JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara sebagai pihak yang akan mengawal kerja sama perdagangan listrik antara Indonesia dan Singapura. Penugasan itu disampaikan saat Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura di Jakarta, 6 Juli 2026.
Kerja sama perdagangan listrik lintas batas ini masuk dalam paket 26 kesepakatan yang diteken kedua negara. Cakupannya luas, mulai dari ekonomi, energi, investasi, pertahanan, sampai teknologi.
Dalam konferensi pers bersama PM Singapura Lawrence Wong, Presiden Prabowo menyebut kerja sama ekonomi masih jadi pilar utama hubungan kedua negara.
“The economic cooperation we maintain remains the principal pillar of our ties. We are witnessing stronger cooperation across all fields,” ujar Presiden Prabowo.
Ia juga menyebut pertemuan tahunan itu menghasilkan capaian konkret.
“This meeting produced 26 tangible and concrete achievements in various fields, comprising 18 government-to-government cooperation agreements and eight business-to-business agreements,” kata Prabowo.
Danantara Ditunjuk Jadi Koordinator Investasi
Lewat dokumen kerja sama, Indonesia dan Singapura menargetkan ekspor listrik rendah karbon sebesar 3,4 gigawatt pada 2035.
Tugas Danantara adalah mengoordinasikan investasi strategis itu melalui skema badan investasi negara. Saat ini pemerintah masih mematangkan sisi komersial seperti skema investasi, harga jual listrik, dan pola kerja sama dengan swasta.
Proyek ini tidak berhenti di pembangkit. Pemerintah menyebut cakupannya juga meliputi pembangunan pembangkit surya, sistem penyimpanan energi BESS, kabel transmisi bawah laut, hingga industri pendukung energi hijau di dalam negeri.
Masuk ke Skema ASEAN Power Grid
Kerja sama ini adalah bagian dari ASEAN Power Grid, inisiatif integrasi jaringan listrik se-ASEAN. Dengan skema perdagangan lintas negara, potensi energi terbarukan di kawasan bisa dipakai lebih optimal dan ketahanan energi regional jadi lebih kuat.
Indonesia punya peluang besar jadi pemasok karena ketersediaan energi surya yang melimpah.
Kebutuhan Singapura Berbeda
Pemerintah menekankan proyek ini bukan sekadar bangun PLTS baru. Ada syarat teknis yang harus dipenuhi agar listrik yang dikirim ke Singapura sesuai standar energi rendah karbon di negara itu.
Itu sebabnya pembangunan juga menyasar infrastruktur penyimpanan dan transmisi agar pasokan stabil.
Harga dan Pembeli Masih Dibahas
Pembahasan komersial masih berjalan. Termasuk soal harga dan siapa offtaker atau pembeli listriknya.
Laporan TechNode Global menyebut Singapura dan Indonesia sedang menjajaki skema penyerapan listrik rendah karbon dari Indonesia.
“Singapore and Indonesia are exploring potential collaboration on the offtake of imported low-carbon electricity,” tulis TechNode Global.
Artinya proyek ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar yang sudah ada, bukan tanpa kepastian pembeli.
Kebutuhan Dalam Negeri Tetap Utama
Pemerintah memastikan ekspor tidak akan mengganggu pasokan listrik nasional. Pemenuhan listrik di dalam negeri tetap mengacu pada RUPTL PLN. Sementara proyek ekspor akan memakai infrastruktur khusus untuk pasar rendah karbon.
Selain itu, proyek ini diharapkan menarik investasi energi hijau dan menggerakkan industri pendukung di Indonesia.
PM Singapura Lawrence Wong menilai kerja sama ini lebih dari soal aliran modal.
“These investments are not just capital flows. They create businesses, downstream industries, digital infrastructure, opportunities, and good jobs for the Indonesian people,” kata Lawrence Wong.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut implementasi masih di tahap pembahasan teknis dan komersial. Pemerintah ingin proyek ini juga mendorong penggunaan komponen dalam negeri dan penguatan industri energi terbarukan.
Dengan target 3,4 GW pada 2035, penugasan ke Danantara diharapkan mempercepat koordinasi investasi dan pelaksanaan. Pembahasan harga, skema investasi, dan mekanisme bisnis masih terus dilakukan sebelum masuk ke tahap konstruksi penuh.*
