RADAR24.co.id | Banda Aceh — Ketua Umum Gerakan Aceh Maju, Rifqi Maulana, meminta kritik terhadap Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) disampaikan secara proporsional. Menanggapi sorotan Sri Radjasa, ia mengajak publik menilai kepemimpinan Mawardi Nur berdasarkan agenda dan langkah yang telah berjalan, bukan semata polemik.

Rifqi mengatakan, Mawardi Nur baru sekitar tiga bulan memimpin BPMA. Dalam periode tersebut, sejumlah agenda mulai dijalankan, mulai dari optimalisasi sumur masyarakat, percepatan kerja sama produksi, evaluasi lapangan, pengeboran, hingga penjajakan investasi.

“Kalau ingin menilai secara objektif, lihat apa yang sudah dikerjakan. Mawardi Nur baru sekitar tiga bulan memimpin BPMA, tetapi sejumlah agenda strategis sudah bergerak. Ini perlu dilihat secara utuh,” kata Rifqi.

Menurut dia, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik terhadap lembaga maupun pejabat publik semestinya didukung data, argumentasi, dan pemahaman terhadap proses yang sedang berlangsung.

Rifqi menyoroti langkah BPMA melakukan verifikasi faktual sumur minyak masyarakat di sejumlah kecamatan di Aceh Timur pada Agustus 2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari penataan dan percepatan pengelolaan sumur masyarakat.

Pada September, persetujuan teknis kerja sama produksi sumur masyarakat melalui skema BUMD, koperasi, dan UMKM di Blok A Aceh Timur serta Blok B Aceh Utara mulai diperoleh. Kerja sama tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui perjanjian dengan badan usaha dan KKKS pada Oktober.

“Pengelolaan migas tidak bisa selesai dalam satu malam. Ada tahapan teknis, regulasi, koordinasi, dan kerja sama. Karena itu, proses yang sedang berjalan juga perlu menjadi bagian dari penilaian,” ujarnya.

Rifqi juga menyinggung dimulainya pengeboran sumur Rayeu D-1 di Aceh Utara pada November 2026 bersama PGE. Ia menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengembangkan potensi migas Aceh.

Di sisi lain, penjajakan investasi dan komunikasi dengan mitra internasional dinilai penting untuk memperkuat peluang pengembangan sektor energi di Aceh.

“Investasi membutuhkan kepercayaan, kepastian, komunikasi, dan kerja yang konsisten. Membuka peluang investasi bukan pekerjaan mudah. Upaya tersebut harus dikawal agar memberikan manfaat bagi Aceh,” kata Rifqi.

Rifqi meminta kritik terhadap BPMA tidak mencampuradukkan fakta, dugaan, dan opini. Jika terdapat persoalan tata kelola, ia mengatakan hal itu harus diuji melalui data serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Silakan mengkritik. Tetapi kritik harus berbasis fakta. Jangan sampai polemik justru menutupi agenda yang sedang dikerjakan. Aceh membutuhkan kritik yang konstruktif dan solusi,” ujarnya.

Ia juga menilai pendekatan jemput bola dan membangun komunikasi untuk membuka peluang merupakan bagian dari upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan sektor migas.

Bagi Rifqi, semangat tersebut menjadi pelajaran bagi generasi muda bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan keberanian mengambil langkah.

Mawardi Nur menjadi contoh bahwa peluang tidak cukup ditunggu, tetapi harus dijemput. Kritik dan polemik seharusnya menjadi suplemen yang membuat perjuangan semakin kokoh,” katanya.

Rifqi berharap BPMA terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja, sekaligus memastikan pengelolaan migas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mengatakan, peningkatan produksi, pengembangan sumur masyarakat, investasi, keterlibatan pengusaha lokal, serta penyerapan tenaga kerja harus menjadi agenda yang dikawal bersama.

“Yang kita inginkan adalah Aceh maju, ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, pengusaha lokal berkembang, dan sumber daya alam memberikan manfaat bagi rakyat. Kritik tetap diperlukan, tetapi pembangunan Aceh harus terus berjalan,” kata Rifqi Maulana.