Radar24.co.id — Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap program tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Program Satu Meja The Forum yang disiarkan pada Kamis (17/6/2026).
Menurut Media, salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG bukan hanya terletak pada tata kelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya.
Ia menilai pengawasan menjadi sulit dilakukan apabila terdapat pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam program tersebut.
“Sebetulnya kami bingung karena mau lapor ke DPR, DPR punya dapur. Lapor ke polisi, polisi dan TNI punya dapur. Jadi lapor ke siapa?” kata Media dalam diskusi tersebut.
Ia menyebut kondisi tersebut membuat masyarakat sipil kesulitan mencari saluran pengaduan yang dinilai independen ketika menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Media juga menyinggung adanya keterlibatan sejumlah organisasi dan yayasan yang menurutnya memiliki kedekatan dengan kekuasaan dalam pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengganggu fungsi pengawasan.
“Bagaimana mungkin wasit ikut bermain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Media menilai evaluasi program tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, seperti pengelolaan dapur atau mekanisme distribusi makanan. Menurutnya, pemerintah juga perlu mengevaluasi pihak-pihak yang menjadi pelaksana program.
Ia menegaskan bahwa pertanyaan utama yang harus dijawab adalah siapa yang mengelola program tersebut dan apakah terdapat konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi tata kelola.
Dalam kesempatan yang sama, Media kembali mengusulkan agar pengelolaan program didesentralisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya, model tersebut dapat memperpendek rantai birokrasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.
“Makanya dari awal kami selalu sampaikan, serahkan saja pada sekolah. Sekolah yang mengelola sehingga rantainya lebih pendek,” katanya.
MBG Watch berharap fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga-lembaga negara dapat berjalan secara independen untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.
