LJAKARTA – Gedung KPK di Kuningan, Jakarta, menjadi titik kumpul puluhan pemuda Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor GMPB, Kamis 3 September 2026. Mereka datang membawa satu pesan: minta KPK menuntaskan dugaan korupsi di Kabupaten Bogor tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Aksi ini menyorot dua persoalan yang dinilai sudah lama jadi keluhan publik Bogor. Pertama soal dugaan pemotongan upah pungut atau insentif pegawai di Bappenda Kabupaten Bogor. Kedua soal dugaan permainan pemenang tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
Bagi GMPB, dua hal itu langsung berdampak ke pelayanan publik dan keuangan daerah.
Kawal KPK Agar Tidak Setengah Jalan
Ketua GMPB M. Ikbal menegaskan kelompoknya tidak sedang menuduh, melainkan mengawal proses hukum agar berjalan tuntas.
“Kami mendukung penuh KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan potongan upah pungut atau insentif di Bappenda Kabupaten Bogor. Jangan berhenti hanya pada pihak tertentu. Telusuri seluruh aliran dana, siapa yang menerima, siapa yang menikmati, dan siapa yang memberikan perintah,” kata Ikbal di depan massa.
GMPB juga meminta KPK bertindak cepat jika bukti sudah cukup. Prinsipnya, hukum harus sama untuk semua, tanpa melihat jabatan.
“Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus hanya karena memiliki jabatan, kedekatan, maupun pengaruh tertentu. Jika alat bukti cukup, maka KPK RI harus segera menetapkan tersangkanya,” ujar Ikbal.
Penggeledahan Jadi Bukti Seriusnya Kasus
Momentum aksi semakin kuat setelah KPK melakukan penggeledahan di tiga kantor Pemkab Bogor. Yang disasar adalah BKPSDM, Bappenda, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Menurut GMPB, penggeledahan itu sinyal bahwa dugaan korupsi di Pemkab Bogor bukan isu kecil. Karena itu mereka tidak ingin kasusnya berhenti di pemeriksaan saja.
“KPK RI jangan sampai ada main mata dalam proses penindakan perkara. Kalau memang ada bukti keterlibatan, ungkap semuanya. Jangan hanya menjadikan satu atau dua orang sebagai tumbal, sementara aktor intelektual dan pihak yang menerima aliran dana justru tidak tersentuh,” tegas Ikbal.
Dampak ke Pelayanan dan Kepercayaan Publik
GMPB menilai, jika insentif pegawai dipotong dan proyek dimainkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat Bogor. Uang yang seharusnya untuk gaji, insentif, dan pembangunan bisa tersedot ke pihak yang tidak berhak.
Mereka juga mendorong KPK membuka informasi perkembangan kasus secara berkala. Transparansi dianggap penting agar publik bisa ikut mengawasi dan tidak muncul spekulasi.
“Kasus ini harus jadi alarm. Pemerintah daerah harus berbenah, dan aparat penegak hukum harus menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum,” kata salah satu peserta aksi.
Aksi berlangsung tertib selama sekitar satu jam. Massa membawa spanduk dukungan untuk KPK dan menyerahkan pernyataan sikap ke petugas.
Gelombang Tekanan dari Bogor Terus Menguat
Ini bukan aksi pertama terkait isu yang sama. Sebelumnya, pada Senin 31 Agustus 2026, mahasiswa HMI Cabang Bogor juga menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Bogor dengan tuntutan serupa: usut tuntas dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang di Pemkab Bogor.
Dengan dua aksi berbeda dalam sepekan, GMPB berharap KPK menjadikan kasus ini prioritas. Mereka ingin ada kejelasan hukum, pemulihan kerugian negara, dan efek jera agar tata kelola di Pemkab Bogor lebih bersih ke depan.*
