Perlu Dievaluasi
Rifqi turut menyoroti peran Tgk. Azhar selaku pembina yang disebut memiliki posisi penting dalam pengelolaan Yayasan Jabal Ulum.
Ia meminta Tgk. Azhar memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, serta mekanisme perlindungan peserta didik selama ini.
Menurut Rifqi, struktur organisasi yayasan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Setiap unsur kepengurusan harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara nyata.
Sejumlah pertanyaan perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif: bagaimana mekanisme pengawasan santri diterapkan, siapa yang bertugas mengawasi aktivitas pendidikan, bagaimana laporan pengaduan ditangani, dan apakah terdapat evaluasi berkala terhadap keamanan lingkungan dayah?
“Kalau ditemukan kelemahan pengawasan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban, harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan. Jangan sampai tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab ketika peserta didik membutuhkan perlindungan,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Dayah Aceh Jangan Hanya Menunggu
ZARKA Aceh mendesak Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dinas Pendidikan terkait, serta instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap tata kelola Yayasan Jabal Ulum.
Rifqi menilai pemerintah harus memastikan apakah standar perlindungan peserta didik telah dijalankan, bagaimana pengawasan kelembagaan dilakukan, serta apakah terdapat persoalan administratif yang selama ini belum diselesaikan.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil tindakan penertiban sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Ia juga meminta pemerintah membuka ruang pengaduan yang aman bagi santri, orang tua, dan masyarakat agar informasi mengenai kemungkinan adanya korban lain dapat ditindaklanjuti tanpa intimidasi.
“Jangan menunggu muncul persoalan baru. Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan instansi terkait harus turun langsung. Periksa sistem pengawasan, evaluasi kepemimpinan, dan pastikan seluruh peserta didik mendapatkan perlindungan,” katanya.
Status Yayasan dan Aset Desa Perlu Dibuka Secara Transparan
Persoalan lain yang menurut Rifqi perlu mendapat perhatian adalah informasi mengenai keterkaitan Yayasan Jabal Ulum dengan aset atau kepentingan desa.
Ia meminta pemerintah Gampong Tgk. Di Laweung bersama instansi terkait memastikan status kelembagaan, kepemilikan atau penggunaan aset, struktur kepengurusan, serta kewenangan masing-masing pihak.
Kejelasan tersebut penting untuk mencegah konflik antara pengelola yayasan dan masyarakat serta memastikan lembaga pendidikan tidak dikelola tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Rifqi juga meminta pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP), apabila satuan pendidikan di bawah yayasan menerima bantuan tersebut.
Pemeriksaan harus berdasarkan dokumen resmi, penggunaan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, harus ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
“Kalau benar ada keterkaitan dengan aset desa, semuanya harus jelas. Siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang mengelola, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai persoalan kelembagaan menimbulkan konflik sosial dan mengganggu masa depan pendidikan santri,” ujarnya.
Jangan Sampai Korban Menjadi Korban untuk Kedua Kalinya
Rifqi mengingatkan bahwa persoalan terbesar yang harus dicegah adalah munculnya korban baru akibat lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan.
Ia meminta Polres Pidie melanjutkan proses hukum secara profesional, sementara pemerintah melakukan evaluasi kelembagaan dan yayasan memastikan pemulihan korban berjalan secara nyata.
Menurutnya, perlindungan korban tidak boleh dikalahkan oleh konflik internal maupun persoalan pengelolaan lembaga.
“Jangan sampai korban mengalami penderitaan untuk kedua kalinya karena tidak mendapatkan perhatian dan pemulihan. Yayasan harus bertanggung jawab, pemerintah harus melakukan pengawasan, dan seluruh pihak harus memastikan lingkungan pendidikan kembali aman,” tegas Rifqi.
Ia menambahkan, penertiban bukan berarti menghambat pendidikan dayah. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan lembaga pendidikan dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan keselamatan peserta didik.
“Yang harus diselamatkan adalah masa depan santri. Proses hukum harus tuntas, tanggung jawab yayasan harus jelas, dan pemulihan korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai persoalan yang tidak diselesaikan hari ini melahirkan korban berikutnya,” tutupnya.
