RADAR24.co.id | Aceh — Kritik keras terhadap pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) datang dari lingkaran pendukungnya sendiri. Forum bangun investasi Aceh , M. Nur, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Ia menilai, sejak dilantik pada 12 Februari 2025, pemerintahan Mualem-Dek Fadh belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan besarnya harapan rakyat. Sejumlah persoalan mendasar masih menggantung, sementara masyarakat harus berhadapan dengan tekanan ekonomi dan ketidakpastian pelayanan publik.
Bagi M. Nur, persoalan ini bukan sekadar lambatnya pelaksanaan program. Lebih jauh, kondisi tersebut menyangkut tanggung jawab politik dan kepercayaan masyarakat yang telah diberikan melalui Pilkada.
Pernyataannya menjadi sorotan karena ia mengaku pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Mualem-Dek Fadh. Namun, ia menegaskan tidak ingin loyalitas politik berubah menjadi alasan untuk menutup mata terhadap persoalan pemerintahan.
“Walaupun saya bagian dari tim pemenangan Mualem dan Dek Fadh, bukan berarti saya harus diam melihat kondisi pemerintahan hari ini. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kelompok yang hanya pandai membela, tetapi kehilangan keberanian ketika rakyat membutuhkan pembelaan. Kalau pemerintah tidak bekerja sesuai harapan, kritik harus disampaikan,” tegas M Nur.
Menurutnya, kemenangan politik tidak boleh membuat pemerintah merasa telah memperoleh kepercayaan tanpa batas. Kepercayaan rakyat harus dibayar dengan kinerja, keberanian mengambil keputusan, dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepemimpinan Gubernur Dipertanyakan
M Nur juga menyoroti efektivitas kepemimpinan Gubernur Mualem. Ia menilai kepala daerah harus lebih intensif hadir di tengah masyarakat dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik.
Ia turut menyinggung kondisi kesehatan Gubernur yang menurut pengamatannya berdampak pada intensitas kepemimpinan dan aktivitas pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif.
“Rakyat tidak membutuhkan gubernur yang hanya hadir dalam seremoni dan agenda formal. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan, mendengar keluhan, melihat persoalan secara langsung, dan mengambil keputusan. Jangan sampai pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jabatan gubernur bukan simbol kekuasaan. Jabatan tersebut merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab penuh terhadap kehidupan masyarakat Aceh.
12 Janji Politik, Mana yang Sudah Dibuktikan?
M Nur mempertanyakan realisasi sejumlah janji dan agenda pemerintahan Mualem-Dek Fadh yang pernah disampaikan kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak menghindari pertanyaan publik mengenai perkembangan program-program tersebut.
Ada 12 persoalan yang menjadi sorotannya:
1. Program barcode BBM yang belum menunjukkan kejelasan hasil dan manfaat bagi masyarakat.
2. Rencana pembangunan pabrik rokok di Aceh yang masih membutuhkan kepastian realisasi.
3. Rencana pembangunan pabrik ban yang belum memperlihatkan kejelasan tindak lanjut.
4. Penguatan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.
5. Program manasik haji internasional yang perlu dijelaskan implementasi dan manfaatnya.
6. Gagasan pengelolaan minyak dan gas Aceh yang pernah dikaitkan dengan kemampuan membayar utang negara Republik Indonesia.
7. Penyelesaian persoalan Tanoh Blang Padang yang masih membutuhkan kepastian.
8. Perjuangan penyelesaian persoalan bendera Aceh yang hingga kini belum tuntas.
9. Kejelasan penyaluran bantuan bagi korban bencana.
10. Penertiban tambang ilegal yang dinilai belum berjalan maksimal.
11. Pergantian Sekretaris Daerah Aceh yang memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas birokrasi.
12. Ketidakpastian keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Rakyat berhak bertanya. Mana yang sudah direalisasikan? Mana yang masih dikerjakan? Mana yang belum mampu diwujudkan? Jangan sampai semua janji hanya menjadi materi kampanye, sementara setelah kekuasaan diperoleh masyarakat justru harus menunggu tanpa kepastian,” katanya.
Menurut M Nur, pemerintah tidak cukup hanya memberikan penjelasan normatif. Masyarakat membutuhkan laporan perkembangan, target penyelesaian, dan hasil nyata dari setiap program yang pernah dijanjikan.
Desak Evaluasi Total, Jangan Jadikan Rakyat Korban Kegagalan Birokrasi
M Nur mendesak Mualem dan Dek Fadh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh terjebak dalam urusan internal, tarik-menarik kepentingan, maupun dinamika pergantian jabatan, sementara persoalan masyarakat terus menumpuk.
Setiap SKPA harus memiliki target yang terukur, tanggung jawab yang jelas, serta keberanian mempertanggungjawabkan program yang tidak berjalan.
Menurutnya, persoalan ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, bantuan korban bencana, dan pengelolaan sumber daya alam harus menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai pemerintah sibuk mengurus kepentingan internal, sementara rakyat semakin sulit. Korban bencana masih menunggu kepastian bantuan, masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, lapangan pekerjaan menjadi persoalan, dan berbagai masalah mendasar Aceh belum terselesaikan. Pemerintah harus bekerja, bukan sekadar memperlihatkan kesibukan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan banyaknya rapat, kunjungan, seremoni, atau pernyataan pejabat. Ukurannya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Pernah Memperjuangkan Kemenangan, Kini Tidak Mau Membungkam Kritik
M Nur kembali menegaskan bahwa kritiknya bukan bentuk permusuhan politik. Ia justru ingin mengingatkan bahwa kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan kelompok dan loyalitas politik.
Ia mengaku pernah ikut memperjuangkan kemenangan Mualem-Dek Fadh. Namun, menurutnya, keberpihakan kepada rakyat tidak boleh berhenti hanya karena pasangan yang didukung telah memperoleh kekuasaan.
“Kalau pemerintah bekerja baik, kita harus memberikan apresiasi. Tetapi kalau tidak berjalan baik, kita juga harus berani mengkritik. Saya pernah berada di barisan pemenangan, tetapi hari ini kepentingan rakyat Aceh harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok dan tim politik,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan pesan keras kepada pemerintahan Mualem-Dek Fadh agar segera membuktikan janji politiknya.
“Jangan sampai Mualem-Dek Fadh hanya berhasil memenangkan Pilkada, tetapi gagal menjawab harapan rakyat. Jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan suaranya ketika pemilihan, tetapi dilupakan setelah kekuasaan berada di tangan. Kekuasaan bukan hadiah untuk dinikmati, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Rakyat tidak hidup dari janji politik. Rakyat membutuhkan bukti, pekerjaan, pelayanan, dan perubahan nyata,” tutup M Nur.
