Radar24.co.id, Pesisir Barat– Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Pesisir Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah DPRD Pesisir Barat yang berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pembentukan Pansus merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap temuan BPK dapat dikaji secara menyeluruh, transparan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Temuan BPK harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kami mendukung DPRD membentuk Pansus agar seluruh rekomendasi BPK dapat ditelusuri secara objektif dan diselesaikan dengan baik demi kepentingan masyarakat,” ujar M.Bangsawan
Ia menegaskan bahwa Pansus diharapkan tidak hanya menjadi forum pembahasan, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah sehingga kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.
JPKP juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif selama proses pembahasan berlangsung dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka.
Menurutnya, pengawasan yang kuat merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mendukung proses yang dilakukan DPRD demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
