Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, S. Ag., MA (Dosen UIN Jurai Siwo Lampung)

Persoalan riwayat pendidikan pejabat publik tidak selalu dipahami masyarakat sebagai masalah administratif. Dalam situasi politik yang terpolarisasi, persoalan tersebut dapat berubah menjadi perdebatan mengenai identitas, loyalitas, dan keberpihakan politik. Fakta yang sama dapat menghasilkan kesimpulan berbeda karena masyarakat tidak selalu memproses informasi secara netral. Penilaian sering dipengaruhi oleh pandangan politik, pengalaman sosial, serta hubungan emosional dengan tokoh yang sedang dibicarakan.

Polemik dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan bagaimana persoalan pendidikan pejabat memperoleh perhatian politik yang luas. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa dan menyatakan surat tersebut batal serta harus dicabut. Putusan ini kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai persyaratan pendidikan, akuntabilitas pejabat, dan legitimasi politik bagi para pejabat Indonesia seperti Wapres Gibran dan juga pejabat lain dari pusat hingga daerah.

Respons masyarakat terhadap polemik ijazah Gibran tersebut tidak selalu seragam. Masih ada pro dan kontra. Sebagian menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan putusan pengadilan namun sebagian lainnya mempertanyakan konteks politik, proses hukum, atau motif pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa satu kelompok lebih rasional daripada kelompok lain. Psikologi politik membantu menjelaskan bahwa identitas kelompok dan motivasi mempertahankan keyakinan dapat memengaruhi cara seseorang menilai bukti.

Motivated Reasoning dan Confirmation Bias: Ketika Keyakinan Mendahului Bukti

Motivated reasoning merupakan kecenderungan individu memproses informasi dengan arah yang dipengaruhi oleh kesimpulan atau keyakinan yang ingin dipertahankan. Dalam isu politik, seseorang dapat lebih mudah menerima informasi yang menguntungkan tokoh yang didukungnya dan lebih kritis terhadap informasi yang merugikan tokoh tersebut. Ditto et al. (2025) melalui kajian tentang partisan bias in political judgment menjelaskan bahwa keberpihakan politik berkaitan dengan kecenderungan mencari, mempercayai, dan mengingat informasi yang sesuai dengan afiliasi politik seseorang.

Mekanisme tersebut berkaitan dengan confirmation bias, yaitu kecenderungan memberikan perhatian lebih besar kepada informasi yang mendukung keyakinan awal. Individu yang memiliki penilaian positif terhadap seorang pejabat mungkin lebih mudah menerima penjelasan yang membela tokoh tersebut. Sebaliknya, informasi yang mengandung kritik dapat dianggap tidak relevan, bermuatan politik, atau tidak dapat dipercaya. Pola serupa dapat terjadi pada orang yang sejak awal memiliki penilaian negatif terhadap tokoh tersebut.

Jost, Baldassarri, dan Druckman (2022) menjelaskan bahwa mekanisme kognitif dan motivasional berperan dalam pembentukan polarisasi politik. Individu tidak hanya menilai isi informasi, tetapi juga mempertimbangkan sumber, identitas kelompok, dan konsekuensi informasi terhadap keyakinan yang telah dimiliki. Akibatnya, kualitas bukti terkadang memperoleh perhatian berbeda bergantung pada apakah bukti tersebut mendukung atau mengancam posisi politik seseorang.

Cognitive Dissonance, Ingroup-Outgroup Bias, dan Polarisasi Politik

Perbedaan penilaian juga dapat dijelaskan melalui konsep cognitive dissonance. Festinger (1957) memperkenalkan konsep ini untuk menjelaskan ketegangan psikologis ketika seseorang menghadapi ketidaksesuaian antara keyakinan dan informasi baru. Dalam konteks politik, pendukung seorang tokoh dapat mengalami ketegangan ketika menerima informasi yang bertentangan dengan citra positif yang telah dibangun. Salah satu cara mengurangi ketegangan tersebut adalah mencari penjelasan alternatif, mempertanyakan kredibilitas sumber, atau menafsirkan informasi dengan cara yang tetap mempertahankan keyakinan sebelumnya.

Mekanisme tersebut berhubungan dengan ingroup-outgroup bias. Individu cenderung memberikan penilaian lebih positif kepada kelompok yang dianggap sebagai bagian dari dirinya (ingroup) dan lebih kritis terhadap kelompok yang dipandang berbeda (outgroup). Ketika persoalan pendidikan pejabat dikaitkan dengan identitas politik, kritik terhadap tokoh dapat dipahami sebagai serangan terhadap kelompok pendukungnya. Sebaliknya, pembelaan terhadap tokoh dapat dipandang sebagai bagian dari loyalitas kelompok.

Jost et al. (2022) menguraikan bahwa polarisasi politik tidak hanya berhubungan dengan perbedaan pendapat, tetapi juga dengan menguatnya batas psikologis antara kelompok. Ketika identitas politik menjadi bagian penting dari konsep diri, perbedaan informasi dapat berkembang menjadi pertentangan antarkelompok. Media sosial berpotensi memperkuat proses tersebut melalui paparan informasi yang berulang, interaksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, dan penyebaran komentar yang bersifat emosional. Dengan demikian, perdebatan mengenai riwayat pendidikan pejabat dapat berubah menjadi arena pembelaan identitas politik. Perhatian masyarakat tidak lagi sepenuhnya tertuju pada substansi dokumen dan prosedur hukum, tetapi juga pada siapa yang menyampaikan informasi, siapa yang diuntungkan, dan kelompok mana yang dianggap sedang diserang.

Mengutamakan Kebenaran di Atas Loyalitas Kelompok

Psikologi politik menunjukkan bahwa keberpihakan merupakan bagian dari dinamika penilaian manusia. Namun, keberpihakan tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab untuk memeriksa kebenaran. Islam memberikan pedoman agar penilaian tidak didasarkan semata-mata pada kedekatan, kebencian, atau loyalitas kelompok. QS. Al-Ma’idah [5]: 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil. Prinsip ini relevan dalam perdebatan politik karena seseorang dituntut tetap objektif, baik ketika menilai tokoh yang didukung maupun tokoh yang tidak disukainya.

QS. Al-Hujurat [49]: 6 juga mengajarkan pentingnya tabayyun ketika menerima informasi. Pesan tersebut mengingatkan masyarakat agar tidak tergesa-gesa menyebarkan atau mempercayai informasi tanpa pemeriksaan yang memadai. Rasulullah saw. bersabda bahwa cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan setiap hal yang didengarnya (HR. Muslim). Pesan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Pada akhirnya penting untuk dipahami bahwa persoalan riwayat pendidikan pejabat publik merupakan ujian bagi kedewasaan psikologis masyarakat dalam berdemokrasi. Loyalitas politik tidak harus dihilangkan, tetapi perlu ditempatkan di bawah prinsip kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap bukti. Masyarakat yang kritis bukan masyarakat yang selalu membenarkan atau menyalahkan tokoh tertentu, melainkan masyarakat yang menggunakan standar penilaian secara konsisten tanpa membedakan siapa pihak yang sedang diperiksa. Moga tak muncul lagi polemik ijazah penyetaraan seperti Wapres Gibran, maupun bahkan adanya kasus ijazah palsu pada pejabat pusat dan daerah di Indonesia.