RADAR24.co.id – Upaya memperkuat tata kelola sumur minyak masyarakat sekaligus mendukung ketahanan energi nasional terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan sumur minyak antara Koperasi Produsen Karya Energi Nusantara Kabupaten Kendal, UMKM PT Mataram Connection Nusantara, dan Koperasi Blora Migas Energi Kabupaten Blora.
Acara berlangsung di Kantor Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur, Patrajasa Jakarta, Selasa (22/4/2026). PKS ini menjadi tonggak penting dalam percepatan legalisasi sumur minyak masyarakat dengan penerapan tata kelola yang aman, patuh regulasi, serta berwawasan lingkungan.
Kehadiran skema ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan standar operasional bagi para pengelola sumur rakyat agar lebih profesional.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto, Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi, serta Direktur Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina Ruby Mulyawan.
Ruby Mulyawan menjelaskan bahwa inisiatif ini bermula dari rekomendasi teknis tim gabungan pada Oktober 2025, dilanjutkan dukungan pemda Januari 2026, penerbitan surat acuan Februari 2026, hingga pengajuan ke SKK Migas dan PSDM pada April 2026.
“Dari pengajuan hingga penandatanganan hanya membutuhkan waktu satu bulan. Meski sempat terdapat dinamika pembahasan terkait skema 0,5% PSW, tim Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi Randugunting berhasil menemukan solusi bersama,” ujar Ruby.
Sementara itu, perwakilan Badan Kerja Sama Usaha (BKU) Jawa Tengah menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum transformasi bagi penambang sumur rakyat. Dengan legalitas dan pendampingan, mereka kini dapat beroperasi secara terbuka dengan memperhatikan aspek Health, Safety, and Environment (HSE), kepatuhan hukum, serta perizinan lingkungan.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto, mengapresiasi kecepatan realisasi dan inovasi teknis yang diterapkan. Ia menyoroti metode produksi yang tidak hanya menghasilkan minyak, tetapi juga melakukan injeksi air untuk menjaga tekanan reservoir (pressure maintenance), sehingga efisiensi produksi meningkat.
Senada, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menegaskan pentingnya sektor hulu bagi negara.
“Kontribusi hulu migas sangat penting bagi APBN, termasuk dalam mendukung pembiayaan subsidi energi. Indonesia dinilai memiliki ketahanan energi yang kuat karena mampu menjaga stabilitas harga energi bersubsidi,” tegasnya.
Di sisi hilir, Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi memastikan kesiapan pihaknya menyerap seluruh hasil produksi.
“Tanpa produksi dari hulu, tidak akan ada produk energi yang dapat disalurkan. Peran kami adalah memastikan minyak yang dihasilkan dapat diolah dan didistribusikan secara optimal,” jelasnya.
Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta model kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam mengoptimalkan sumur tua, sekaligus memberdayakan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
INFORMASI UMUM
Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina merupakan pengelola hulu migas yang wilayah kerjanya mencakup Jawa Timur, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua, terdiri dari aset offshore maupun onshore, serta satu aset hilir yaitu Donggi Senoro LNG.
Wilayah kerja terbagi dalam beberapa zona:
– Zona 11: Alas Dara Kemuning, Cepu, WMO, Randugunting, Sukowati, Poleng, Tuban East Java.
– Zona 12: Jambaran Tiung Biru, Banyu Urip.
– Zona 13: Donggi Matindok, Senoro Toili, Makasar Strait, Melati.
– Zona 14: Papua, Salawati, Salawati Basin, Binaiya.
