RADAR24.co.id | Jakarta — Komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026, disertai pernyataan kesediaan mundur jika target tak tercapai, menjadi ujian politik sekaligus akuntabilitas publik.

Ketua Umum NARAYA, KRAy Intan Dewi Rumbinang, S.E., S.H., M.H., CPLA, mengatakan pernyataan Dasco tidak boleh berhenti sebagai retorika politik. Menurut dia, publik berhak mengukur komitmen pejabat negara dari hasil kerja, bukan sekadar pernyataan.

“Keberanian mempertaruhkan jabatan bukanlah pernyataan politik biasa. Itu adalah pertaruhan integritas di hadapan rakyat. Ketika seorang pemimpin berani menjadikan jabatannya sebagai jaminan atas komitmennya, maka rakyat berhak menagih pembuktiannya,” kata Intan dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.

Ia mengatakan RUU Perampasan Aset telah lama menjadi tuntutan publik dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Negara, kata dia, tidak cukup hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga harus memastikan kekayaan yang diperoleh dari kejahatan dapat dipulihkan.

“Politik bukan sekadar seni berbicara. Politik adalah keberanian mempertanggungjawabkan setiap perkataan melalui tindakan nyata. Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan politik, melainkan penyelesaian,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum NARAYA, Krismansyah Nasution, S.H., CPLA, menilai regulasi perampasan aset penting untuk menutup celah penegakan hukum yang selama ini dinilai belum optimal dalam memulihkan hasil kejahatan.

“Negara tidak boleh terus-menerus kalah dari para koruptor. Tidak cukup hanya menghukum pelakunya, sementara aset hasil kejahatan tetap dapat dinikmati. Hukum harus mampu mengejar, merampas, dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan untuk kepentingan negara dan rakyat,” kata Krismansyah.

Ia mengingatkan pembahasan RUU tersebut tidak boleh terjebak dalam kompromi politik yang justru menghilangkan substansi pemberantasan korupsi.

Sekretaris Jenderal NARAYA, Muhammad Afgan Ababil, S.H., mengatakan tenggat waktu yang disampaikan Dasco harus menjadi ukuran keseriusan parlemen.

“Rakyat sudah terlalu sering mendengar janji. Yang dibutuhkan hari ini adalah kepastian, keberanian, dan hasil. Jabatan publik bukan tempat berlindung dari tanggung jawab, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal NARAYA, Hanum Mutiari, mengatakan masyarakat sipil harus tetap mengawal proses legislasi secara kritis. Dukungan terhadap komitmen pimpinan DPR, kata dia, tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan.

“Komitmen harus diuji melalui hasil yang nyata, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Adapun Bendahara Umum NARAYA, Teuku Ilham Syah, S.E., menilai pengembalian aset hasil korupsi memiliki dimensi keadilan ekonomi. Kekayaan negara yang dicuri, kata dia, pada dasarnya merupakan hak masyarakat yang dirampas.

“Pengembalian aset bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut keadilan ekonomi dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

NARAYA mengingatkan RUU Perampasan Aset harus dirumuskan secara kuat, tetapi tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan mekanisme pengawasan agar tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan.

Intan mengatakan momentum ini seharusnya menjadi kesempatan DPR membangun kembali kepercayaan publik. Komitmen penyelesaian legislasi, menurut dia, perlu dibuktikan melalui konsistensi antara pernyataan dan keputusan.

“Sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling gaduh membangun opini. Sejarah akan mencatat siapa yang berani mengambil tanggung jawab dan menuntaskan pekerjaan besar bagi bangsanya,” kata Intan.

NARAYA menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset dan mendorong agenda pemberantasan korupsi yang transparan, berkeadilan, serta berpihak pada kepentingan rakyat.