Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag., MA (Dosen UIN Jurai Siwo Lampung)
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan dinamika baru dalam kehidupan politik dan ruang publik. Peristiwa tersebut tidak hanya menghadirkan perdebatan mengenai aspek konstitusional dan tanggung jawab politik, tetapi juga memunculkan berbagai respons psikologis masyarakat. Ada yang menyampaikan pembelaan, ada yang memberikan kritik, dan tidak sedikit pula yang mengekspresikan ketidakpuasan melalui ungkapan yang merendahkan pribadi. Fenomena ini menarik dikaji dari perspektif psikologi terapan. Sebab, respons masyarakat terhadap seorang tokoh politik tidak selalu lahir dari pertimbangan rasional. Terkadang, sikap tersebut dipengaruhi oleh identitas kelompok, loyalitas politik, kekecewaan, kemarahan, bahkan kebencian yang telah terbentuk sebelumnya.
Persoalan mendasarnya adalah apakah pembelaan terhadap Gibran selalu merupakan bentuk sikap yang positif? Apakah kritik dan penolakan terhadap dirinya dapat dibenarkan ketika disampaikan melalui penghinaan? Di sinilah pentingnya membedakan antara pembelaan yang berlandaskan prinsip moral dan pembelaan yang didorong fanatisme, serta antara kritik yang konstruktif dan penghinaan yang merusak martabat manusia.
Pembelaan Bukan Berarti Fanatisme
Dalam kehidupan demokrasi, setiap orang mempunyai hak untuk membela atau mengkritik pejabat publik. Seseorang yang membela Gibran tidak otomatis menjadi pendukung seluruh kebijakan politiknya. Demikian pula, seseorang yang mengkritik Gibran tidak otomatis menjadi pembenci dirinya. Pembelaan dapat lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara bermartabat. Sekalipun seseorang tidak lagi menduduki jabatan publik, ia tetap memiliki hak sebagai manusia untuk tidak dihina, direndahkan, atau diperlakukan secara tidak pantas. Namun, pembelaan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Membela seseorang bukan berarti menutup ruang kritik terhadap keputusan, rekam jejak, kompetensi, maupun tanggung jawab politiknya. Pembelaan yang sehat justru memberikan ruang bagi evaluasi secara objektif.
Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan ingroup bias, yaitu kecenderungan seseorang memberikan penilaian lebih positif kepada kelompok yang dianggap sebagai bagian dari identitasnya sendiri. Sebaliknya, individu yang berada di luar kelompoknya lebih mudah dinilai secara negatif. Kecenderungan tersebut dapat menjadikan seseorang kehilangan objektivitas. Apa pun yang dilakukan kelompok sendiri dianggap benar, sementara tindakan kelompok lain selalu dipandang salah. Jika pola ini berkembang dalam kehidupan politik, masyarakat akan sulit membangun dialog yang sehat. Karena itu, membela Gibran seharusnya tidak dilakukan dengan menyerang pihak yang mengkritiknya. Sebaliknya, kritik terhadap Gibran juga tidak seharusnya berubah menjadi permusuhan pribadi.
Kritik Politik Tidak Sama dengan Penghinaan
Pejabat publik harus terbuka terhadap kritik. Bahkan, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pemerintahan, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menerima evaluasi masyarakat. Namun, kritik dan penghinaan merupakan dua hal yang berbeda. Kritik diarahkan pada tindakan, kebijakan, keputusan, kompetensi, dan tanggung jawab seseorang. Sementara penghinaan cenderung menyerang kehormatan, identitas, atau martabat pribadi. Dalam konteks Gibran, masyarakat tentu dapat mempertanyakan alasan pengunduran dirinya, proses politik yang melatarbelakanginya, serta konsekuensi terhadap kehidupan ketatanegaraan. Pertanyaan semacam itu merupakan bagian dari kontrol demokratis.
Akan tetapi, penggunaan kata-kata yang merendahkan, memperolok, atau memberikan julukan yang menghina tidak serta-merta menjadikan kritik tersebut lebih berkualitas. Justru, bahasa yang tidak pantas dapat mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan. Seseorang boleh tidak menyukai Gibran. Seseorang juga boleh menilai kepemimpinannya secara negatif. Namun, ketidaksukaan politik tidak harus diwujudkan dalam tindakan yang menghilangkan penghormatan terhadap sesama manusia.
Regulasi Emosi dan Psikologi Kebencian Politik
Gross (2021), melalui pengembangan kajian regulasi emosi, menjelaskan pentingnya kemampuan individu mengelola pengalaman dan ekspresi emosional. Regulasi emosi bukan berarti menghilangkan kemarahan atau memaksa seseorang untuk selalu bersikap tenang. Regulasi emosi justru memungkinkan seseorang menentukan bagaimana perasaan tersebut diekspresikan secara tepat. Seseorang boleh marah terhadap keputusan politik, tetapi tetap dapat memilih bahasa dan tindakan yang tidak merugikan orang lain. Dalam fenomena pascamundurnya Gibran, respons emosional masyarakat perlu dipahami secara proporsional. Ada kemungkinan sebagian orang merasa kecewa, sebagian lainnya merasa puas, dan kelompok lain menganggap peristiwa tersebut sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi politik.
Persoalannya muncul ketika emosi negatif berkembang menjadi perilaku agresif, baik melalui ucapan, simbol, maupun tindakan di ruang publik. Kemarahan yang tidak dikelola dapat mendorong seseorang lebih mengutamakan kepuasan emosional daripada ketepatan argumentasi. Dalam keadaan demikian, tujuan kritik dapat bergeser menjadi keinginan mempermalukan pihak yang tidak disukai. Di sinilah kontrol diri menjadi penting. Kedewasaan psikologis tidak ditentukan oleh kemampuan seseorang menyembunyikan ketidaksetujuan, tetapi oleh kemampuannya menyampaikan ketidaksetujuan tanpa kehilangan kendali diri.
Polarisasi Politik dan Perilaku Saling Merendahkan
Fenomena pembelaan dan penghinaan terhadap Gibran juga berkaitan dengan polarisasi afektif. Polarisasi ini terjadi ketika perbedaan pilihan atau identitas politik berkembang menjadi perasaan tidak suka, curiga, bahkan permusuhan terhadap kelompok yang berbeda. Van Bavel dan kolega (2024) melalui kajian mengenai media sosial dan moralitas mengingatkan bahwa lingkungan digital dapat mempercepat penyebaran emosi moral dan konflik antarkelompok. Media sosial sering kali memberikan ruang bagi ekspresi yang spontan. Seseorang dapat menuliskan komentar bernada kebencian tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosialnya. Bahkan, komentar yang provokatif terkadang memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan argumentasi yang rasional.
Akibatnya, penghinaan dapat dianggap sebagai bentuk keberanian politik. Sementara sikap santun justru terkadang dipersepsikan sebagai kelemahan atau keberpihakan kepada pihak tertentu. Cara pandang semacam ini perlu diluruskan. Kesantunan bukan tanda kelemahan. Mengendalikan ucapan bukan berarti kehilangan keberanian. Justru, kemampuan mempertahankan argumentasi tanpa menghina merupakan salah satu indikator kematangan psikologis.
Adat Ketimuran dan Etika Membela maupun Mengkritik
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Sopan santun, tata krama, penghormatan kepada sesama, dan kemampuan menjaga perasaan orang lain merupakan nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai tersebut seharusnya berlaku kepada siapa pun, termasuk kepada tokoh politik yang tidak kita sukai. Menghormati martabat seseorang tidak berarti menyetujui seluruh tindakan atau keputusan politiknya. Demikian pula, pembelaan terhadap Gibran tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan masyarakat yang menyampaikan kritik. Orang yang berbeda pandangan politik tetap mempunyai hak untuk didengar dan dihormati.
Dalam perspektif Islam, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 agar manusia tidak saling mengolok-olok dan merendahkan sesamanya. Ayat ini memberikan pesan bahwa perbedaan kedudukan dan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan penghormatan terhadap manusia. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa orang kuat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan, melainkan orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah (HR. Bukhari dan Muslim). Pesan tersebut relevan dalam kehidupan politik Indonesia. Membela seseorang dengan cara menghina orang lain bukanlah pembelaan yang mencerminkan kedewasaan. Begitu pula mengkritik seseorang dengan cara mempermalukannya bukanlah ukuran keberanian demokratis.
Demokrasi Membutuhkan Keberanian Sekaligus Adab
Mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Perdebatan mengenai alasan, proses, dan konsekuensi pengunduran diri tetap penting untuk dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Namun, masyarakat perlu memisahkan persoalan politik dari persoalan martabat manusia. Jabatan dapat berubah. Kekuasaan dapat berakhir. Dukungan politik dapat datang dan pergi. Akan tetapi, nilai kesantunan dan penghormatan terhadap sesama harus tetap dipertahankan. Pembelaan yang sehat adalah pembelaan yang tidak menutup ruang kritik. Kritik yang berkualitas adalah kritik yang tidak berubah menjadi penghinaan. Keduanya dapat berjalan bersama dalam kehidupan demokrasi yang matang.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukanlah apakah seseorang berada di pihak yang membela atau mengkritik Gibran. Persoalan yang lebih penting adalah apakah masing-masing pihak masih mampu menggunakan akal sehat, mengendalikan emosi, dan menjaga adab dalam menyampaikan pendapat. Kita tidak harus menyukai semua tokoh politik. Kita juga tidak wajib menyetujui seluruh keputusan pemerintah. Namun, jangan sampai perbedaan politik menjadikan kita kehilangan nilai kemanusiaan. Sebab, demokrasi yang bermartabat bukan hanya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berbicara, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab tentang bagaimana kebebasan itu digunakan. Membela tanpa fanatisme, mengkritik tanpa menghina, dan berbeda tanpa bermusuhan. Itulah kedewasaan psikologis dan peradaban politik yang seharusnya kita bangun bersama.
