RADAR24.co.id –– Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam reshuffle kabinet, Senin (27/4/2026). Ia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang dipindahkan menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan .
Jumhur dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang panjang di dunia aktivisme, gerakan buruh, dan pemerintahan. Berikut profil lengkapnya:
– Nama Lengkap: Mohammad Jumhur Hidayat
– Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 18 Februari 1968
– Pendidikan: Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Nasional (UNAS) Jakarta.
Perjalanan Karier
Nama Jumhur mulai dikenal luas saat menjadi mahasiswa di ITB pada akhir 1980-an. Ia aktif memimpin demonstrasi menyoroti ketimpangan sosial, penggusuran lahan, dan kebijakan Orde Baru. Akibat aktivitasnya, ia ditangkap pada 5 Agustus 1989 dan divonis 3 tahun penjara, hingga bebas pada 25 Februari 1992 .
Setelah bebas, ia tidak meninggalkan dunia gerakan. Ia menjadi Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) dan mendirikan sejumlah organisasi, antara lain Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) serta Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia .
Dunia Politik dan Pemerintahan
– 1999: Menjabat Sekretaris Jenderal Partai Daulat Rakyat .
– 2002: Tetap memegang posisi strategis saat partai tersebut bergabung membentuk Partai Sarikat Indonesia .
– 2007–2014: Diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di posisi ini, ia dikenal vokal membela hak-hak pekerja migran di luar negeri .
– Sejak Februari 2022: Menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia .
Tugas Baru sebagai Menteri LHK
Dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur kini bertugas mengelola isu lingkungan nasional. Salah satu tantangan utamanya adalah menjembatani upaya pelestarian alam dengan kepentingan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat .
Penunjukan ini juga menandai masuknya tokoh buruh ke dalam struktur pemerintahan di sektor lingkungan hidup, yang diharapkan membawa perspektif baru dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan .
